Myanmar berencana gelar pemilu pada Desember 2025. ASEAN minta Myanmar selesaikan dulu konflik bersenjatanya dan wujudkan rencana perdamaian Konsensus Lima Poin.
27 Okt 2025 09:11 WIB · Internasional
AFP
KUALA LUMPUR, MINGGU — Negara-negara anggota ASEAN menyerukan junta militer Myanmar agar segera mengakhiri kekerasan. Junta juga diminta mempertahankan gencatan senjata yang diperpanjang. Permintaan lain ASEAN, Myanmar mencapai kemajuan nyata dalam rencana perdamaian Konsensus Lima Poin atau 5PC.
Konsensus Lima Poin diadopsi ASEAN pada April 2021. Isinya seruan diakhirinya kekerasan, dialog yang inklusif, penunjukan utusan khusus, pemberian izin bantuan kemanusiaan, dan pemberian izin bagi utusan khusus tersebut untuk melibatkan semua pihak. Myanmar diminta untuk menyelesaikan krisis politiknya sebelum menyelenggarakan pemilu pada Desember 2025.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/10/27/69e810236d259f9a9c13984dfdc25424-wires_photo_47.jpg)
Dalam pernyataan dari pada KTT ASEAN Ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (27/10/2025), ASEAN amat prihatin atas kurangnya kemajuan substansial dalam implementasi 5PC. ASEAN mendesak semua pihak di Myanmar untuk meredakan permusuhan dan melindungi warga sipil.
”Konsensus Lima Poin itu adalah rujukan utama untuk mengatasi krisis politik di Myanmar. Implementasi penuh 5PC sangat penting untuk mencapai resolusi damai yang inklusif dan berkelanjutan yang dimiliki dan dipimpin oleh Myanmar, demi kemajuan rakyatnya dan stabilitas regional,” sebut pernyataan ASEAN.
ASEAN juga menyerukan gencatan senjata yang diperluas dan diperpanjang di seluruh negeri. Seruan itu sejalan dengan Pernyataan Pemimpin ASEAN tentang Myanmar pada Mei 2025.
ASEAN mendesak militer dan pasukan keamanan menghentikan serangan terhadap warga dan infrastruktur sipil. ASEAN pun mendesak Myanmar meningkatkan upaya membangun kepercayaan menuju dialog nasional.
Myanmar dilanda perang saudara yang berkepanjangan. Dampaknya telah menewaskan ribuan orang dan membuat jutaan orang mengungsi.
Keadaan itu memburuk sejak junta militer melancarkan kudeta pada Februari 2021. Akibat konflik di negara itu, banyak kejahatan transnasional merebak di Myanmar.
ASEAN berkomitmen memperkuat kerja sama guna mengatasinya. Kejahatan transnasional itu termasuk perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, pengungsian, ancaman siber, dan penipuan daring.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/10/27/23516ccb0aa9eaf2ad2cea026569fdd5-wires_photo_49.jpg)
Untuk mendukung kebutuhan kemanusiaan, ASEAN mendorong mitra internasional untuk meningkatkan dukungan finansial bagi AHA Centre, lembaga kemanusiaan ASEAN. Dukungan itu memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang terdampak konflik tanpa diskriminasi. Seluruh bantuan kemanusiaan harus disalurkan melalui AHA Centre dan mekanisme lainnya secara aman, efektif, dan transparan.
Para pemimpin juga menegaskan kembali mandat Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk terus melibatkan semua pemangku kepentingan. Utusan itu membantu membuka jalan bagi dialog nasional yang inklusif. Utusan tersebut, dengan dukungan dari negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara tetangga Myanmar, harus terus membangun kepercayaan menuju resolusi damai.
Pada saat yang sama, para menteri luar negeri ASEAN telah ditugaskan menjajaki usulan peran Utusan Khusus jangka panjang. Tujuannya, memastikan keberlanjutan keterlibatan ASEAN dengan Myanmar.
