Netanyahu Terus Manfaatkan Serbuan ke Gaza untuk Berlindung dari Kasus Korupsi

GAZA, RABU-Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali memanfaatkan serangan ke Gaza untuk menyelamatkan dirinya dari kasus korupsi. Serangan juga membuatnya kembali disokong kelompok sayap kanan. Kelompok itu meninggalkan Netanyahu karena gencatan senjata tahap I di Gaza.

Gaza diserang habis-habisan pada Selasa (18/3/2025). Hingga Rabu pagi, setidak 404 orang tewas dan 562 cedera. Jumlah korban dikhawatirkan lebih banyak. Sebab, masih banyak orang dikhawatirkan tertimbun di antara puing akibat pengeboman.

Sementara pada Rabu, Israel mengebom Khan Younis. Pesawat nirawak Israel juga terbang di atas Gaza Tengah. Biasanya, selepas pesawat itu lewat, Israel mulai menjatuhkan bom.

Jet-jet Israel mengebom Gaza, yang sebenarnya sudah hancur lebur akibat pengeboman Israel selama 15 bulan, dua pekan setelah gencatan senjata tahap I berakhir. Lagi-lagi, kasus korupsi yang membelitnya jadi alasan Netanyahu memerintahkan serangan besar-besaran ke Gaza.

Media Israel, Times of Israel, menulis Selasa kemarin seharusnya Netanyahu kembali diperiksa untuk kasus korupsi. Netanyahu telah mencoba menghindari pemeriksaan itu. Alasannya, mau mempersiapkan lawatan Presiden Argentina Javier Milei dan sidang parlemen soal APBN.

Jaksa tak mau menerima alasan tersebut. Penolakan jaksa disampaikan pada Minggu (16/3). Netanyahu pun mencari alasan baru. Ia akhirnya memakai salah satu trik yang sudah pasti diterima: menyerang Gaza.

Lazim bila PM bersama pejabat terkait berada di ruang kendali operasi selama militer menyerang. Dengan kondisi itu, tak mungkin Netanyahu datang ke pengadilan dan diperiksa jaksa.

Trik itu berhasil. Jaksa setuju menunda pemeriksaan di hari jet-jet tempur Israel melepaskan berton-ton bom ke berbagai penjuru Gaza.

"Beberapa jam yang lalu, IDF memulai operasi militer di Jalur Gaza," demikian bunyi permintaan tersebut. "Pagi ini pukul 11 ​​konsultasi keamanan mendesak akan dilakukan yang akan melibatkan perdana menteri, menteri pertahanan, dan kepala aparat keamanan IDF."

Ronen Bar, Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Israel (Shin Bet) yang tengah dalam proses pemecatan oleh Netanyahu tidak termasuk dalam rapat tersebut.

Bukan kali ini saja Netanyahu meminta penundaan pemeriksaan dirinya di pengadilan. Desember lalu, ia meminta penundaan hampir sebulan dengan alasan operasi prostat.

Sementara pada Februari 2025, ia meminta waktu pemeriksaan dikurangi dari tiga menjadi dua kali sepekan. Hakim setuju dengan permohonan itu.

Sejak lima tahun terakhir, Netanyahu diadili dalam tiga kasus korupsi. Pada dua kasus, yang dikenal sebagai Kasus 1.000 dan Kasus 2.000, ia didakwa menipu dan melanggar amanah. Pada kasus lain, yang dikenal sebagai Kasus 4.000, dakwaan ditambah dengan penyuapan.

Dalam Kasus 1000, Netanyahu dan istrinya, Sara, didakwa menerima 191.000 dollar AS dari petinggi Hollywood Arnon Milchan. Suap itu untuk imbalan atas bantuan Netanyahu mengurus visa tinggal jangka panjang dan masalah pajak Milchan.

Dalam Kasus 2.000, Netanyahu disebut bersekongkol dengan pemilik surat kabar Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes. Netanyahu membantu Mozes melemahkan pesaing Yedioth Ahronoth, Israel Hayom, dengan kekuasaan sebagai PM. Sebagai gantinya, Mozes memberitakan hal-hal positif soal Netanyahu di Yedioth Ahronoth.

Kolusi Netanyahu dengan pemilik media juga terjadi pada Kasus 4.000. Kasus itu juga dikenal sebagai Kasus Bezeq-Walla. Nama kasus itu mengacu pada nama dua perusahaan milik Shaul Elovitch, pengusaha yang berkolusi dengan Netanyahu.

Elovicth punya saham besar di raksasa telekomunikasi Israel, Bezeq. Ia juga punya saham penting di salah satu perusahaan media Israel, Walla.

Netanyahu membuat aturan yang menguntungkan Bezeq. Sementara Elovitch memerintahkan redaksi Walla membuat berita-berita yang menguntungkan Netanyahu.

Netanyahu membantah semua dakwaan itu dan mengklaim kasus tersebut dibuat-buat. Dia menuding polisi dan jaksa melakukan pembunuhan karakter terhadapnya dengan kasus-kasus tersebut dan bahkan hendak melakukan kudeta politik terhadapnya. Dalam kesaksiannya, ia berselisih dengan hakim dan mengecam media, yang menurutnya bias terhadapnya.

Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Netanyahu dihadapkan pada dua pilihan: memulangkan warganya yang menjadi sandera melalui kesepakatan dengan Hamas atau melanjutkan perang. Penghancuran Gaza diyakini sebagai jalan satu-satunya untuk memusnahkan Hamas serta kelompok perjuangan Palestina lainnya.

Operasi militer ke wilayah Gaza perlu dilakukan. Sebab, bersepakat dengan Hamas dinilai melemahkan pemerintahan Netanyahu.

Israel harus menarik pasukan dari Gaza. Keputusan itu memicu kemarahan kubu ultra kanan, salah satu penopang keberlangsung nasib politik Netanyahu.

Bezalel Smotrich, menteri keuangan sekaligus politisi sayap kanan, ketika gencatan senjata terjadi pada Januari lalu, mengancam akan meninggalkan Netanyahu jika pembicaraan gencatan senjata maju ke tahap 2. Partai oposisi berjanji untuk mendukung Netanyahu dalam perjanjian apa pun yang membawa kembali para sandera.

Namun, koalisi itu dinilai akan sangat lemah. Akibatnya, bisa membuka potensi pelengseran Netanyahu dari jabatannya dan pelaksanaan pemilihan umum lebih awal.

Netanyahu membantah motif serangan militer ke Palestina didasari perhitungan politiknya. Netanyahu mengatakan, perintah serangan karena Hamas telah menolak proposal perpanjangan gencatan senjata.

"Mulai sekarang, Israel akan bertindak melawan Hamas dengan kekuatan yang semakin besar. Dan mulai sekarang, negosiasi hanya akan berlangsung di bawah tembakan," katanya, berbicara dari pangkalan militer Kirya di Tel Aviv.

"Hamas telah merasakan pukulan dari tangan kami dalam 24 jam terakhir. Dan saya ingin meyakinkan Anda: Ini baru permulaan,” lanjut Netanyahu.

Seorang pejabat senior Hamas mengatakan keputusan Netanyahu untuk kembali berperang sama saja dengan hukuman mati bagi para sandera yang tersisa. Izzat al-Risheq menuduh Netanyahu melancarkan serangan untuk menyelamatkan koalisi pemerintahan sayap kanan ekstremnya.

Kelompok utama yang mewakili keluarga para sandera menuduh pemerintah "sengaja membatalkan" gencatan senjata. Ribuan warga Israel memadati alun-alun Tel Aviv pada Selasa malam untuk memprotes niat Netanyahu untuk memecat kepala keamanan dalam negeri negara itu dan menuntut pemerintah untuk melanjutkan negosiasi untuk kesepakatan penyanderaan.

"Hari ini Netanyahu tidak membuka gerbang neraka bagi Hamas. Dia membuka gerbang neraka bagi orang-orang yang kita cintai," kata Einav Zangauker, yang putranya termasuk di antara para sandera.

Sejumlah keluarga di Beit Hanoun, Gaza utara dan Khan Younis kembali harus meninggalkan rumah-rumah mereka. Sepanjang Selasa (18/3), jet-jet tempur Israel membombardir sejumlah wilayah di Gaza.

Membawa barang seadanya, mereka berjalan kaki atau naik mobil, becak kereta kuda. Mereka mengungsi setelah militer Israel memerintahkan mereka menjauhi zona pertempuran berbahaya.

Sejumlah saksi mata kepada Reuters bahwa tank-tank Israel menembaki daerah-daerah di Rafah di selatan. Anak-anak yang kebingungan duduk di samping tas-tas berisi barang-barang, siap untuk melarikan diri. "Itu adalah malam neraka. Rasanya seperti hari-hari pertama perang," kata Rabiha Jamal (65), ibu lima anak.

Otoritas kesehatan Palestina mengatakan lebih dari 400 orang telah tewas dalam salah satu jumlah korban terbesar dalam satu hari sejak perang meletus. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan kewalahan. Kementerian kesehatan mengatakan banyak dari yang tewas adalah anak-anak.

Sejumlah pejabat Hamas tewas dalam serangan tersebut, diantaranya Essam Addalees, kepala de facto pemerintahan Hamas; Ahmed Al-Hetta, wakil menteri kehakiman; dan Mahmoud Abu Watfa, kepala dinas keamanan yang dijalankan Hamas.

Serangan di sebuah rumah di Rafah menewaskan 17 anggota satu keluarga, menurut Rumah Sakit Eropa, yang menerima jenazah. Korban tewas termasuk lima anak, orang tua mereka, dan seorang ayah lainnya beserta tiga anaknya.

Serangan lainnya di Kota Gaza menewaskan 27 anggota satu keluarga, setengahnya adalah wanita dan anak-anak. Korban termasuk bayi berusia setahun.

Mesir dan Qatar, mediator perundingan Hamas-Israel mengutuk serangan Israel. Sedangkan Uni Eropa menyatakan menyesalkan kegagalan gencatan senjata.

Sekutu AS, seperti halnya Israel, menyodorkan kesalahan pada Hamas. Dorothy Shea, penjabat duta besar AS untuk PBB, mengatakan, kesalahan sepenuhnya berada di tangan Hamas" dan menyatakan dukungannya Pemerintah AS terhadap Israel dalam langkah-langkah selanjutnya. (AP/Reuters)