Momentum Pembangunan Ekonomi dari Desa melalui Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran sudah dilaksanakan sejak awal Januari ini. Belum sempurna, tetapi program MBG menjadi langkah awal dari cita-cita besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkualitas. Bukan hanya pembangunan SDM, program MBG juga menjadi langkah awal pembangunan ekonomi berbasis desa.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya bisa dijadikan motor penggerak ekonomi perdesaan sehingga wajah pembangunan ekonomi Indonesia tidak lagi monoton mengandalkan trickle down effect yang berbasis pola pembangunan top-down alih-alih bottom-up.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, diperlukan sesuatu yang baru di luar pakem yang telah ada. Pola pembangunan top-down perlu dipertimbangkan untuk mulai digeser menjadi pola pembangunan bottom-up yang berbasis pembangunan desa dengan mendorong kreativitas, kekayaan, dan kearifan lokal. Dengan pola pembangunan yang berbasis desa, diyakini roda ekonomi bisa berjalan lebih cepat dan pertumbuhan ekonomi bisa naik lebih tinggi.

Program MBG bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi desa dengan menjadikan desa sebagai motor penggerak utama perekonomian nasional. Langkah dan strategi pembangunan ekonomi desa ini dikenal dengan istilah ”desa mengepung kota”. Desa menjadi pusat-pusat pembangunan ekonomi yang berbasis kearifan lokal yang pelahan menjalar mencapai kawasan kota.

Dengan pola pembangunan ekonomi desa ini, diharapkan ekonomi masyarakat di perdesaan tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga tidak ada lagi ketimpangan antara desa dan kota.

Strategi desa mengepung kota ini sudah mulai digagas dan diperkuat oleh DPR bersama pemerintah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Beleid ini melahirkan anggaran dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan desa yang dianggarkan dari APBN.

Dengan adanya dana desa, diharapkan tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal dan tertinggal. Dana desa ini diharapkan mampu menciptakan pemberdayaan masyarakat desa sehingga desa-desa mampu tumbuh dan berkembang menjadi penyokong utama perekonomian nasional.

Program MBG bisa menjadi momentum yang sangat tepat untuk menghidupkan kembali strategi pembangunan desa mengepung kota. Namun, mewujudkan dan memanfaatkan momentum ini tidaklah mudah. Paling tidak terdapat dua syarat yang harus dipenuhi sehingga program MBG bisa menjadi faktor penggerak ekonomi desa secara optimal.

Syarat pertama, program MBG harus berbasis kegiatan masyarakat sekitar. Makanan bergizi harus disiapkan dan diolah oleh masyarakat yang ada di sekitaran sekolah sehingga dapat menambah daya gerak roda perekonomian masyarakat di sekitaran sekolah.

Masyarakat di sekitaran sekolah, terutama ibu-ibu, dapat lebih produktif dan menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga. Pendapatan tambahan ini akan mendorong sisi permintaan yang kemudian akan menarik sisi penawaran di sektor industri.

Industri-industri kecil dan menengah di daerah-daerah perdesaan akan tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya program MBG. Berdasarkan catatan Kementerian Dasar dan Menengah, terdapat 436.707 sekolah di Indonesia pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024. Badan Gizi Nasional juga sudah memetakan bahwa jumlah siswa yang akan mendapatkan manfaat dari program ini adalah 15,5 juta siswa.

Pemerintah menargetkan pada 2025 dapat bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan untuk membentuk sekitar 5.000 dapur umum.

Untuk menyukseskan program MBG ini, pemerintah menargetkan sampai dengan akhir tahun 2025 akan membangun 5.000 dapur umum dengan tiga klasifikasi, yaitu dapur organik, dapur mitra Badan Gizi Nasional (BGN), dan dapur mandiri.

Bisa dibayangkan jika 5.000 dapur ini tersebar di desa-desa yang menyediakan makanan untuk program MBG, akan ada 5.000  pusat ekonomi baru yang menggerakkan ekonomi daerah tempat sekolah tersebut berada.

BGN telah membuat skema yang tepat dalam menjalankan pengadaan makanan bergizi gratis. Skema yang dibuat adalah membuat kerja sama dengan mitra organisasi kemasyarakatan yang memiliki kemampuan untuk membuat dan mengelola dapur umum. Setiap dapur umum ditargetkan dapat melayani kebutuhan untuk 3.000 siswa. Setiap dapur umum bisa memiliki pekerja hingga 50 orang.

Pemerintah menargetkan pada 2025 dapat bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan untuk membentuk sekitar 5.000 dapur umum. Ini akan menjadi kegiatan padat karya kolosal yang dapat menggerakkan perekonomian secara nasional.

Syarat kedua yang harus dipenuhi untuk mewujudkan strategi desa mengepung kota adalah komoditas yang digunakan dalam program MBG harus berbasis kekayaan dan kearifan komoditas lokal. Penggunaan komoditas lokal akan mendorong permintaan pada komoditas-komoditas tersebut yang selama ini diproduksi oleh petani dan peternak lokal.

Tambahan permintaan ini akan meningkatkan produksi para petani dan peternak lokal sehingga pendapatan mereka akan bertambah. Penambahan pendapatan ini akan mendorong aktivitas perekonomian secara signifikan melalui sisi konsumsi, investasi, dan perdagangan.

Selain kedua syarat utama tadi, terdapat syarat pendukung yang tidak berkaitan secara langsung dengan program MBG, tetapi urgensinya tidak kalah penting, yaitu tersedianya infrastruktur penunjang yang memadai. Ketika masyarakat desa mampu berdikari, memproduksi dan menciptakan produk secara mandiri, langkah selanjutnya adalah menjamin produk-produk tersebut dapat tersalurkan dengan baik.

Dengan kata lain, sarana transportasi dan logistik harus tersedia dengan baik. Alat transportasi, jalan, jembatan, dan pasar yang menjadi penghubung antara pelaku produksi dan konsumen harus tersedia secara memadai dan tentunya dengan biaya yang murah.

Sebagaimana diketahui bersama, salah satu inefisiensi dalam rantai pasok produksi nasional adalah inefisiensi di bidang logistik. Menurut hasil penelitian diketahui bahwa biaya logistik saat ini rata-rata menyumbang lebih dari 20 persen total keseluruhan biaya.

Jika terjadi inefisiensi di sektor logistik, dampaknya terhadap daya saing produk-produk berbasis desa akan sangat signifikan. Produk-produk yang berasal dari desa-desa pinggiran tidak akan pernah bisa bersaing dengan produk-produk perusahaan besar yang lokasinya dekat dengan pasar.

Jika tidak tersedia sarana prasaran serta infrastruktur yang memadai, proses produksi dari desa akan sia-sia dan tidak dapat dikonversi menjadi sumber pendapatan tambahan yang meningkatkan produktivitas masyarakat desa. Program MBG hanya akan menjadi program tersendiri yang tidak memiliki efek berganda ekonomi yang tinggi bagi perekonomian masyarakat sekitar khususnya masyarakat desa yang berasal dari kalangan ekonomi menengah bawah.

Semoga, program MBG ini tidak hanya berefek pada peningkatan gizi anak-anak generasi muda bangsa, tetapi juga berdampak pada terwujudnya sila kelima Pancasila, ”Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, terutama dari sisi ekonomi.

Agus Herta Sumarto, Ekonom Indef; Dosen FEB UMB; Dewan Tafkir PP Persis

Facebook: agus.herta