”Regime Change” di Iran dan Tantangannya

Demonstrasi mematikan di Iran berangsur tenang. Namun bukan lantaran rezim mullah telah merespons tuntutan rakyat, melainkan ketakutan berlanjutnya tindakan represif yang telah menewaskan ribuan. Retorika antirezim Iran dari Presiden AS Donald Trump pun berubah lembut.

Trump menyatakan Teheran telah memberi jaminan tidak lagi membunuh demonstran. Bahasa kemanusiaan Trump ini sesungguhnya menyimpan agenda jahat. Toh, ia tak mengesampingkan serangan militer demi perubahan rezim (regime change).

Trump memang figur unpredictable. Sebelum AS melancarkan operasi militer di Venezuela, Presiden Nicolas Maduro menyatakan dirinya baru saja berbicara melalui telepon dengan Trump dalam suasana bersahabat.

Maduro menawarkan kerja sama untuk isu narkoba, yang dijadikan preteks fabrikasi Trump untuk menjustifikasi regime change di sana dan membuka pintu bagi masuknya perusahaan minyak AS ke negaranya. Beberapa jam kemudian, pasukan khusus AS menyerbu Caracas disertai penculikan terhadap Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores. Ini aksi arogan, ilegal, dan kurang ajar, yang memicu kecaman komunitas internasional. Sebelumnya, 20 Juni, Trump menyatakan akan menyelesaikan isu nuklir Iran secara diplomatik dan pembicaraan delegasi Iran dan AS di Oman mengalami kemajuan pesat.

Dua hari kemudian, AS mengerahkan pesawat B-2 Siluman penghancur bunker untuk membantu Israel menghancurkan situs-situs nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan, menewaskan 1.100 orang, termasuk puluhan petinggi militer dan pakar nuklir Iran. Obsesi Trump meruntuhkan Republik Islam Iran sudah dimulai sejak periode pertama pemerintahannya (2017-2021). Iran dan Venezuela bersahabat dekat. Keduanya anggota OPEC. Bila cadangan minyak Venezuela berada di peringkat pertama dunia, Iran berada di peringkat ketiga setelah Arab Saudi.

Dus, sama sebagaimana Venezuela, tujuan Trump mendongkel rezim mullah adalah mengontrol minyaknya, selain untuk menjaga supremasi militer Israel yang ditantang Iran. Pada akhir Desember, PM Israel Benjamin Netanyahu bertemu Trump di Mar-a-Lago untuk membicarakan, di antaranya, kemungkinan AS-Israel menyerang Iran.

Melihat determinasi Trump mengubah rezim Iran mengkhawatirkan negara-negara Arab Teluk. Pecah perang Iran-AS akan berdampak signifikan terhadap Teluk. Harga minyak dunia akan melejit, reputasi monarki-monarki di sana sebagai surga bisnis dunia akan runtuh, dan teritori mereka akan jadi target Iran. Kendati militernya sudah melemah pascaserangan besar-besaran Israel-AS dalam perang 12 hari pada Juni, Iran masih memiliki arsenal pamungkas dan proksi-proksinya di kawasan siap membantunya. Karena itu, Arab Saudi, Oman, dan Qatar melakukan diplomasi di balik layar untuk membujuk Trump mendeeskalasi situasi.

Sehari sebelum Netanyahu bertemu Trump, demonstrasi pecah di Iran akibat jatuhnya nilai mata uang rial dan meningkatnya biaya hidup rakyat. Dengan cepat isu ekonomi berubah menjadi isu politik. Israel dan AS tidak menyembunyikan keterlibatan agen-agen mereka dalam mengobarkan demonstrasi yang melanda sejumlah kota Iran. Ini strategi menang cepat Trump bagi regime change tanpa perlu tentara AS menduduki negara target. Maka, sebagaimana Venezuela, Trump pun terlebih dahulu menjatuhkan sanksi terhadap Iran untuk melemahkannya guna memudahkan pengambilalihan.

