Menyelesaikan Masalah (yang Tidak Ada) dengan Masalah Baru

Di tengah gencarnya pemerintah menawarkan Danantara sebagai sebuah jawaban, kita perlu bertanya: apakah Indonesia menghadapi masalah yang dapat diselesaikan secara tepat oleh Danantara, ataukah pemerintah sedang memaksakan suntikan dana 20 miliar dollar AS per tahun sebagai jawaban untuk masalah yang sebetulnya tidak ada?

Sebelum bisa mengevaluasi Danantara, kita perlu memahami jenis-jenis masalah di mana sovereign wealth fund (SWF) menjadi solusi kebijakan yang tepat.

Masalah pertama yang tepat diselesaikan dengan pendirian SWF adalah ketika pemerintah sedang mengalami surplus anggaran yang besar, bergejolak, dan tidak berkelanjutan, terutama yang berasal dari kekayaan sumber daya alam.

Merespons kondisi tersebut, pendirian SWF dapat memastikan surplus anggaran dari kekayaan yang didapatkan tidak dihambur-hamburkan oleh politisi dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

Pendirian Danantara, dengan demikian, merupakan kebijakan yang mungkin cocok dengan kondisi Indonesia di masa oil boom tahun 1970-an hingga 1980-an.

Masalah berikutnya yang tepat diselesaikan oleh SWF, terutama yang menanamkan uangnya di luar negeri, adalah menghindari arus masuk berlebihan dari hasil surplus neraca perdagangan ke dalam negeri.

Jika negara mengalami surplus neraca perdagangan berkelanjutan dan pasar modal dalam negeri relatif dangkal, terdapat risiko penguatan nilai tukar yang berlebihan apabila seluruh hasil ekspor dibawa masuk ke dalam negeri. Hal ini kemudian dapat mengurangi daya saing eksportir dalam negeri (Dutch disease).

Pendirian Danantara, dengan demikian, merupakan kebijakan yang mungkin cocok dengan kondisi Indonesia di masa oil boom tahun 1970-an hingga 1980-an. Akan tetapi, apakah kondisi Indonesia saat ini dapat digambarkan dengan dua masalah yang diuraikan di atas? Sama sekali tidak.

Pertama, Indonesia mengalami defisit neraca transaksi berjalan selama 11 tahun dari 15 tahun terakhir. Berikutnya, Indonesia juga tidak pernah mengalami surplus anggaran selama 25 tahun terakhir. Indonesia juga tidak sedang atau akan mengalami resource boom dalam skala yang membuat Indonesia mengalami surplus anggaran maupun neraca transaksi berjalan yang berarti di waktu mendatang depan.

Tanpa surplus anggaran maupun surplus transaksi berjalan, bagaimana pemerintah akan mendanai Danantara?

Alternatif pertama adalah menambah defisit anggaran, yang apabila digabungkan dengan defisit neraca transaksi berjalan mengharuskan pemerintah secara efektif menambah pinjaman dari investor asing. Alternatif kedua, mengurangi anggaran untuk belanja kebutuhan lainnya.

Ketika kita dihadapkan pada dua alternatif skenario ini untuk mendirikan Danantara, kita perlu mengajukan pertanyaan berikut ini:

Apakah memperburuk posisi fiskal dan neraca pembayaran dan/atau mengalihkan kapasitas fiskal pemerintah dari beragam prioritas kebijakan lain merupakan harga sepadan untuk mewujudkan mimpi pemerintah menjadi sebuah manajer investasi?

Jawabannya adalah mungkin, apabila imbal hasil Danantara dapat secara konsisten melampaui biaya yang muncul.

Kemudian, kita perlu bertanya, bagaimana rekam jejak SWF dalam menginvestasikan uangnya, dan berapa potensi imbal hasil dari pembuatan SWF?

Bagaimana rekam jejak SWF dalam menginvestasikan uangnya, dan berapa potensi imbal hasil dari pembuatan SWF?

Salah satu SWF terbesar dalam sejarah, yakni Government Pension Fund of Norway, mendapatkan imbal hasil 6,34 persen per tahun selama periode 1998-2004 (NBIM, 2025).

Rata-rata SWF di seluruh dunia mendapat imbal hasil sebesar 6,1 persen per tahun selama periode 2012-2022 (State Street Global Advisors, 2024).

