Natal dan Restorasi Sosial

Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), melalui pesan Natal 2024, mengajak umat Kristiani untuk lebih ”peduli kepada orang yang dikucilkan dan terpinggirkan”.

Pesan ini sebenarnya linear dengan fakta historis, di mana orang-orang pertama yang bertemu Yesus di Betlehem (setelah Ia lahir) adalah orang-orang yang secara sosial kurang diperhitungkan, yaitu para gembala.

”Para gembala adalah gambaran orang-orang miskin dan sederhana yang menaruh pengharapan akan keselamatan kepada Allah. Mereka sering dipandang sebagai orang pinggiran dan kurang diperhitungkan dalam kehidupan sosial” (KWI dan PGI, 2024).

Hal ini membuktikan, sejak awal, Natal telah memberikan tempat istimewa bagi orang-orang kecil, sederhana, dan miskin. Itu berarti Natal selalu menyangkut semua elemen societas, terutama yang menjadi korban ketidakadilan sosial.

Lebih dari itu, pesan itu menegaskan bahwa Natal dan politik memiliki korelasi. Keduanya bermuara pada tindakan pembebasan manusia dari berbagai problem sosial.

Orang-orang kecil, miskin, dan sederhana—yang menjadi titik simpul dan ”episentrum” dari pesan itu—adalah mereka yang menjadi korban kebijakan politik yang salah kaprah. Maka, dalam pesan Natal tersebut, termaktub harapan akan adanya gerakan ”penyelamatan” terhadap mereka yang acap kali menjadi korban kebijakan politik.

Dikatakan demikian karena tak terelakkan lagi bahwa politik kerap ”dipreteli” dan dikapitalisasi oleh sekelompok elite.

Selain menganut paradigma paternalistik, politik juga sering jadi instrumen yang menggeser dan menggusur orang-orang miskin dan sederhana dari semua konten perjuangan sosial. Politik yang semestinya mengglorifikasi orang-orang terpinggirkan justru menjadi instrumen eksploitatif.

Para elite kita kerap mengobrak-abrik politik demi meloloskan skenario dan proyek politik tertentu, lantas meminggirkan kepentingan rakyat.

Mereka memakai politik untuk mengonservasi posisi dan ambisi politik. Padahal, sudah sejak zaman Aristoteles, politik selalu berkaitan dengan orang-orang miskin. Hal ini dapat kita lacak dalam konsepnya tentang demos (Politics, 1995).

Di dalamnya, ia mengemukakan bahwa dalam kota-kota demokratis, rakyat banyak (demos) memiliki kedudukan yang tertinggi. Selain dipahami sebagai seluruh rakyat (kaya dan miskin), demos, menurut Aristoteles, juga dipergunakan secara luas dalam pengertian ”khalayak ramai” atau ”massa”.

Hal tersebut secara khusus merujuk pada warga negara yang lebih miskin yang adalah mayoritas.

Supaya lebih kontekstual dan relevan dengan situasi sosial politik Indonesia, pesan Natal KWI dan PGI tersebut mesti ”dibaca” dan ”direproduksi” agar menjadi momentum restorasi sosial.

Artinya, Natal harus merevitalisasi peran agama agar tidak hanya beroperasi pada wilayah spiritual-ritualistik, tetapi juga menjadi momentum untuk mengkreasi terobosan-terobosan progresif. Pesan tersebut harus dikonversi ke dalam gebrakan liberatif.

Natal harus mengedukasi para pemeluknya agar memperkuat optio fundamentalis tentang keberpihakan terhadap orang-orang yang kerap kali jadi korban kebijakan politik.

Natal mesti mengajak pemeluk agama agar berani melakukan kritik sosial dan evaluasi terhadap praksis hegemonik yang nirsubstansi.

Agama harus mengingatkan politisi agar rela berkorban bagi kepentingan seluruh rakyat dan bukannya mengorbankan seluruh rakyat.

