OTT KPK di Banten, Lima Orang Ditangkap

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Kali ini, OTT KPK bergerak di wilayah Banten dan menangkap lima orang pada Rabu (17/12/2025) malam. Operasi senyap ini menambah daftar panjang penindakan KPK sepanjang tahun 2025 yang tercatat telah melakukan sembilan kali OTT.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan OTT di Banten saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (18/12/2025). Ia menyebut operasi ini bermula dari penyelidikan tertutup yang dilakukan KPK.

”Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Banten,” ujar Budi.

Meski demikian, KPK belum merinci identitas para pihak, baik yang diamankan maupun tersangka. Adapun kelima orang tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

”Siapa saja yang diamankan, terkait apa, kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita sama-sama tunggu prosesnya,” tutur Budi.

Sebagai informasi, operasi kali ini merupakan OTT kesembilan yang digelar KPK sepanjang 2025. Sasarannya beragam, mulai dari pejabat kementerian, kepala daerah, hingga aparat di daerah.

Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Banten.

OTT pertama KPK tahun ini dibuka pada Maret 2025 saat tim KPK bergerak ke Sumatera Selatan. Dalam operasi tersebut, sejumlah anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) ditangkap terkait dugaan suap proyek infrastruktur.

Pada Juni 2025, KPK menyasar wilayah Sumatera Utara. KPK membongkar praktik rasuah di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut terkait suap proyek pembangunan jalan.

Intensitas OTT meningkat tajam pada Agustus 2025 dengan tiga operasi berturut-turut. Pada 7-8 Agustus 2025, KPK melakukan operasi simultan di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait korupsi proyek RSUD Kolaka Timur. Tak lama kemudian, pada pertengahan Agustus, KPK menggelar OTT di Jakarta terkait suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Puncaknya adalah akhir Agustus ketika KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. Pria yang akrab disapa Noel ini terjerat dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

Pada November 2025, Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring OTT terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Beberapa hari setelahnya, KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait jual beli jabatan dan gratifikasi di RSUD Harjono.

Penyelidikan tertutup berupa OTT pun dilakukan KPK di Lampung pada pekan lalu. Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya ditangkap atas dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi.

Terkait operasi di Banten, sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dari lima orang yang diamankan.

Sebelum itu, KPK perlu melakukan gelar perkara (ekspose) internal sebelum memutuskan apakah status mereka akan dinaikkan menjadi tersangka. Konferensi pers terkait penetapan tersangka dan detail kasus dijadwalkan akan digelar setelah pemeriksaan intensif selesai dilakukan.