Apabila pemerintah ingin berfokus pada pasar modal dalam negeri, imbal hasil total (kenaikan harga ditambah dividen) selama periode 2012-2022 dari pasar saham Indonesia adalah 6,2 persen per tahun (WRDS, 2025).

Dengan target pemerintah untuk mengelola 900 miliar dollar AS, sangat sulit untuk membayangkan Danantara bisa mendapat imbal hasil lebih tinggi dari 7 persen per tahun.

Apakah imbal hasil tersebut sepadan dengan risiko dan biaya yang perlu ditanggung pemerintah?

Jika pemerintah menambah utang untuk mendanai Danantara, maka pemerintah perlu mendapatkan imbal hasil yang setidaknya menutupi bunga pinjaman pemerintah dan premi risiko dari fluktuasi imbal hasil Danantara (risk premium).

Imbal hasil surat berharga negara tenor 10 tahun (harga patokan untuk pembiayaan pemerintah jangka panjang) berkisar di angka 6,9 persen, dan selama setahun terakhir pernah berada di atas 7,2 persen. Dengan kata lain, meskipun tata kelola Danantara mungkin sebaik tata kelola Norwegia, pemerintah sangat mungkin merugi karena imbal hasil Danantara bisa saja tidak cukup untuk menutupi bunga pinjaman pemerintah dan premi risiko.

Potensi kerugian ini juga belum memperhitungkan pelemahan nilai tukar akibat pelemahan neraca transaksi berjalan dan potensi kenaikan inflasi dari penambahan defisit anggaran akibat pendanaan Danantara.

Meskipun tata kelola Danantara mungkin sebaik tata kelola Norwegia, pemerintah sangat mungkin merugi karena imbal hasil Danantara bisa saja tidak cukup untuk menutupi bunga pinjaman pemerintah dan premi risiko.

Berikutnya, apabila pemerintah memangkas belanja negara lainnya untuk mendanai Danantara, apakah imbal hasil Danantara lebih besar manfaatnya dari program yang kehilangan anggaran akibat Danantara?

Sebagai contoh, Rp 300 triliun per tahun yang dialokasikan untuk Danantara adalah 100 kali lipat anggaran subsidi PT KAI dan dapat digunakan untuk membangun jaringan kendaraan umum di kota-kota besar di Indonesia.

Hasil penelitian dari Argonne National Laboratory dan MIT menunjukkan bahwa 1 dollar AS yang dibelanjakan setiap tahun untuk kendaraan umum memberikan manfaat sosial sebesar 13 dollar AS, jauh lebih tinggi dari imbal hasil yang bisa diimpikan Danantara (Verbas, et. al., 2024).

Terdapat pula banyak alternatif kebijakan lain, seperti perluasan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi, yang dapat memberi manfaat sosial yang jauh lebih besar dari Danantara.

Dengan banyaknya prioritas kebijakan publik yang bermanfaat lebih luas dan lebih mendesak, pengalihan 8-10 persen APBN untuk Danantara menjadi semakin terlihat tidak masuk akal.

Selain tidak masuk akal dari sudut pandang keuangan, argumen bahwa Danantara diperlukan untuk mendorong pertumbuhan 8 persen juga merupakan sebuah sesat pikir yang mahal.

Dengan ICOR di kisaran 5-6, Indonesia memerlukan tambahan 200-300 miliar dollar AS penanaman modal per tahun, jauh lebih besar dari yang mampu diupayakan oleh Danantara.

Dengan modal politik yang terbatas, pemerintah lebih perlu memfokuskan daya dan upaya untuk membenahi iklim investasi, terutama supremasi hukum, efisiensi pasar keuangan dan sistem perbankan dalam negeri untuk menekan biaya modal, serta pemulihan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap kualitas institusi publik.

Danantara, dengan demikian, bukan hanya rawan terhadap kesalahan tata kelola, tetapi juga keliru sebagai sebuah konsep kebijakan. Kabar baik untuk kita adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengubah kebijakan yang keliru.

Pemerintah perlu menghentikan wacana penyuntikan modal sebesar 20 miliar dollar AS ke Danantara. Lebih baik mengalihkan dana dan upaya ke program-program lainnya yang berdaya ungkit lebih tinggi.

—

Alvin Ulido Lumbanraja, Kandidat Finance PhD, Kellogg School of Management, Northwestern University