Minta Tambahan Anggaran Menjadi Rp 184 Triliun, Menteri Pertahanan: Harga Kedaulatan Sangat Mahal

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pertahanan mengusulkan penambahan untuk Pagu Anggaran Indikatif Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp 184 triliun. Penambahan ini dilakukan untuk memenuhi operasional bidang pertahanan negara sehingga bisa menjaga kedaulatan.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan pagu indikatif tahun 2026 untuk urusan pertahanan masih belum mencukupi. Oleh karena itu, dalam rapat tertutup bersama Komisi I DPR di Kompleks Senayan, Rabu (9/7/2025), Sjafrie hadir dan memaparkan kebutuhan tersebut didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menyusun Pagu Indikatif Belanja Kementerian Lembaga untuk Tahun Anggaran 2026. Kemenhan kemudian mendapatkan alokasi anggaran hingga Rp 167,4 triliun, atau posisi kedua paling besar setelah Badan Gizi Nasional yang mencapai Rp 217,86 triliun.

”Tadi saya sudah melaporkan kebutuhan kami berapa dan oleh Komisi I akan dibahas di Banggar (Badan Anggaran). Kami juga akan mengajukan ke Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (usulan penambahan anggaran) Rp 184 triliun,” kata Sjafrie seusai rapat bersama Komisi I DPR.

Menurut dia, penambahan anggaran ditujukan untuk memastikan sektor pertahanan bisa menjaga kedaulatan negara. Dia juga menekankan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) adalah hal yang menelan biaya besar, tetapi perlu dipenuhi untuk menjamin kedaulatan.

”Ini sangat mahal untuk menjamin kedaulatan negara. Harga kedaulatan itu cukup tinggi nilainya. Kami masih memerlukan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan prioritas yang penting,” ujar Sjafrie.

Lebih lanjut lagi, operasional pertahanan juga membutuhkan biaya yang tinggi. Penambahan ini juga untuk perawatan dan kesejahteraan personel di lingkungan TNI, termasuk di dalamnya markas besar di matra masing-masing.

Jika dilihat dari alokasi anggaran Kementerian Pertahanan dalam Pagu Indikatif 2026, Program Dukungan Manajemen menelan anggaran terbanyak, yakni Rp 75,67 triliun. Setelah itu, Program Modernisasi Alutsista, Non-alutsista, dan Sarana-Prasarana (Sarpras) Pertahanan yang mencapai Rp 71,91 triliun.

Ini sangat mahal untuk menjamin kedaulatan negara. Harga kedaulatan itu cukup tinggi nilainya. Kami masih memerlukan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan prioritas yang penting.

Anggota komisi I dari Fraksi PDI-P, Junico Siahaan, mengatakan, usulan penambahan anggaran pertahanan sekitar Rp 184 triliun mencakup tidak hanya untuk pembelian alutsista, tetapi juga untuk kebutuhan kesejahteraan prajurit. Meski demikian, Junico tidak merinci pos-pos kebutuhan anggaran tersebut.

”Angkanya dan kemudian program-programnya dianggap strategis dan bukan untuk dikonsumsi (publik). Kan (Mencakup) alutsista, infrastruktur, kesejahteraan prajurit, dibahas semua di sana,” ujar Junico. 

Junico beralasan, rincian anggaran pertahanan bukanlah informasi yang dapat dibuka dan dikonsumsi publik secara luas. 

”Kita tidak mau anggaran-anggaran ini bisa dibaca oleh orang-orang (pihak asing) karena di situ berisi dengan data anggaran yang dipakai untuk pembelian alutsista,” katanya.

Ketua Komisi I Utut Adianto mangatakan, penambahan anggaran pertahanan menjadi Rp 184 triliun baru sebatas usulan dari Kementerian Pertahanan dan belum disetujui. Jika penambahan anggaran ini disetujui DPR, pihaknya akan mendorong agar alokasi dana tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas hidup para prajurit.

”Tadi barusan Pak Menteri mengatakan ada penambahan. Itu kan usulan, usulan ya, mudah-mudahan disetujui,” katanya. 

Menurut Utut, rapat tertutup dilakukan untuk menjaga informasi terkait kekuatan dan strategi pertahanan negara. Sebab, hal itu bukanlah informasi yang bisa diungkapkan secara gamblang kepada publik.

”Ini kan pertahanan, (situasi) politik sedang dalam turbulensi kan? Kan enggak mungkin kekuatan kita, kita umbar,” ujarnya.

Utut juga menyampaikan, dalam rapat tertutup itu, DPR menekankan kepada pemerintah untuk memastikan kesiapan tempur TNI selalu berada pada level tertinggi. Apalagi di tengah kondisi geopolitik saat ini di sejumlah negara yang membuat Indonesia harus tetap waspada.

”Orang kayak saya, maunya kita tuh ready, siap. Kita enggak mengharapkan perang, tapi kalau itu terjadi, kita siap,” katanya.