Demonstrasi besar di Iran sudah beberapa kali terjadi sejak Republik Islam berdiri pada 1979. Walakin, demonstrasi kali ini lebih radikal karena kesulitan ekonomi berakumulasi dengan maraknya korupsi dan salah urus pemerintahan. Embargo ekonomi atas Iran telah dilakukan AS sejak awal berdirinya Republik Islam. Pada 2018, Trump mundur secara sepihak disertai sanksi menyeluruh dari kesepakatan multilateral terkait program nuklir Iran. Kesepakatan itu—Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA)—mengharuskan Iran membatasi program nuklirnya yang diawasi ketat badan pengawas nuklir PBB, IAEA, dengan imbalan Iran diizinkan menjual minyaknya ke pasar global.

Trump menganggap kesepakatan tahun 2015 terlalu menguntungkan Iran karena tidak mencakup larangan Teheran mengembangkan rudal balistik dan menghentikan intervensinya di Irak, Lebanon, Yaman, dan menopang rezim Bashar al-Assad di Suriah. Iran juga mendukung perjuangan bersenjata Hamas dan Jihad Islam. Dengan mencabut boikot atas penjualan minyaknya, Teheran lebih leluasa menjalankan politik ekspansifnya yang mengancam keamanan regional dan kepentingan AS. Segera setelah Trump mundur dari JCPOA, demonstrasi di Iran meledak lagi. Namun, saat itu Iran masih bisa berdagang dengan China, India, Turki, Irak, dan UEA.

Beijing malah membeli lebih dari 80 persen produksi minyak Iran. Di era pemerintahan Presiden AS Joe Biden, JCPOA dirundingkan kembali. Namun, tidak membuahkan hasil karena Biden menambah sanksi guna mengungkit bargaining chip AS. Sebaliknya, Iran meningkatkan stok uranium yang telah diperkaya hingga 60 persen sebagai political leverage-nya. Pecahnya perang Hamas-Israel, 7 Oktober 2023, mengeskalasi ketegangan Iran-Israel. Terutama lantaran proksi-proksi Iran ikut membantu Hamas.

Dalam perang dengan Hizbullah dan Hamas, Israel berhasil mereduksi kapasitas militer keduanya. Lalu, pada 8 Desember 2024, rezim Bashar al-Assad runtuh, hampir bersamaan dengan kembalinya Trump ke Gedung Putih. Trump memperbesar impunitas dan kekuatan militer Israel menghadapi tekanan internasional dan regional. Setelah perang Juni, ekonomi Iran kian babak belur, diperparah oleh pemberlakuan kembali sanksi PBB atas inisiatif Inggris, Perancis, dan Jerman terkait pembatasan kerja sama Iran dengan IAEA.

Di puncak demonstrasi Iran, Trump menjatuhkan sanksi baru berupa tarif 25 persen bagi negara mana pun yang masih berbisnis dengan Iran. Ini mengganggu gencatan senjata perang dagang AS-China dan ekonomi Turki. Terlebih, sanksi-sanksi AS makin menyengsarakan rakyat Iran dan menciptakan ketidakpastian masa depan mereka. Persis sama dengan kondisi sosial-politik Venezuela. Kebijakan imperialistik AS pasca-Perang Dunia Ke-2 memang lebih banyak menciptakan instabilitas, kemiskinan, dan kematian jutaan orang di banyak negara. Di Palestina, AS melindungi Israel dari tindakan genosidanya. Bagaimanapun, kebijakan imperialistik Trump di Iran harus mempertimbangkan hal berikut.

Pertama, perang skala besar dengan Iran merupakan gagasan ceroboh. Tidak seperti Venezuela, operasi militer untuk menangkap atau membunuh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memiliki sensitivitas keagamaan tinggi. Juga sulit karena jarak angkatan perang AS dari ibu kota Teheran lebih dari 1.000 km. Hambatan itu bertambah karena negara-negara Arab, yang teritori dan ruang udaranya dibutuhkan AS, tidak mendukung.

