Nilai 8 dari Prabowo untuk Para Menteri

Sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025) tampak berbeda. Wakil Presiden dan semua anggota Kabinet Merah Putih kompak mengenakan batik bernuansa coklat dalam sidang kabinet yang digelar bertepatan dengan setahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Padahal, biasanya, Wakil Presiden, menteri, wakil menteri, serta pimpinan badan dan lembaga hadir dengan pakaian hitam putih untuk mendengarkan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto. Meski nuansa pakaian mereka berbeda, ada yang tak berubah dari Presiden: apresiasi terhadap kinerja para pembantunya.

Apresiasi pertama terkait dengan kesediaan semua pihak, baik yang berbeda latar belakang maupun pilihan politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, untuk berkoalisi mendukung pemerintahannya. Tak hanya mendukung, anggota kabinet yang beragam itu juga bersedia untuk mengikuti retret, program pembekalan kepada para menteri, wakil menteri, serta kepala badan atau lembaga yang baru pertama kali diadakan di era Prabowo. 

”Kalau ibarat kita adalah tim sepak bola, saya boleh dianggap sebagai manajer, coach, Saudara-saudara adalah pemain-pemain,” ungkap Prabowo dalam pidato pengarahannya yang berlangsung selama 1,5 jam.

Sebagai manajer, ia pun harus mengelola ritme permainan tim. Oleh karena itu, sepanjang tahun pertama pemerintahan, Prabowo membagi peran para menteri. Ada yang diposisikan di bagian depan untuk menggarap program-program prioritas, ada pula menteri-menteri yang perannya belum ditonjolkan. 

”Dalam babak-babak pertama ini, awal-awal kita ada yang (menjadi) striker, ada yang bertahan, ada yang cadangan masih menunggu kapan diperankan secara maksimal. Walaupun saya mengerti, Saudara-saudara sudah mengambil inisiatif, sudah bergerak masing-masing,” tutur Prabowo.

Lebih dari pembagian peran, lanjut Prabowo, ia juga meminta anggota kabinet untuk bekerja tanpa hari libur. Para menteri harus siap sedia kapan pun Prabowo memanggil.

”Sabtu, Minggu, malam-malam dan kadang-kadang saya telepon malam-malam sekali atau pagi-pagi sekali, Saudara langsung jawab. Saya tidak mengerti, mungkin telepon (diletakkan) di sebelah bantal, tapi saya berterima kasih karena memang kalau saya lagi ingat sesuatu, saya harus hubungi segera,” katanya.

Seusai sidang kabinet paripurna, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membenarkan bahwa Presiden telah mengevaluasi kerja Kabinet Merah Putih sepanjang tahun pertama pemerintahannya. Tidak hanya apresiasi, Presiden juga menyatakan bahwa para menteri, wakil menteri, serta kepala badan dan lembaga telah memenuhi ekspektasi.

”Kabinet ini lulus di tahun pertama dan diminta lanjut di tahun kedua dengan memberikan penilaian rata-rata 8,” ujar Dadan.

Sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas sekaligus janji kampanye Prabowo-Gibran, Dadan merupakan salah satu kepala badan yang paling sering dipanggil Presiden untuk mengikuti rapat terbatas di Istana. Dalam sepekan, minimal satu kali Dadan berkoordinasi dengan Presiden secara langsung.

Dadan mengaku pernah menjanjikan kepada Presiden agar program MBG bisa diterima oleh 40 juta warga tepat pada 20 Oktober 2025, bersamaan dengan momen satu tahun pemerintahan. Akan tetapi, Presiden mengingatkan dia agar tidak ngoyo atau memaksakan diri. Kini, jumlah penerima manfaat MBG sudah mencapai 36,7 juta orang dan akan mencapai 40 juta orang pada akhir Oktober.

Meski sudah bisa diterima puluhan juta warga, pelaksanaan program MBG tidak lepas dari sejumlah kasus keracunan. Sepanjang MBG berlangsung, lebih dari 5.000 orang di sejumlah wilayah di Indonesia menderita keracunan. Namun, kata Dadan, semua itu diatasi dengan perbaikan kebijakan terkait tata kelola serta kebersihan bahan makanan dan dapur MBG.

Selain tantangan dalam pelaksanaan program, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, kerja kabinet dalam setahun terakhir sangat dinamis. Hal itu tidak terlepas dari pembentukan sejumlah kementerian/lembaga baru di era Presiden Prabowo, salah satunya kementerian yang ia pimpin. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan merupakan kementerian yang di era sebelumnya tidak ada.

