Neraca Dagang dan Kinerja Industri Anjlok Bersamaan

JAKARTA, KOMPAS — Neraca perdagangan barang Indonesia pada Mei 2026 mengalami defisit 1,61 miliar dollar AS. Defisit ini mengakhiri tren surplus bulanan yang telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Di saat bersamaan kinerja industri manufaktur Indonesia yang tercermin dalam indeks manajer pembelian atau PMI juga mengalami kontraksi yang cukup dalam.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono, Selasa (1/7/2026) dalam konferensi pers secara hibrida, mengatakan, defisit neraca perdagangan Mei 2026 terutama berasal dari kelompok migas yang mencatat defisit 3,76 miliar dolar AS.

"Penyumbang utama defisit migas berasal dari hasil minyak dan minyak mentah," ujar Ateng.

Secara kumulatif sepanjang Januari-Mei 2026 neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus sebesar 4,03 miliar dolar AS. Akan Tetapi, angka itu jauh lebih rendah jika dibandingkan pada periode yang sama pada 2025, yaitu 15,38 miliar dolar AS.

Surplus tersebut ditopang oleh surplus perdagangan nonmigas sebesar 16,31 miliar dolar AS. Namun, surplus perdagangan nonmigas ini masih rendah dibandingkan pada periode yang sama pada 2025, yaitu sebesar 23,10 miliar dolar AS.

“Sementara itu komoditas migas masih mengalami defisit yaitu defisitnya sebesar 12,28 miliar dolar AS (sebagai perbandingan, pada Januari-Mei 2025, tercatat minus atau defisit 7,72 miliar dolar AS),” kata Ateng.

Menurut Ateng, pola defisit kali ini berbeda dibandingkan periode sebelum tren surplus dimulai pada 2020. Defisit Mei 2026 hampir sepenuhnya dipicu perdagangan migas, sedangkan sektor nonmigas tetap mencatat surplus.

"Kalau kita bandingkan dengan April 2020, pada saat itu defisit didorong oleh migas dan nonmigas secara bersamaan. Sementara pada Mei 2026, nonmigas masih tetap surplus," katanya.

Meski pun neraca perdagangan secara kumulatif pada Januari-Mei 2026 tercatat surplus terutama ditopang oleh perdagangan nonmigas, ada beberapa komoditas yang mengalami defisit. Adapun, defisit nonmigas terbesar berasal dari impor mesin dan peralatan mekanik (HS 84) sebesar 12,74 miliar dolar AS.

Selain itu, mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) sebesar 6,23 miliar dolar AS; plastik dan barang dari plastik (HS 39) sebesar 3,74 miliar dolar AS; serelia (HS 10) sebesar 1,62 miliar dolar AS; serta kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) sebesar 1,56 dolar AS.

Khusus pada Mei 2026, komoditas penyumbang defisit nonmigas terbesar yaitu mesin dan peralatan mekanik dengan nilai 2,87 miliar dollar AS, mesin dan perlengkapan elektrik sebesar 1,28 miliar dollar AS, serta plastik dan barang dari plastik sebesar 940 juta dollar AS.

Ateng menilai, besarnya impor pada sejumlah komoditas tersebut menunjukkan kebutuhan industri domestik yang masih tinggi terhadap barang modal maupun bahan baku dari luar negeri. Untuk komoditas plastik, ia berharap kapasitas produksi dalam negeri dapat terus ditingkatkan sehingga ketergantungan impor dapat dikurangi.

Adapun, Selama lima bulan pertama 2026, nilai ekspor Indonesia mencapai 115,36 miliar dollar AS atau naik 3,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, kenaikan impor jauh lebih tinggi, yakni 15,24 persen menjadi 111,33 miliar dollar AS.

Secara kumulatif Januari-Mei 2026, tiga negara penyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia ialah Amerika Serikat sebesar 7,03 miliar dollar AS, India 5,29 miliar dollar AS, dan Filipina 3,58 miliar dollar AS. Adapun defisit terdalam berasal dari perdagangan dengan Tiongkok sebesar 10,17 miliar dollar AS, Australia 3,99 miliar dollar AS, dan Singapura 3,83 miliar dollar AS.