Kedua, strategi perang singkat tanpa tentara AS menduduki Iran mustahil bisa diwujudkan karena pusat-pusat kekuasaan di Iran bertebaran di berbagai lembaga, seperti Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), militer konvensional, Basij (sukarelawan), parlemen, Lembaga Keamanan Nasional, Dewan Ahli yang bertugas memilih dan memberhentikan pemimpin tertinggi, serta lembaga Velayat-e Faqih pimpinan Khamenei. Dalam pemahaman Syiah, Velayat-e Faqih adalah representasi Imam Mahdi yang adalah penerus risalah Nabi Muhammad.

Ketiga, tidak ada figur pemersatu di Iran. Oposisi Iran yang berjuang dari luar negeri, seperti faksi royalis pimpinan Reza Pahlevi, putra Shah Mohammad Reza Pahlevi yang dijatuhkan Revolusi Iran, dan faksi Mujahidin-e Khalaq (MEK) di bawah Maryam Rajavi, tidak populer di Iran karena bersekutu dengan Israel dan AS serta rekam jejak buruk di masa lalu. Rakyat Iran belum lupa pada Dinasti Pahlevi yang korup dan brutal. Sementara MEK, kelompok Islam Marxis, melancarkan pengeboman di Iran pasca-kemenangan revolusi yang menewaskan para eksponen revolusi.

Keempat, China, Rusia, dan Turki juga terang-terangan menentang regime change. Selama sepekan (10-17 Januari), China, Rusia, Iran, dan anggota BRICS+ lain melakukan latihan militer di perairan Cape Town, Afrika Selatan, titik temu Samudra Hindia dan Atlantik guna mengamankan aktivitas ekonomi maritim di kawasan. Latihan bertajuk Will of Peace 2026 ini harus dibaca sebagai pesan Beijing dan Moskwa bahwa mereka menolak aksi tak bertanggung jawab yang menjungkirbalikkan tatanan internasional berbasis hukum.

Dipicu ambisi Trump mengontrol minyak dan mineral strategis dunia guna melemahkan Rusia dan China, avonturisme militer Trump harus dihentikan. Terlebih, pengendalian Trump atas Venezuela membuat ketergantungan China pada minyak Iran meningkat. China adalah importir utama minyak Venezuela. Terkait Iran, Rusia melihatnya sebagai buffer zone Asia Tengah, lingkungan pengaruh (sphere of influence) Rusia. Dengan Venezuela, Moskwa punya pakta pertahanan dengan Caracas. Di sisi lain, tekad Trump merampas Greenland yang kaya minyak milik Denmark mengancam stabilitas Eropa.

Kelima, tidak mudah mengatur negara lain yang dilakukan secara koersif. Penculikan Maduro tidak mengubah struktur kekuasaan Venezuela. Pengganti Maduro, Presiden Interim Delcy Rodriguez, menolak intervensi atas kedaulatan politik negaranya. Dalam konteks ini, mimpi Trump menghadirkan rezim baru di Iran nyaris tidak mungkin. Regime change oleh AS di Afghanistan, Irak, dan Libya hanya melahirkan rezim anti-AS dan perang saudara berkepanjangan. Resistensi Iran, negara dengan 90 juta populasi, bakal jauh lebih kuat dari ketiga negara itu.

Alhasil, perang skala penuh dengan Iran akan sangat menghancurkan tanpa menjanjikan kemenangan bagi AS. Memang realisme politik Trump untuk ”Make America Great Again” menggambarkan kemerosotan AS. Namun, Trump tidak perlu menjadi Hitler baru. Jalan terbaik adalah negosiasi dengan Iran. Teheran bersedia kembali ke JCPOA meskipun menolak menanggalkan haknya membuat rudal sebagai deterrence bagi kedaulatan teritorinya. Dalam konteks global, dunia harus bersatu melawan preseden yang diciptakan Trump.

Smith Alhadar, Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)