Ketika Jakarta ”Tergopoh-gopoh” Diguyur Hujan Bulan Juli

Banjir di bulan Juli mengentak Pemprov DKI Jakarta. Proyek infrastruktur pengendalian banjir dikebut. Salah satunya normalisasi Kali Ciliwung yang tersendat pembebasan lahan.

Hujan deras mengguyur Jakarta dan sekitarnya awal Juli yang biasanya memasuki kemarau dan kering. Genangan banjir mulai dari ketinggian puluhan sentimeter hingga 3 meter lebih merendam 160 rukun tetangga (RT) se-Jakarta pada 6-9 Juli 2025.

Setidaknya 650 warga terpaksa mengungsi. Rumah mereka nyaris tenggelam dan sebagian perabotan hanyut atau rusak oleh air. Rumah warga di Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, contohnya. Luapan Kali Ciliwung melewati tanggul setinggi 5 meter, mengalir deras ke permukiman yang posisinya lebih rendah, dan merendam rumah-rumah warga lebih dari 2 meter.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi terdampak banjir pada 8 Juli 2025. Saat itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin lagi tergopoh-gopoh setiap kali hujan deras turun atau banjir datang.

Pencegahan atau mitigasi banjir harus secara rutin. Salah satunya melalui pengerukan kali, saluran air, dan infrastruktur pendukung lainnya secara terus-menerus.

Sehari sebelumnya, di Kali Irigasi Bekasi Tengah di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum memastikan pengerukan tidak lagi setiap musim kemarau. Pengerukan juga berlangsung saat musim hujan.

Pemprov DKI Jakarta kemudian melakukan rapat terbatas tentang pengendalian banjir tahun 2025-2027 di Balai Kota Jakarta pada 11 Juli 2025. Salah satu bahasannya adalah mengebut normalisasi Kali Ciliwung.

Menurut Ika, pemerintah sudah menetapkan lokasi pembebasan lahan, anggaran, dan tinggal membayar ganti rugi kepada warga terdampak. Namun, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat tugas.

”Sudah tinggal jalan saja. Tahun ini yang dibebaskan di Pengadegan, Rawajati, Cililitan, dan sebagian cawang. Targetnya sampai 2027,” kata Ika pada Senin (14/7/2025).

Pemprov DKI Jakarta harus menuntaskan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 16,9 kilometer sampai tahun 2027. Oleh karena itu, penetapan lokasi harus tuntas akhir tahun 2025.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pramono baru menetapkan 4 dari 14 lokasi pembebasan lahan. Rencana pembebasan lahan ini dilakukan secara bertahap.

Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mencatat, terdapat 738 bidang tanah yang perlu dibebaskan pada 4 penetapan lokasi tersebut. Ganti ruginya berupa uang sehingga tidak ada warga yang dipindah ke rumah susun.

Nantinya daerah aliran sungai atau DAS dan jalan inspeksi akan mencapai 50-70 meter. Lebarnya bervariasi sesuai dengan kondisi fisik sungai di masing-masing lokasi.

Mitigasi banjir lainnya adalah melalui optimalisasi infrastruktur pengendali banjir. Ada pembangunan waduk/situ/embung, penerapan sistem polder, dan pemeliharaan badan air agar dapat berfungsi optimal.

Sebanyak 47 waduk/situ/embung telah dibangun sebagai tempat penampungan sementara agar mampu mengurangi limpasan air. Sementara polder terbangun mencapai 52 dari target 70 polder berdasarkan rencana induk (masterplan).

Hal tersebut ditunjang penyiagaan sarana dan prasarana pengendali banjir, mulai dari rumah pompa dan pintu air agar dapat bekerja maksimal sebelum ataupun saat penanganan banjir hingga 602 unit pompa stasioner yang tersebar di 205 lokasi serta 573 unit pompa mobile yang tersebar di lima wilayah administratif di DKI Jakarta.

Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta per 4 Juli 2025 juga telah mengeruk 401.499 meter kubik sedimentasi. Pengerukan berlangsung di 204 titik dengan rincian 90 titik di Jakarta Timur, 43 titik di Jakarta Barat, 21 titik di Jakarta Utara, 32 titik di Jakarta Selatan, dan 18 titik di Jakarta Pusat.

Di sisi lain, ada sejumlah teknologi yang diterapkan, antara lain sistem supervisory control and data acquisition untuk memantau dan mengendalikan sistem pompa secara otomatis sehingga dapat dikontrol dari jarak jauh.

Teknologi ini memungkinkan pengguna mengumpulkan data secara real time sehingga berguna dalam pengembangan pemodelan banjir untuk membantu analisis dan early warning system (EWS).

Secara bertahap diterapkan pula nature-based solutions (NbS) dalam pembangunan waduk/situ/embung di Jakarta. NbS merupakan pendekatan untuk melindungi, mengelola secara berkelanjutan, dan memulihkan ekosistem alami atau yang dimodifikasi untuk mengatasi tantangan masyarakat secara efektif dan adaptif, sekaligus bermanfaat bagi kesejahteraan warga dan keanekaragaman hayati.

Upaya ini melibatkan berbagai fungsi alam, seperti intersepsi air hujan melalui vegetasi, peningkatan infiltrasi air ke dalam tanah untuk meningkatkan kapasitas tampung air hujan, atau memperlambat laju aliran air untuk mengurangi laju erosi. Serangkaian mitigasi ini ditargetkan efektif mengantisipasi potensi banjir yang dapat muncul akibat cuaca ekstrem.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta pemerintah daerah merealisasikan program prioritas pengendalian banjir. Realisasi ini ialah salah satu rekomendasi Komisi D dalam rapat Badan Anggaran terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Program prioritas pengendalian banjir, antara lain, berupa dukungan kegiatan pengadaan tanah untuk normalisasi Kali Ciliwung serta penambahan dan pemeliharaan pompa. Selain itu, perbaikan saluran lingkungan yang belum tersambung, pembangunan embung, penambahan pasukan biru beserta alat kerja dan alat berat.

”Itu sebagai langkah konkret bahwa pemerintah daerah sungguh-sungguh berusaha mengendalikan banjir dan melindungi kepentingan warga Jakarta,” kata Yuke.

Diketahui, anggaran Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bertambah menjadi Rp 6,07 triliun dari pagu Anggaran Penetapan APBD Tahun 2025 sebesar Rp 6,027 triliun.