Menyambut Sahabat

Jika tak ada aral melintang, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dan Menteri Pertahanan Gen Nakatani menyambangi Indonesia pada pekan ini. Lawatan itu menambah simbol persahabatan Jepang, salah satu negara sumber investasi dan surplus penting bagi neraca perdagangan RI.

Juru Bicara Pemerintah Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan, Ishiba sudah beberapa kali berkunjung ke sejumlah negara sejak dilantik pada Oktober 2024. Walakin, baru ke Indonesia saja Ishiba datang dalam agenda bilateral. Lawatan ini menjaga tradisi Indonesia dalam daftar negara yang selalu disambangi PM Jepang.

Permulaan masa jabatan Ishiba dan Presiden Prabowo Subianto relatif sama, Oktober 2024. ”Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan terus memperkuat hubungan baik ini dan siap bekerja sama dengan Pemerintah Jepang yang baru di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shigeru Ishiba. Berbagai capaian kedua negara di 2024 menjadi landasan kuat bagi peningkatan berbagai peluang kerja sama di 2025 dan tahun-tahun mendatang,” kata Duta Besar RI Tokyo Heri Akhmadi.

Ishiba akan datang selepas Nakatani. Dalam pernyataan pada 24 Desember 2024, Nakatani mengumumkan lawatan ke Indonesia pada 5-8 Januari 2024. Sementara Ishiba akan tiba pada 10 Januari 2024.

Nakatani disebut, antara lain, membahas ekspor kapal perang ke Indonesia. Menurut The Japan News, Nakatani antara lain ingin tahu apakah Indonesia mau tetap terlibat dalam pengembangan kapal perang dengan Jepang. Sejauh ini, Jerman dan Australia telah digandeng Jepang untuk program tersebut.

Kala masih menjadi Menteri Pertahanan RI, Prabowo merundingkan itu dengan Tokyo. Kini, sebagai Presiden RI, Prabowo berwenang memutuskan apa pun soal program itu.

Kerja sama pertahanan RI-Jepang memang bukan hal baru. Pada Maret 2021, RI-Jepang telah meneken kesepakatan ekspor senjata dan kerja sama lain sektor pertahanan. Kesepakatan itu menambah serangkaian kesepakatan lain.

Pada 2006, RI-Jepang menaikkan hubungan menjadi kemitraan strategis yang dapat menjadi dasar perluasan kerja sama pertahanan. RI-Jepang juga membuat forum dialog keamanan maritim dan Jepang setuju membangun pulau-pulau terdepan Indonesia di pesisir Laut China Selatan.

Selanjutnya dalam Strategi Keamanan Nasional Jepang 2022 dicantumkan soal Bantuan Keamanan Resmi (OSA). Skema baru itu mengatasi keterbatasan Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) yang praktis menghambat hibah pertahanan dan keamanan ke mitra Jepang. Pada 2023, Jepang lewat OSA mengucurkan 8,2 juta dollar AS ke Filipina dan Malaysia.

Pada 2024, program OSA, antara lain riset kebutuhan pertahanan RI-Vietnam. Riset itu menjadi salah satu acuan menentukan apa yang bisa diberikan Jepang ke negara mitranya. Pada 2025, sejumlah pihak di Jepang menyebut Tokyo akan meningkatkan kucuran OSA ke Asia Tenggara dan kawasan lain.

International Institute for Strategic Studies (IISS) mencatat, OSA menjadi cara Jepang merangkul negara-negara dengan ”interaksi tinggi” ke China. Malaysia, Filipina, dan Vietnam sudah lama saling klaim perairan di Laut China Selatan. Rebutan dengan Filipina paling panas.

Bagi CSIS Amerika Serikat, OSA belum didanai sebesar ODA. Dengan dinamika geopolitik saat ini, ada peluang Tokyo menaikkan anggaran OSA.

CSIS juga mecatat, OSA melengkapi perangkat Jepang mengamankan kepentingannya di negara lain. Visi Jepang soal Indo-Pasifik menjadi salah satu fondasi peluncuran OSA.

Dalam hubungan internasional, wajar bila negara mengamankan kepentingan nasionalnya. Indonesia, dalam konteks relasi dengan Jepang, sudah lama memanfaatkan aneka kerja sama dengan Jepang untuk memajukan kepentingan nasional RI.

Investasi Jepang, terlepas apa pun catatannya, menjadi salah satu modal penting manufaktur Indonesia. Pada 2019-2024, Jepang menanamkan 18,3 miliar dollar AS ke berbagai sektor di RI.

Perdagangan dengan Jepang menjadi salah sumber surplus neraca perdagangan RI. KBRI Tokyo mencatat, RI mendapat surplus 5,2 miliar dollar AS dari perdagangan dengan Jepang pada 2024.

Hal penting lain pada 2024 adalah RI-Jepang meneken protokol perubahan kesekatan dagang (IJEPA). Protokol baru diharapkan meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. Jepang juga menjadi mitra penting upaya dekarbonisasi dan pengembangan energi terbarukan RI.

Seperti ditekankan Presiden Prabowo di beragam kesempatan, penguatan ekonomi amat penting. Tidak ada negara bisa berdaya dan suaranya terdengar di panggung global bila ekonominya lemah.

Rekam jejak menunjukkan Jepang mitra yang dapat diandalkan RI untuk menguatkan ekonomi. Dengan perubahan kebijakan nasional, Jepang berpeluang menjadi mitra yang bisa digandeng untuk penguatan pertahanan RI.

Lawatan PM dan Menhan Jepang menjadi kesempatan untuk mencapai kepentingan-kepentingan itu. Sahabat yang layak disambut.