Nikel Segera Diperdagangkan di Bursa Berjangka RI

JAKARTA, KOMPAS — Komoditas nikel yang terus dieksplorasi untuk berbagai kebutuhan industri hilirisasi dalam negeri sangat berpotensi menjadi produk perdagangan komoditas berjangka. Dengan ini, Indonesia dapat membuat sendiri harga acuan nikel daripada mengandalkan harga di luar negeri.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Senjaya menyampaikan, nikel segera menjadi subyek kontrak berjangka di Bursa Berjangka Indonesia. Potensi komoditas ini menguat karena penggunaannya yang meluas dan semakin dinamis dengan kebutuhan transisi energi terbarukan.

Selain itu, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan komoditas di bursa berjangka bertujuan menghasilkan nilai acuan perdagangan.

”Saat ini, harga nikel masih mengacu pada bursa luar negeri sehingga diperlukan harga referensi sendiri. Salah satu instrumen untuk mewujudkannya adalah melalui Perdagangan Berjangka Komoditi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/1/2025).

Dunia saat ini merujuk Bursa Berjangka London Metal Exchange (LME) untuk menentukan harga nikel. Posisi harga nikel pada penutupan Kamis (30/1/2025) sebesar 15.380 dollar AS per ton. Mengutip Tradingeconomics, ini menjadi level terendahnya sejak empat tahun lalu. Rendahnya harga disebabkan produksi nikel dari Indonesia yang berlebih dan tidak mampu diserap pasar global.

Indonesia memang merupakan negara produsen terbesar di dunia, dengan sebaran daerah di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Berdasarkan data United States Geological Survey, produksi nikel Indonesia mencapai 1,8 juta ton dari total 3,6 juta ton produksi nikel dunia pada 2023.

Indonesia juga aktif mengekspor produk nikel dalam jumlah besar dalam skala global. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, negara tujuan utama ekspor nikel Indonesia adalah China, Jepang, Norwegia, Belanda, dan Korea Selatan. Pada 2015, ekspor nikel Indonesia hanya bernilai Rp 45 triliun. Lalu, meningkat menjadi Rp 520 triliun pada 2023 seiring adanya kebijakan hilirisasi produk tambang tersebut.

Dosen Fakultas Pertambangan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, sekaligus tenaga ahli Bappebti Veriyadi menjelaskan, volume perdagangan yang besar, keberagaman produk nikel Indonesia, dan volatilitas harga membuat nikel layak masuk ke bursa berjangka.

”Indonesia berkontribusi sebesar 55 persen dari produksi nikel primer dunia pada 2023. Tidak hanya itu, produk nikel Indonesia beragam, seperti feronikel, nickel pig iron (NPI), dan nikel matte yang perlu ditentukan harga referensinya. Harga nikel juga fluktuatif dan telah mengalami empat kali gelembung (bubble) sejak 2004,” terangnya dalam keterangannya.

Untuk itu, ia mengatakan, Indonesia perlu menetapkan harga nikel yang transparan, dapat diamati, dan mencerminkan kondisi fisik komoditas. Proses penetapan harga ini melibatkan berbagai pihak, seperti pembeli, penjual, pedagang, dan lembaga keuangan.

Indonesia juga perlu meminimalkan tantangan perdagangan yang datang dari kebijakan politik Indonesia, kebijakan politik global, dan keterbatasan cadangan nikel. ”Oleh karena itu, perlu kajian dan analisis yang mendalam dari sisi keuntungan dan tantangan agar nikel menjadi komoditas yang memberikan manfaat dalam perdagangan berjangka nantinya,” tambah Veriyadi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan, Indonesia sebenarnya sudah memiliki harga patokan mineral (HPM) nikel. Hal ini telah diatur Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara.

”Namun, harga bijih nikel Indonesia melalui HPM memiliki perbedaan sekitar 40 persen dibandingkan dengan harga internasional,” kata Meidy.

Ia menjabarkan, rata-rata HPM untuk bijih nikel dengan kadar 1,8 persen hanya sebesar 36 dollar AS per metrik ton (mt) pada 2024. Sementara itu, rata-rata harga internasionalnya adalah 63 dollar AS per mt pada periode yang sama.

Lebih lanjut, kesenjangan harga bijih nikel melalui HPM dibandingkan dengan harga internasional secara keseluruhan mencapai 6,36 miliar dollar AS sepanjang 2024. Di sisi lain, nilai ekspor produk turunan nikel (matte, MHP, NPI, cathode, Ni sulphate) pada Januari-November 2024 sebesar 20,28 miliar dollar AS.

”Salah satu tantangan perdagangan nikel global saat ini adalah industri yang mengharuskan penerapan kerangka lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG). Pada 2027, Uni Eropa mewajibkan setiap baterai yang masuk ke Uni Eropa memiliki paspor baterai yang salah satu parameter penilaiannya adalah ESG. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama dalam upaya memperluas ekspor nikel ke pasar global,” ujar Meidy.

Meidy menambahkan, saat ini, Indonesia memiliki 395 izin usaha penambangan (IUP) nikel dengan pabrik olahan nikel untuk pirometalurgi sebanyak 49 perusahaan dan hidrometalurgi sejumlah enam perusahaan. Adapun perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi pembangunan pabrik peleburan (smelter) nikel berjumlah 40 perusahaan.

”Seiring dengan berkembangnya industri nikel di Indonesia dan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional, perdagangan berjangka komoditas nikel diharapkan memberikan dampak positif dalam empat aspek. Keempat aspek itu ialah transparansi harga, transaksi melalui perbankan Indonesia, identifikasi proses bisnis, dan manajemen risiko harga,” ungkap Meidy.