Untuk kelompok nonmigas, surplus terbesar juga berasal dari perdagangan dengan Amerika Serikat, India, dan Filipina. Sebaliknya, defisit nonmigas terbesar terjadi dengan Tiongkok, Australia, dan Perancis.

Dari sisi komoditas, surplus nonmigas kumulatif Januari-Mei terutama ditopang oleh ekspor lemak dan minyak hewan atau nabati senilai 13,92 miliar dollar AS, bahan bakar mineral sebesar 10,88 miliar dollar AS, serta besi dan baja sebesar 7,09 miliar dollar AS.

Di saat neraca perdagangan barang Indonesia mengalami defisit, Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia anjlok atau kontraksi yang cukup dalam.

Berdasarkan laporan S&P Global, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 tercatat sebesar 46,9, turun dari level 50,0 pada Mei 2026. Angka di bawah 50 mengindikasikan aktivitas manufaktur berada dalam fase kontraksi.

Penurunan tersebut menjadi kontraksi terdalam dalam setahu terakhir dan pelemahan kedua dalan tiga bulan terakhir. Penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh melemahnya permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun ekspor, yang berdampak pada penurunan aktivitas produksi, pembelian bahan baku, dan penyerapan tenaga kerja.

“Penurunan pesanan baru menyebabkan volume produksi menyusut lebih dalam. Sebagai respons, perusahaan mengurangi tenaga kerja dan aktivitas pembelian, sekaligus menekan tingkat persediaan karena kondisi permintaan yang melemah," ujar Ekonom S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti.

Di sisi lain, industri juga menghadapi lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar, sehingga inflasi harga input tercatat sebagai yang tertinggi kedua sejak survei PMI dimulai pada 2011.

“Laju inflasi tercatat sebagai yang tertinggi kedua dalam sejarah pencatatan data, yang berdampak pada kenaikan harga jual di tingkat pabrik paling tajam dalam kurun waktu hampir 13 tahun,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, kondisi tersebut perlu dipandang sebagai tantangan yang harus dijawab melalui penguatan kebijakan peningkatan daya saing industri nasional.

Menurut Febri, tekanan terhadap PMI pada bulan Juni lebih banyak dipengaruhi oleh pelemahan permintaan dan meningkatnya biaya produksi. Oleh karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan efektif agar beban industri dapat ditekan dan aktivitas manufaktur kembali meningkat.

Salah satu kebijakan yang diyakini mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi industri yaitu implementasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Program tersebut menjadi instrumen penting untuk menekan biaya energi bagi sektor-sektor industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku maupun sumber energi utama. 

“Kebijakan ini sudah dirasakan oleh pelaku industri dan terbukti mampu meningkatkan efisiensi produksi dan menjaga daya saing produk manufaktur Indonesia. Implementasi HGBT perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin terserap secara optimal oleh seluruh industri penerima,” katanya. 

Pada Senin (29/6), Pemerintah memutuskan menurunkan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari semula sekitar 20-23 dolar AS per MMBTU. Langkah itu dilakukan, sebagai upaya menjaga daya saing industri nasional, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Penurunan harga gas industri hasil regasifikasi LNG tersebut menjadi angin segar bagi industri, dan merupakan salah satu solusi untuk mengembalikan PMI Manufaktur pada jalur ekspansi dalam beberapa bulan ke depan," tegas Febri.

Kemenperin juga mencermati, di balik penurunan PMI pada Juni, survei S&P Global menunjukkan tingkat optimisme pelaku industri terhadap prospek usaha dalam 12 bulan mendatang justru mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Optimisme tersebut ditopang oleh ekspektasi meredanya tekanan harga serta membaiknya permintaan pasar. 

Febri menekankan, dengan semakin kompleksnya tantangan global saat ini, kebutuhan untuk melindungi industri dalam negeri (IDN) menjadi semakin krusial.

Perlindungan IDN ini bukan hanya untuk menjaga kelangsungan usaha, melainkan juga instrumen vital untuk memayungi dan melindungi dunia ketenagakerjaan di Indonesia agar penyerapan tenaga kerja tetap terjaga dan risiko PHK dapat ditekan.

