Tawaran Paket Rp 547 Triliun dari RI Belum Mampu Tekan Tarif Trump

JAKARTA, KOMPAS — Upaya pemerintah menawarkan paket pembelian komoditas dan investasi senilai 34 miliar dollar AS atau sekitar Rp 547 triliun belum cukup untuk membendung kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat sebesar 32 persen atas produk-produk Indonesia. 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan, bila tidak ada negosiasi lanjutan, tarif tersebut tetap berlaku mulai 1 Agustus 2025. Penegasan itu disampaikan Trump melalui surat resmi yang ditujukan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto, yang dikirimkan pada Senin (7/7/2025), waktu setempat.

Dalam suratnya, Trump menekankan bahwa Indonesia perlu membuka pasar lebih lebar bagi produk AS dan melakukan reformasi struktural agar kebijakan tarif dapat ditinjau ulang.

Trump mengatakan, AS bisa saja tidak mengenakan tarif terhadap Indonesia bila sejak awal pemerintah dan pengusaha Indonesia memutuskan untuk membangun pabrik manufaktur di AS.

Pada Kamis (3/7/2025) pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah dan sektor swasta telah mengajukan penawaran sebesar 34 miliar dollar AS untuk mengimpor produk energi dan pertanian dari AS. Paket ini diharapkan dapat menekan tarif yang akan dibebankan ke Indonesia.

”Nilai itu termasuk investasi oleh BUMN dan Danantara. Kami berharap sebelum 1 Agustus sudah ada titik temu agar produk ekspor unggulan Indonesia tidak terbebani tarif setinggi itu (32 persen),” kata Airlangga.

Saat itu, Airlangga mengatakan, nota kesepahaman dengan mitra dagang AS, menurut rencana, akan diteken pada 7 Juli 2025. Ia mengakui, negosiasi masih terkendala perbedaan pandangan soal besaran pembelian komoditas dan rincian investasi.

Dengan tenggat finalisasi negosiasi yang kini ditetapkan Trump hingga 1 Agustus 2025, pemerintah pun masih berupaya membuka ruang kompromi melalui jalur diplomasi intensif.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai kebijakan tarif Trump bukan semata untuk menekan defisit perdagangan AS seperti yang selama ini ia gembar-gemborkan. Kebijakan ini lebih terlihat sebagai alat Pemerintah AS untuk menuntut negara mitra agar melakukan reformasi struktural dan membuka pasar lebih luas.

”Trump ingin negara mitra memangkas hambatan yang menghalangi produk AS masuk. Jadi, ini bukan hanya soal defisit perdagangan, melainkan juga mendorong reformasi ekonomi secara sepihak,” kata Yose saat dihubungi, Selasa (8/7/2025).

Selain faktor ekonomi, Yose menilai kebijakan tarif tinggi juga berkaitan dengan kepentingan geopolitik Amerika Serikat di kawasan. Ia menilai langkah ini sebagai upaya Washington agar negara-negara mitranya, termasuk Indonesia, menjauhi China.

”Trump melihat Indonesia masih bergantung pada China. Rantai pasok, investasi, dan kerja sama teknologi kita masih banyak bersandar pada China. Ini yang ingin dikurangi AS,” ujar Yose.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), surplus perdagangan Indonesia-AS justru terus melebar. Pada Januari–Mei 2025, surplus RI terhadap AS telah mencapai 7,08 miliar dollar AS, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,37 miliar dollar AS.

Komoditas penyumbang surplus terbesar masih didominasi mesin dan perlengkapan elektrik, alas kaki, serta pakaian rajutan. Produk-produk ini sebagian besar dikirim ke pasar AS dan selama ini menjadi tulang punggung devisa ekspor nonmigas Indonesia.

Di sisi lain, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kebijakan tarif ini sekaligus mencerminkan lemahnya strategi negosiasi Indonesia. Pemerintah, menurut dia, terlalu bergantung pada pendekatan pembelian komoditas dan investasi tanpa strategi tawar yang lebih komprehensif.

”Negosiasi kita lemah karena tidak memanfaatkan modal tawar yang kuat, seperti hilirisasi mineral kritis. Padahal, Indonesia menguasai sekitar sepertiga cadangan nikel dunia yang sangat dibutuhkan industri kendaraan listrik dan militer Amerika,” kata Achmad.

Tanpa Dubes yang aktif di Washington DC, suara Indonesia di meja perundingan jelas kurang kuat.

Ia juga menyoroti lemahnya orkestrasi tim negosiasi lintas kementerian. Posisi Duta Besar Indonesia untuk AS yang kosong hampir dua tahun terakhir juga dinilai menambah beban strategi diplomasi. ”Tanpa Dubes yang aktif di Washington DC, suara Indonesia di meja perundingan jelas kurang kuat,” ujarnya.

Achmad mengingatkan, kegagalan negosiasi ini berisiko memukul daya saing ekspor nasional, khususnya sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur. Industri tersebut selama ini menjadi penyerap tenaga kerja besar dengan kontribusi devisa yang signifikan.

”Tarif 32 persen membuat buyer global bisa pindah ke Thailand atau Vietnam yang beban tarifnya lebih ringan. Ini berbahaya karena bisa memicu PHK (pemutusan hubungan kerja) massal dan menurunkan daya beli,” ujarnya. Ia menilai strategi diplomasi perdagangan perlu segera diperbaiki dengan peta jalan yang lebih jelas dan terarah.

Selama penundaan, AS baru membuat kesepakatan dengan Inggris dan Vietnam serta ”gencatan perang tarif” dengan China. Adapun Indonesia, bersama India, Jepang, Uni Eropa, dan Malaysia, masih berupaya keras merumuskan langkah kompromi menjelang batas waktu 1 Agustus 2025.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, pemerintah masih menyiapkan detail sektor investasi Danantara di AS. Sebagian besar dana dialokasikan untuk pembelian energi senilai 15,5 miliar dollar AS dan impor komoditas agrikultur. Sementara sisanya direncanakan untuk proyek infrastruktur dan kerja sama teknologi.

Dari sektor swasta, Indorama Corporation juga dikabarkan akan membangun pabrik di Louisiana, AS, senilai 2 miliar dollar AS (Rp 33,7 triliun). Langkah ini diharapkan dapat mendukung diplomasi dagang dan memberi nilai tambah dalam negosiasi tarif.

Achmad menilai, strategi investasi semata tidak cukup kuat untuk membuka jalan kompromi. ”Pemerintah perlu memadukan strategi pembelian dengan insentif kebijakan, termasuk penyesuaian regulasi yang dianggap masih menjadi hambatan produk AS masuk ke pasar RI” ujarnya.

Hingga berita ini disusun, tim negosiasi Indonesia masih berada di Washington DC untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat perdagangan Amerika Serikat. Namun, belum ada pernyataan resmi terbaru dari pemerintah terkait perkembangan negosiasi di lapangan.