Mutasi Besar-besaran Lagi di TNI, Termasuk Pangdam untuk Enam Kodam Baru

JAKARTA, KOMPAS — Mutasi di tubuh TNI kembali bergulir. Kali ini, melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor 1033/VIII/2025 tertanggal 6 Agustus 2025, total ada 44 perwira tinggi yang dimutasi. Baru sepekan lalu, persisnya pada 31 Juli, sebanyak 42 perwira tinggi TNI dimutasi.

Mutasi tersebut terkait dengan kelahiran Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertahanan serta Perpres No 84/2025 tentang Organisasi TNI. Selain itu, mutasi juga terkait dengan rencana peresmian enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Kristomei Sianturi mengatakan, Jumat (8/8/2025), keenam Kodam baru dimaksud adalah Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau; Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat dan Jambi); dan Kodam XXI/Radin Inten (Lampung dan Bengkulu).

Selain itu, Kodam XXII/Tambun Bungai (Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan); Kodam XXIII/Palaka Wira (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat); dan Kodam XXIV/Mandala Trikora yang berpusat di Merauke, Papua Selatan. Dengan penambahan keenam kodam ini, berarti total akan ada 21 Kodam di seluruh Indonesia.

Adapun pejabat yang akan mengisi setiap Kodam, yakni Mayor Jenderal Agus Hadi Waluyo yang akan menjabat Pangdam XIX/Tuanku Tambusai. Sebelumnya ia menjabat Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan. Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol adalah Mayjen TNI Arief Gajah Madayang yang sebelumnya menjabat Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Darat.

Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi termasuk yang dimutasi untuk menjabat Pangdam XXI/Radin Inten. Selain itu, Pangdam XXII/Tambun Bungai dipegang oleh Mayjen Zainul Arifin yang sebelumnya menjabat Wakil Rektor Universitas Pertahanan. Pangdam XXIII/Palaka Wira akan dijabat oleh Mayjen Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar yang sebelumnya menjabat Asisten Latihan KSAD. Selain itu, Mayjen TNI Lucky Avianto ditunjuk menjabat Pangdam XXIV/Mandala Trikora.

Di luar itu, ada pula sejumlah mutasi yang terkait perubahan struktur di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Organisasi TNI melalui Perpres No 85/2025 tentang Kemenhan serta Perpres No 84/2025 tentang Organisasi TNI.

Melalui Perpres Kemenhan terbaru itu, misalnya, ada penambahan dua badan dan perubahan nama empat badan lainnya di Kemenhan. 

Hal ini lengkapnya tertera di Pasal 6 Ayat (1) Perpres No 85/2025. Struktur baru tersebut meliputi Badan Logistik Pertahanan, Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan, Badan Cadangan Nasional, Badan Teknologi Pertahanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan, serta Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan.

Keenam badan ini menggantikan empat badan yang sebelumnya tertera di Perpres No 151/2024. Keempat badan dimaksud ialah Badan Sarana Pertahanan, Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Badan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertahanan.

Untuk Kepala Badan Logistik Pertahanan, ditunjuk Marsekal Madya Yusuf Jauhari yang semula menjabat Kepala Badan Sarana dan Pertahanan. Kemudian, Mayjen Gabriel Lema yang semula Asisten Operasi Panglima TNI ditunjuk menjabat Kepala Badan Cadangan Nasional, dan Laksamana Muda Supo Dwi Diantara yang sebelumnya menjabat Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan menjadi Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan.

Di jajaran Mabes TNI, Marsekal Madya Andyawan Martono menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, yang posisinya ini baru saja dibentuk.

Selain itu, posisi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), Komandan Korps Marinir (Dankormar), dan Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat), akan dijabat orang yang sama, tetapi dengan pangkat bintang 3 dari semula bintang 2. Selain itu, ditetapkan enam komandan grup Kopassus yang berarti penambahan tiga grup dari yang sudah ada saat ini.

Para pejabat tinggi TNI yang dimutasi itu selanjutnya bakal dilantik pada Minggu (10/8/2025) dalam Upacara Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus, Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Sementara itu, pengamat pertahanan Anton Ali Abbas mengingatkan, penambahan Kodam bakal berimplikasi pada besarnya anggaran negara yang harus dikeluarkan. Ia pun mengingatkan jika belanja rutin pertahanan mencapai 70-80 persen dari total anggaran pertahanan, negara bakal sulit untuk membeli alutsista baru guna memperkuat sistem pertahanan.

”Padahal, adopsi dan pengembangan teknologi alutsista untuk merespons ancaman perang di masa depan lebih penting daripada sekadar meningkatkan jumlah personel TNI,” ucapnya.

Selain itu, menurut dia, tantangan TNI dalam konteks pembentukan enam Kodam baru ini adalah menjustifikasi ancaman yang dihadapi lima hingga 10 tahun ke depan, terutama ancaman hibrida yang rumit karena menggabungkan faktor internal dan eksternal.