Modifikasi Cuaca Efektif, tetapi Bukan Solusi Tunggal Pengendalian Banjir di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Modifikasi cuaca dilaporkan cukup ampuh mencegah potensi hujan lebat di Jakarta. Namun, upaya itu bukan solusi tunggal. Kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat perlu terus ditingkatkan sembari mengoptimalkan infrastruktur pengendalian banjir ataupun penguatan sistem peringatan dini bencana.

Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) DKI Jakarta melaporkan, operasi modifikasi cuaca selama 17-19 Agustus 2025 telah menjaga cuaca kondusif di pusat kota saat peringatan HUT Ke-80 RI, memitigasi potensi hujan lebat, dan banjir rob di pesisir.

”Hasil pemantauan menunjukkan daratan Jakarta relatif aman dan curah hujan tercatat 7,4 milimeter di Kepulauan Seribu,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan, Rabu (20/8/2025).

Tim gabungan dari BPBD DKI Jakarta; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); serta TNI Angkatan Udara menggelar 9 sorti penerbangan berdurasi 12 jam 52 menit selama kurun 17-19 Agustus. Mereka menyemai 7,2 ton natrium klorida (garam).

Penyemaian awan menggunakan garam bertujuan untuk menarik uap air di atmosfer dan mempercepat proses kondensasi sehingga hujan lebih cepat turun. Hal ini sejalan dengan tujuan modifikasi cuaca, yakni mengubah kondisi cuaca, khususnya mengurangi curah hujan dan mencegah atau mengurangi dampak bencana, seperti banjir.

Pada Selasa (19/8/2025), misalnya, penyemaian awan berlangsung di wilayah perairan Indramayu, Jawa Barat, dan wilayah selatan-timur Jakarta dengan membawa 1.600 kilogram (kg) garam dan 800 kg kapur.

Yohan menyebut, pemerintah juga terus melakukan berbagai langkah mitigasi dalam menghadapi potensi curah hujan lebat pada musim hujan. Langkah yang dilakukan, antara lain, pembersihan dan normalisasi saluran, waduk, serta pompa air.

Selanjutnya, penguatan sistem informasi peringatan dini berbasis data cuaca, tinggi muka air, dan potensi genangan yang disebarluaskan secara real time kepada masyarakat.

Simulasi kesiapsiagaan dan pelatihan kebencanaan di tingkat rukun warga (RW) atau kelurahan digiatkan untuk memastikan masyarakat siap melakukan evakuasi apabila diperlukan. Ini dibarengi dengan pemetaan wilayah rawan genangan dan banjir serta penyusunan rencana kontinjensi agar penanganan darurat dapat dilakukan cepat, tepat, dan terkoordinasi.

”Terakhir, edukasi publik dan sosialisasi melalui berbagai kanal agar warga lebih waspada, menjaga kebersihan lingkungan, serta tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat saluran air,” kata Yohan.

DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta siaga penuh menghadapi potensi hujan lebat sambil menuntaskan infrastruktur pengendalian banjir, khususnya sudah lama tertunda.

Ketua Komisi D DPRD DKI Yuke Yurike menyatakan, seluruh pasukan lapangan dari dinas terkait telah diminta untuk siaga penuh. Pompa dan alat berat juga dipastikan siap mengatasi genangan dan mengeruk pendangkalan sungai.

Meski demikian, normalisasi sungai harus tuntas untuk mereduksi luasan banjir. Legislatif terus meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memfokuskan anggaran pada pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung.

”Ini difokuskan agar satu sungai bisa dituntaskan. Paling tidak, ada satu aliran sungai yang bisa dirapikan terlebih dulu,” kata Yuke.

Setidaknya masih ada 16 kilometer lahan yang perlu dibebaskan untuk normalisasi. Pengerjaannya dilaksanakan bertahap hingga tahun 2027 dengan anggaran berkisar Rp 6 triliun sampai Rp 7 triliun.

DPRD DKI Jakarta mendorong adanya pengawasan dari penegak hukum, seperti kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar proyek berjalan sesuai ketentuan. ”Kami tidak mau pengadaan lahan ini ada masalah kemudian hari,” ujar Yuke.

Politisi PDI-P ini menambahkan, pemerintah perlu mencari terobosan di lokasi-lokasi padat yang sulit diakses alat berat. Bisa menggunakan alat berukuran kecil atau hal lainnya.

”Tantangan penanganan banjir di Jakarta tidak hanya soal anggaran, tetapi juga inovasi dan ketuntasan,” kata Yuke.