Selama setahun terakhir pun, kata Agus Harimurti, ia harus berjibaku dengan nomenklatur yang baru. Sembari berbelanja masalah, ia harus menata sistem, organisasi, aturan main, dan agenda prioritas yang mesti dilaksanakan. Meski tidak mudah, itu semua bisa dilalui berkat kuatnya koordinasi antarkementerian/lembaga, juga antara kementerian dan pemerintah daerah.

Bagi Agus Harimurti, hubungan baik yang terbangun berkat konsolidasi yang dirintis Presiden itu menjadi bekal penting dalam mengoptimalkan kerja kementerian yang baru didirikan. ”Rasanya, kami lebih optimistis untuk tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya segala bentuk koordinasi dan kolaborasi di lapangan bisa semakin baik di depan,” ujarnya.

Sejak membentuk pemerintahan pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo mendirikan sejumlah kementerian dan lembaga baru sehingga Kabinet Merah Putih menjadi kabinet dengan struktur terbesar pascareformasi 1998. Struktur dimaksud terdiri dari 48 kementerian, lima lembaga nonkementerian, dan sejumlah badan. Beberapa di antaranya Badan Penyelenggara Haji, Badan Pengelola Investasi Danantara, dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Artinya, penyesuaian nomenklatur terjadi di sejumlah kementerian dan badan.

Ketika pemerintahan berjalan 11 bulan pada September 2025 lalu, Presiden membentuk Kementerian Haji dan Umrah yang merupakan peningkatan status dari Badan Penyelenggara Haji. Tak sampai sebulan setelahnya, Presiden mengubah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Pengatur BUMN. 

Selain perubahan struktur kementerian, Presiden juga empat kali merombak Kabinet Merah Putih hingga Oktober 2025. Dalam perombakan itu, ia tidak hanya mengganti sejumlah menteri dan wakil menteri, tetapi juga menambah sejumlah posisi baru. Posisi dimaksud adalah tiga wakil menteri dan dua asisten khusus Presiden.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre of Strategic and International Studies Arya Fernandes melihat, wajar jika Presiden mengapresiasi kerja anggota kabinet. Sebab, mereka telah bekerja untuk merealisasikan program-program prioritas Prabowo. 

Namun, pengakuan bahwa Presiden harus menempatkan sejumlah menteri pada posisi terdepan dan yang lain di belakang mengindikasikan bahwa kontrol terhadap kabinet secara keseluruhan tidak bisa dilakukan secara efektif. Perhatian Presiden hanya terfokus pada kementerian/lembaga yang terkait dengan program prioritas.

”Sebaiknya Presiden memikirkan ulang untuk merampingkan kementerian. Sebab, kabinet yang gemuk dapat mengakibatkan kebijakan pemerintah menjadi tidak efisien. Tata kelola yang dibuat pun menjadi tidak efektif,” kata Arya.

Menurut dia, kabinet gemuk yang dibentuk Prabowo merupakan warisan struktural sistem presidensial setelah Pemilu 2004. Indonesia menganut sistem multipartai, sedangkan presiden yang terpilih berasal dari partai yang tidak memiliki suara dominan di DPR. Oleh karena itu, presiden terpilih harus membangun koalisi presidensial untuk mengamankan kebijakannya di DPR. Pembangunan kabinet pun tidak didasarkan pada kesamaan platform, tetapi tawar-menawar politik. 

Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, menilai, dalam setahun ini Presiden terus melakukan konsolidasi kabinet, tetapi masih dalam kerangka mempertemukan kalangan elite yang sejalan dalam politik tunggal. Konsolidasi ini belum mengarah pada tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan demokratis.

Selain itu, lanjut Airlangga, perombakan kabinet yang dilakukan pun bisa dipertanyakan, apakah menuju pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan demokratis. Sebab, proses komunikasi yang terbangun sebatas di lingkar elite, belum inklusif antara negara dan masyarakat sipil.

Penilaian positif Presiden kepada menteri-menterinya bisa jadi apresiasi sekaligus ekspektasi atas kerja kabinet yang solid. Namun, di balik pujian itu, masih ada struktur kabinet gemuk yang menyimpan risiko kerja pemerintah yang tidak efektif dan efisien serta hanya berorientasi pada kepentingan elite. Evaluasi satu tahun pemerintahan bisa jadi momentum untuk memperkuat efektivitas dan inklusivitas pemerintah.