Netanyahu Tuduh Pengakuan atas Negara Palestina Picu Gelombang Anti-Yahudi

PARIS, SELASA — Pemerintah Perancis menyatakan tudingan antisemit atas keputusan sejumlah negara untuk mengakui negara Palestina yang dituduhkan PM Israel Benjamin Netanyahu adalah langkah putus asa dan keliru. Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris, Selasa (19/8/2025), menegaskan, langkah Perancis untuk mengakui negara Palestina tidak akan memicu aksi anti-Yahudi di Perancis.

Dalam surat kepada Macron, Netanyahu menyatakan antisemitisme bangkit karena pengakuan Perancis terhadap Palestina. ”Pengakuan Anda terhadap negara Palestina memicu api antisemitisme. Ini bukan diplomasi, melainkan upaya mencari muka yang memenuhi keinginan Hamas dan membuat mereka menolak membebaskan sandera, serta memperkuat kebencian terhadap Yahudi Perancis dan menyemangati para pembenci Yahudi yang kini berkeliaran di jalanan Perancis,” demikian sebagian isi surat Netanyahu.

Macron membalasnya dengan menyatakan, ”Perancis akan melindungi seluruh warga negara Perancis, termasuk warga Yahudi”. Perancis adalah negara dengan populasi masyarakat Yahudi dan Muslim terbesar di Eropa.

Kantor Presiden Perancis dalam keterangan tertulis menyatakan, tuduhan Netanyahu tidak akan terbukti. Ditambahkan dalam pernyataan itu bahwa kini tiba waktunya untuk bersikap serius, bertanggung jawab, dan tidak melakukan manipulasi.

Bulan lalu, Presiden Macron mengatakan, Perancis akan mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025. Perancis adalah negara anggota G7 pertama yang menyatakan pengakuan terhadap Palestina.

Menteri Perancis untuk Uni Eropa Benjamin Haddad menegaskan, PM Netanyahu tidak perlu mengajari Perancis soal antisemitisme. ”Isu ini tidak bisa Anda (Netanyahu) eksploitasi,” kata Haddad.

Laporan kekerasan antisemit di Perancis naik dari 436 kasus pada 2022 menjadi 1676 kasus pada 2023. Kemudian, turun menjadi 1.570 kasus pada 2024.

Perancis menjalankan prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara, sedangkan Israel melakukan diskriminasi terhadap warga non-Yahudi dan juga warga Yahudi keturunan Afrika dalam praktik kehidupan sehari-hari di Israel. Kartu penduduk dengan berbagai warna dan kode dikeluarkan Israel di wilayah Israel dan daerah pendudukan Tepi Barat, Gaza, dan Jerusalem Timur.

Perancis kini termasuk dalam 145 dari 193 anggota PBB yang mengakui dan akan mengakui negara Palestina.

Australia juga menyatakan akan memberikan pengakuan terhadap negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.

Netanyahu di akun X juga mengecam PM Australia Anthony Albanese, Selasa, menyebutnya sebagai politisi ”lembek” yang mengkhianati Israel dan meninggalkan Yahudi Australia.

Serangan pribadi tersebut muncul setelah Australia membatalkan visa politisi ekstremis zionis Simcha Rothman. Rothman berasal dari Partai Mafdal pendukung koalisi ekstremis Netanyahu.

Australia murka atas tudingan Netanyahu. Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke mengatakan, sikap tegas Australia lebih bermakna daripada tindakan membunuh warga sipil.

Perang kata-kata yang diawali Netanyahu semakin memburuk setelah Netanyahu pada Selasa malam menyebut PM Australia Anthony Albanese mengkhianati Israel.

Burke mengatakan, tindakan Netanyahu membuktikan langkah putus asa dengan mengumbar kemarahan membabi buta. ”Rupanya ukuran kekuatan adalah kemampuan membunuh warga sipil dan berapa banyak anak-anak yang bisa dibuat kelaparan,” kata Burke kepada ABC.

Pada dekade 1950-an, Australia menerima ribuan warga Yahudi penyintas holokaus semasa Perang Dunia II.

Beberapa jam kemudian, Menlu Israel Gideon Saar mengatakan mencabut visa Wakil Tetap Australia untuk Otoritas Palestina.

Menlu Australia Penny Wong mengatakan, pencabutan visa tersebut merupakan reaksi yang tidak bisa dibenarkan. ”Pemerintah Netanyahu sedang mengisolasi Israel dengan tidak mengindahkan upaya masyarakat internasional mendorong perdamaian melalui penerapan solusi dua negara Israel–Palestina,” ujarnya.

Dari Kairo, Mesir, Hamas menyatakan menerima usulan juru damai Arab untuk pelaksanaan gencatan senjata segera. Namun, usulan tersebut belum ditanggapi Israel yang masih meneruskan perang untuk menghabisi Hamas.

Usulan damai Mesir dan Qatar mengubah sedikit proposal Amerika Serikat yang diterima Israel, menurut sumber pejabat Mesir dan Hamas.

Kesepakatan tersebut mencakup 60 hari gencatan senjata, pembebasan beberapa sandera yang ditahan Hamas, pembebasan ratusan tahanan Palestina, pemberian akses masuk bantuan kemanusiaan, dan kelanjutan dialog untuk perdamaian permanen.

Dalam usulan gencatan senjata tersebut, militer Israel (Tzahal) akan mundur ke zona penyangga 800 meter dari Gaza.

Sebelumnya, utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff mengusulkan zona penyangga selebar 1.500 meter. Namun, Hamas menuntut zona penyangga selebar 600 meter. Hal itu mengakibatkan kebuntuan dalam perundingan.

Hamas berjanji akan membebaskan 10 sandera dan 18 jenazah sandera. Sebaliknya, Israel diminta membebaskan 1.700 tahanan, termasuk 200 orang yang dipidana seumur hidup karena terlibat serangan mematikan.

Serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 mengakibatkan 1.200 orang tewas (sebagian akibat serangan balasan Israel) dan 251 sandera. Serangan balik Israel ke Jalur Gaza sudah mengakibatkan lebih dari 60.000 orang tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 200 orang tewas kelaparan.

Hamas dan kelompok perlawanan Palestina adalah keturunan warga Palestina yang diusir Israel pada 1947–1948 untuk mendirikan negara Israel. Ketika itu, hampir 90 persen warga Palestina diusir demi mendirikan negara Israel.

Akan tetapi, Israel bersikeras meneruskan perang menghabisi Hamas. Gagasan tersebut didukung Presiden AS Donald Trump yang bersama elite politik AS mendukung penuh langkah Israel.

Israel memiliki kelompok lobi AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) yang membantu keuangan dan dukungan politik bagi Presiden dan elite politik Amerika Serikat sejak puluhan tahun.   

”Katanya ada 60 hari gencatan senjata. Namun, setelah sandera dibebaskan, Israel akan menyerang lagi,” kata Huda Rishe, warga Gaza yang sudah empat kali mengungsi.

Sementara itu, di Israel, ratusan ribu warga Israel menuntut perang dihentikan. Mereka khawatir serangan Tzahal akan semakin membahayakan nyawa sandera.

”Kalau gencatan senjata gagal, krisis akan semakin buruk,” kata Majed al-Ansari, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, kepada wartawan. Dia menyatakan belum mendapat tanggapan dari Israel terkait dengan usulan gencatan senjata.

Menurut Al-Ansari, Hamas sudah setuju atas usulan terakhir yang diajukan. Usulan tersebut hampir serupa dengan usulan yang disampaikan Steve Witkoff. (AFP/AP)