Modifikasi Cuaca di Langit Jakarta untuk Meredam Bayang-bayang Banjir

JAKARTA, KOMPAS — Modifikasi cuaca bakal kembali dilakukan di langit Jakarta. Langkah ini menyusul prakiraan hujan deras dan banjir rob selama pertengahan Agustus 2025.

Modifikasi cuaca dilakukan 17-21 Agustus oleh tim gabungan. Tim terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta TNI AU.

Tim bekerja pada titik tertentu berdasarkan pantauan radar cuaca. Tujuannya, intervensi dini terhadap awan-awan hujan potensial yang bergerak menuju Jakarta.

”Ini mitigasi proaktif dan antisipasi karena potensi peningkatan curah hujan di pertengahan Agustus,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, Senin (18/8/2025).

Pekan lalu, banjir melanda 12 RT di Jakarta setelah hujan deras. Luapan air dengan ketinggian 15-50 sentimeter juga menerjang sejumlah permukiman di Tangerang Selatan.

Selain hujan deras, BMKG juga mengeluarkan peringatan banjir rob atau pesisir dalam kurun 17-22 Agustus. Fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan baru ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum sehingga terjadi banjir.

Area berpotensi terdampak banjir rob ialah Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, dan Ancol. Selain itu, ada Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, dan Kepulauan Seribu.

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Hendri mengatakan, pemantauan dan penanganan banjir rob sudah dilakukan sejak Minggu (17/8/2025). Di Jalan RE Martadinata, dekat Jakarta International Stadium (JIS), misalnya, terpantau genangan setinggi 10 cm dengan luas kurang lebih 100 meter persegi.

Pihaknya mengecek tali air dan mengerahkan 2 unit pompa portabel. Tujuannya, agar banjir surut pada hari yang sama.

Sementara itu, di Jalan Marunda Pulo, Cilincing, terjadi genangan dengan ketinggian hingga 20 cm. Banjir rob baru surut pada Senin pagi.

”Kami sudah antisipasi, tetapi warga juga tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan,” kata Hendri secara terpisah.

Hendri memastikan, pompa portabel siap menjangkau lokasi banjir yang tidak terjangkau pompa stasioner. Pintu Air Marina, Pompa Kali Asin, Pompa Ancol, Pompa Junction PIK, Pompa Muara Angke, Pompa Pasar Ikan, dan Pompa Tanjungan juga diklaim berfungsi optimal.

Jakarta merupakan kawasan rawan banjir. Banjir dipicu hujan deras, kiriman dari hulu, dan rob. Oleh sebab itu, pengendalian banjir harus menyesuaikan kondisi geografis Jakarta.

Merujuk peta ekoregion provinsi oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tahun 2014, kota ini terbagi dalam dataran marin, yaitu area pasang surut berlumpur (rentan banjir), beting gesik dan lembah antar-gisik (rawan genangan).

Kemudian dataran fluvial yang terdiri dari dataran rawa (rentan genangan dan banjir), banjir, dan fluviomarin (rentan genangan, rob, dan banjir) di tengah ke arah utara Jakarta.

Area terakhir berupa dataran vulkanik, terdiri dari dataran bergelombang hingga landai dari arah pusat ke selatan Jakarta.

Guna memitigasinya, dilakukan skema pengendalian banjir oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Area hulu hingga Manggarai dioptimalkan sebagai lokasi parkir air.

Selanjutnya, ada Kanal Banjir Timur dan Kanal Banjir Barat di area cekungan, serta polder—tanah rendah untuk menampung air di sekitar area hilir.

DPRD Jakarta menagih komitmen pemerintah dalam melindungi warga dan kota dari banjir. Ada sejumlah rekomendasi dalam laporan hasil pembahasan Badan Anggaran tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta diminta memprioritaskan penyelesaian pembangunan dan perbaikan saluran air terbuka di kawasan padat penduduk dan kampung kota.

Kemudian, Pemprov Jakarta diminta mengadakan dan memelihara alat berat sesuai kebutuhan lapangan agar pengerukan dan pengangkutan berjalan secara maksimal.

Legislatif juga menekankan pentingnya komunikasi antara dinas dan dewan agar program dapat berjalan lebih efektif. Rekomendasi lainnya membereskan saluran air berukuran kurang dari 40 cm di RW kumuh belum menyeluruh.