“Di tengah situasi di mana negara-negara kompetitor masih bergerak secara ekspansif, Pemerintah tidak akan tinggal diam. Melalui keterlibatan dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah akan terus menerus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, defisit neraca perdagangan Mei yang terutama dipicu sektor minyak dan gas (migas) menunjukkan persoalan mendasar pada ketahanan energi nasional.

"Produksi minyak Indonesia hanya mampu memenuhi sekitar 40 persen kebutuhan domestik. Indonesia sudah menjadi net importir minyak sejak 2004. Dengan kondisi ini, nilai impor migas sangat dipengaruhi pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah," ujar Andry, dihubungi secara terpisah.

Menurut dia, produksi minyak nasional atau lifting saat ini sekitar 576.000 barel per hari, jauh di bawah konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai sekitar 1,4 juta hingga 1,7 juta barel per hari.

Meski demikian, tekanan impor migas berpotensi mereda dalam beberapa bulan mendatang. Harga minyak dunia telah turun dari sekitar 104 dolar AS per barel pada April menjadi sekitar 83 dolar AS per barel pada Juni, sehingga diperkirakan mulai tercermin pada data perdagangan Juni dan Juli.

Dalam jangka pendek, pemerintah dapat menekan impor solar melalui percepatan implementasi biodiesel B40 menuju B50. Namun, kebijakan tersebut tetap memerlukan perhitungan ekonomi yang cermat. Hal ini tak lepas karena minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) merupakan komoditas penyumbang nilai ekspor yang tinggi. Mengalihkan lebih banyak CPO ke pasar domestik berpotensi mengurangi penerimaan devisa dari ekspor.

Andry juga mengaitkan melemahnya kinerja industri dengan meningkatnya tekanan biaya produksi di dalam negeri. Penyesuaian harga BBM nonsubsidi sebanyak dua kali sepanjang Juni, dengan kenaikan harga Pertamax sekitar 32 persen, ikut mendorong inflasi transportasi menjadi 2,29 persen. Di sisi lain, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) tercatat naik 6,51 persen, sedangkan IHPB sektor konstruksi meningkat 8,68 persen.

Di luar persoalan migas, Andry menilai tantangan yang lebih mendasar terletak pada struktur industri nasional. Besarnya impor mesin, peralatan produksi, dan bahan baku menunjukkan industri manufaktur Indonesia masih memiliki kandungan impor yang tinggi.

Sepanjang Januari-Mei 2026, defisit nonmigas terbesar berasal dari impor mesin mekanik, mesin dan perlengkapan elektrik, serta plastik dan barang dari plastik. Sementara itu, impor bahan baku dan barang penolong meningkat 14,41 persen menjadi 79,40 miliar dollar AS.

"Kondisi ini membuat pelemahan rupiah lebih dahulu menaikkan biaya produksi dibanding meningkatkan daya saing ekspor. Itu sebabnya surplus perdagangan nonmigas terus menyusut meskipun ekspor manufaktur masih bertumbuh," ujarnya.

Menurut Andry, substitusi impor perlu dilakukan secara selektif. Untuk komoditas plastik, misalnya, pemerintah perlu memperkuat industri petrokimia domestik agar mampu menyediakan bahan baku di dalam negeri. Sementara untuk mesin industri, kebijakan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebaiknya diterapkan hanya pada sektor yang memang telah memiliki kapasitas produksi.

Andry memperkirakan risiko perlambatan manufaktur pada semester kedua 2026 meningkat karena hampir seluruh indikator dalam survei PMI menunjukkan pelemahan secara bersamaan. Beberapa indikator perlu dicermati dalam beberapa bulan ke depan, mulai dari perkembangan PMI pada Juli dan Agustus, pergerakan nilai tukar rupiah, harga minyak dunia, hingga daya beli masyarakat.

"Prioritas kebijakan saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat agar permintaan domestik tetap kuat, menurunkan biaya produksi industri, dan mengurangi ketidakpastian kebijakan sehingga dunia usaha kembali memiliki kepastian untuk berinvestasi," ujar Andry.