Selain itu, Natal juga harus menjadikan politik sebagai panggilan untuk berbuat baik. Tentang hal ini, Paus Fransiskus mengatakan, ”Politik adalah panggilan yang sangat tinggi, salah satu bentuk amal yang paling berharga karena mengupayakan kebaikan bersama (Evangelii Gaudium, 205).”

Sebagai panggilan, politisi mesti mengonfigurasi tindakan politik mereka dengan harapan seluruh rakyat. Sebagai panggilan, politisi harus memiliki semangat altruis.

Sebagai panggilan, mereka harus ”keluar” dari diri sendiri untuk menyelidiki berbagai fenomena ketidakadilan sosial yang terjadi untuk kemudian dikoreksi dan diperbaiki.

Ringkasnya, Natal memosisikan agama tidak terkungkung dalam aspek-aspek ritual dan kesalehan pribadi, tetapi juga terlibat dalam gerakan-gerakan restoratif. Hal ini sejalan dengan pesan Paus Fransikus, yang menginginkan agama tidak hanya dibatasi di ruang privat.

Agama harus memberikan pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat dan bersuara atas segala hal yang menimpa masyarakat, terutama orang-orang kecil, miskin, dan sederhana (Evangelii Gaudium, 182 dan 183). Agama harus melawan oligarki politik dan memperjuangkan emansipasi hak-hak politik rakyat sederhana.

Agama harus mendesak para politisi agar benar-benar mewakili rakyat, dan bukannya mewakili ambisi, mewakili keluarga dan mewakili jaringan bisnis tertentu. Agama tidak boleh ”berkongsi” dengan elite-elite politik yang sering kali mengendalikan rakyat lewat agenda-agenda terselubung.

Agama harus berdiri pada posisi rakyat manakala elite politik tidak memahami bahwa konten tindakan politik adalah mengakselerasi kemaslahatan bersama. Agama harus menyelamatkan politik dari gerombolan-gerombolan yang mencaplok apa yang seharusnya menjadi hak rakyat.

Agama memang bukanlah lembaga politik dan tidak boleh terlibat dalam gerakan politik praktis. Meski demikian, ajaran agama bisa menjadi basis spiritual yang memberikan atensi pada persoalan-persoalan sosial. Spiritualitas agama mesti bermetamorfosis dari spiritualitas individual menjadi spiritualitas sosial.

Agama bisa menyucikan tatanan politik yang telah didesakralisasi oleh praksis hegemonik. Konsekuensinya, agama harus menentang kontradiksi-kontradiksi sosial yang diorkestrasi oleh elite politik.

Agama harus mendeklarasikan politik sebagai instrumen untuk memuliakan Tuhan melalui pengabdian kepada manusia. Martabat dan keadilan bagi semua orang, terutama bagi orang-orang kecil, adalah prinsip dasar sekaligus substansi dari tindakan politik.

Agama harus mendesak para politisi agar benar-benar mewakili rakyat, dan bukannya mewakili ambisi, mewakili keluarga dan mewakili jaringan bisnis tertentu.

Agama harus mengingatkan politisi agar rela berkorban bagi kepentingan seluruh rakyat dan bukannya mengorbankan seluruh rakyat. Agama mesti memastikan bahwa eksistensi para politisi diukur dari sejauh mana mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengagregasi harapan seluruh rakyat demi terselenggaranya bonum commune.

Sebagaimana dikatakan Thomas Aquinas (Commentary on Aristotle’s Politics, 2007), setiap negara dibangun untuk mencari kebaikan bersama di antara kebaikan individu-individu karena tujuannya adalah bonum commune.

Bonum commune inilah yang lebih baik dan lebih Ilahi dari kebaikan individual. Jika para politisi hanya mencari kebaikan-kebaikan individu dan menyebabkan ketidakadilan struktural, agama harus berani menentangnya.

Inosentius Mansur Imam Katolik Keuskupan Ruteng; Alumnus Universitas Navarra, Spanyol