ASEAN juga akan tetap mempertahankan perwakilan non-politik Myanmar di KTT ASEAN dan Pertemuan Menteri Luar Negeri. Hal itu berlaku sampai ada kemajuan yang berarti tercapai dalam 5PC.
Belum tuntas urusan 5PC, Myanmar berencana menyelenggarakan pemilu pada Desember 2025 dan telah mengundang negara anggota ASEAN untuk mengirimkan pengamat. Para menlu ASEAN mengingatkan pentingnya pemilu yang bebas, adil, damai, transparan, inklusif, dan dapat dipercaya. Untuk bisa mencapai itu, kekerasan harus dihentikan terlebih dahulu sehingga bisa dilakukan dialog politik yang inklusif.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/10/27/373f3f58246b3432206f96147aea11cf-Malaysia_US_Trump.jpg)
Rangkaian KTT ASEAN juga didatangi rombongan pejabat Amerika Serikat. Agenda Presiden AS Donald Trump, antara lain, menyaksikan penandatanganan kesepakatan gencatan senjata Thailand dan Kamboja.
Ia juga menandatangani perjanjian perdagangan dengan Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Berdasarkan kesepakatan tersebut, AS akan mempertahankan tarif 19 persen untuk mayoritas ekspor dari Malaysia, Thailand, dan Kamboja.
Tarif 20 persen untuk Vietnam juga dipertahankan. Trump juga menandatangani kesepakatan dengan Thailand dan Malaysia untuk mencari kerja sama guna mendiversifikasi rantai pasokan mineral penting.
Malaysia setuju untuk tidak melarang atau memberlakukan kuota ekspor mineral penting atau unsur tanah jarang ke AS. Malaysia, yang diperkirakan memiliki 16,1 juta ton deposit tanah jarang, telah melarang perusahaan mengekspor tanah jarang mentah. Larangan itu mencegah hilangnya sumber daya seiring upayanya mengembangkan sektor hilir.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Malaysia juga setuju untuk memberikan akses pasar preferensial yang signifikan bagi barang-barang industri dan impor pertanian dari AS. Ini termasuk bahan kimia, mesin, dan kendaraan penumpang, serta produk-produk seperti susu dan unggas.
Sementara itu, Thailand akan menghapus hambatan tarif pada sekitar 99 persen barang. Cakupannya termasuk seluruh rangkaian produk industri, pangan, dan pertanian AS.
”Ini adalah zaman keemasan Amerika dan Amerika berkomitmen untuk Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan berkembang. Pesan kami kepada negara-negara Asia Tenggara adalah bahwa AS bersama Anda 100 persen dan kami bermaksud untuk menjadi mitra dan teman yang kuat untuk banyak generasi mendatang,” kata Trump kepara para pemimpin ASEAN.
Bagi AS, ASEAN penting baik karena ukuran pasar ekonominya ataupun kepentingan geostrategisnya sebagai benteng melawan China. Secara kolektif, ASEAN merupakan mitra dagang terbesar keempat bagi AS. Asia Tenggara juga merupakan pusat rantai pasokan yang penting bagi banyak perusahaan AS yang telah meninggalkan China.
Bagi AS, ASEAN adalah pusat dari Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Hal ini merupakan strategi jangka panjang AS untuk melawan pengaruh China yang semakin besar di kawasan ini. Hanya saja, banyak negara anggota ASEAN yang perekonomiannya bergantung pada ekspor dan terpukul keras oleh tarif Trump.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/07/11/87cbd15a-8d17-4ca9-8ebc-2f1656c184a9_png.png)
Kunjungan Trump ke KTT ASEAN ini termasuk langka. Dulu, tahun 2017, ia pernah hadir di Filipina semasa jabatan pertamanya.
Setelah itu, ia tak pernah lagi. Trump mengaku senang kembali ke Asia Tenggara karena baginya kawasan ini adalah ”rumah bagi para sekutu dan negara mitra terpenting Amerika”. (REUTERS/AFP/AP)
Penulis:
Luki AuliaEditor:
Kris MadaPenyelaras Bahasa:
Galih Rudanto