ASEAN Rapatkan Barisan Hadapi Tarif Trump

KUALA LUMPUR, SENIN — Konferensi Tingkat Tinggi Ke-46 Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dimulai Senin (26/5/2025). Agenda pembahasan utama ialah menguatkan kekompakan 10 negara anggota menghadapi tarif impor dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

”ASEAN termasuk yang paling terdampak oleh tarif impor sepihak dari AS,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan. 

Malaysia tengah memegang keketuaan bergilir ASEAN. Kuala Lumpur mengajak ASEAN mempercepat integrasi ekonomi, meragamkan pasar, dan merapatkan barisan menghadapi tantangan geoekonomi.

AS tengah terlibat perang dagang dengan China. AS menjatuhkan tarif 145 persen atas Beijing yang dibalas dengan tarif impor 125 persen. Perundingan kedua negara masih berlangsung. Kedua negara adidaya itu adalah mitra dagang penting bagi ASEAN.

Negara-negara ASEAN juga dikenakan tarif tersendiri oleh AS. Indonesia kena 32 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Singapura 10 persen. Perang dagang dan penjatuhan tarif sepihak ini mengganggu rantai pasok global.

Gara-gara ini, cita-cita pertumbuhan kawasan 4,7 persen dikhawatirkan meleset. Setiap anggota ASEAN tengah dalam proses perundingan bilateral dengan Washington. Akan tetapi, persatuan organisasi harus digalakkan dan harus ada pula kesempatan ASEAN menghadapi AS sebagai satu blok.

”Kita harus perkuat kerja sama ekonomi internal demi membentengi diri dari serangan eksternal,” tutur Mohamad.

Menurut dia, Malaysia sudah meminta jadwal agar ASEAN bisa berunding dengan AS. Perkiraannya pada akhir tahun 2025.

Menlu Indonesia 2009-2014 Marty Natalegawa mengatakan, sebaiknya setiap anggota ASEAN menyampaikan inti permasalahan masing-masing terkait dengan tarif Trump. Inti yang serupa bisa dirumuskan menjadi sikap ASEAN dan dirundingkan dengan AS.

Selain tarif Trump, isu global penting yang harus dibahas ASEAN, antara lain, ialah mitigasi krisis iklim yang mengancam kegagalan panen dan mengakibatkan bencana alam. Ada pula persoalan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) secara bertanggung jawab dan untuk kemajuan kawasan.

Isu Laut China Selatan tetap dibahas sesuai dengan tradisi setiap KTT. ASEAN dan China dikejar untuk menyelesaikan kode tata perilaku (CoC) di perairan tersebut guna mencegah terpantiknya konflik akibat sengketa wilayah.

Isu mengenai krisis keamanan di Myanmar tetap dibahas karena sudah empat tahun belum kunjung selesai. Junta militer Myanmar yang kalah pada pemilihan umum 2020 melancarkan kudeta pada 1 Februari 2021. Walhasil, pemimpin Liga Nasional Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyii dipenjara oleh junta.

Pengungsi Myanmar membanjiri negara-negara yang berbatasan langsung dengannya. Otomatis, kejahatan lintas perbatasan pun ikut meningkat dan menambah masalah keamanan di kawasan.

ASEAN menetapkan Konsensus Lima Poin, yang di antaranya berisi gencatan senjata permanen dan menyusun pemilu yang digerakkan oleh rakyat Myanmar. Tidak satu pun poin dijalankan oleh junta selaku penguasa de facto Myanmar.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu secara terpisah dengan junta, Pemerintahan Nasional Bersatu (NUG) yang merupakan oposisi junta, dan sejumlah kelompok bersenjata. Persoalan di Myanmar ialah perpecahan di dalamnya terlalu banyak.

Tidak semua kelompok pemberontak mau bersatu dengan NUG. Beberapa kelompok mengedepankan kepentingan golongan sendiri. Ini yang membuat integrasi penyelesaian konflik sukar dilakukan.

Malaysia mengajak ASEAN mendorong gencatan senjata antara junta dan oposisi diperpanjang. Gencatan senjata terjadi di wilayah yang terdampak gempa Sesar Sagaing dan berlangsung hingga akhir Mei. Harapannya, gencatan senjata bisa diperpanjang dan diperluas jangkauannya.

”Mengajak setiap pemangku kepentingan Myanmar duduk bersama masih sulit karena tingkat kepercayaan rendah, tetapi kita bisa mengupayakan gencatan senjata,” kata Mohamad dikutip Al Jazeera.

Pertumpahan darah terjadi di luar wilayah gencatan senjata. Pada pertengahan Mei, junta menjatuhkan bom ke sekolah yang menewaskan 20 murid dan dua guru. Junta sampai sekarang dilarang mengirim perwakilan politik untuk menghadiri pertemuan ASEAN. Myanmar hanya diwakili pejabat setingkat direktur jenderal.

Di dalam KTT ASEAN juga dibahas mengenai rencana keanggotaan Timor Leste. Apabila semua berjalan sesuai rencana, Dili bisa masuk ASEAN per Oktober 2025 di KTT berikutnya. Sejak 2022, Timor Leste sudah diundang untuk mengikuti KTT ASEAN sebagai pengamat dan duduk bersama para anggota.

Timor Leste mengajukan diri sebagai anggota sejak 2011. Mereka harus memenuhi sejumlah persyaratan. Indonesia termasuk negara sahabat yang mendampingi Timor Leste secara bertahap membangun sistem terintegrasi sesuai dengan standar ASEAN.

Beberapa negara ASEAN masih meragukan kapasitas Timor Leste, terutama karena negara itu termasuk yang termiskin di dunia. Filipina adalah salah satu yang mempertanyakan kematangan institusi Dili.

Dilansir Inquirer, Menteri Hukum Filipina Jesus Remulla memprotes keputusan Dili menolak permintaan Manila. Filipina ingin mengekstradisi buronan Arnolfo Teves Jr, mantan anggota DPR yang kabur ke Dili setelah dinyatakan korup. 

Namun, Menlu Filipina Theresa Lazaro segera memberi pernyataan resmi. ”Terlepas dari beberapa tantangan, Filipina mendukung Timor Leste menjadi anggota ASEAN,” katanya.

Di dalam KTT ASEAN ini turut dibahas pula mengenai situasi di Jalur Gaza, Palestina. ASEAN tidak diam dan menyerukan gencatan senjata serta penyaluran bantuan sosial untuk warga di sana.

ASEAN juga membahas mengenai rencana menjalin kerja sama dengan Ukraina selaku mitra wicara. Seusai KTT, ASEAN akan bertemu dengan PM China Li Qiang dan dilanjutkan dengan perwakilan negara-negara Teluk. (AP/Reuters)