Pangan Murah Tidak Semestinya Dibayar Mahal oleh Petani

Ada ironi klasik di sektor perberasan nasional yang berulang menjelang dan setelah Lebaran tahun ini. Stok beras melonjak tajam, memberi angin segar bagi konsumen dan ketahanan pangan nasional. Namun, ada juga ironi yang muncul dan menyakitkan. Petani harus menanggung beban dari keberlimpahan hasil panen.

Produksi beras pada awal tahun ini diperkirakan 13,95 juta ton. Angka ini disebut menjadi rekor tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Setelah dua tahun terdampak El Nino, yang membuat luas panen menyusut dan memaksa pemerintah mengimpor lebih dari 3 juta ton beras pada 2023, lonjakan produksi kali ini terasa sebagai pencapaian besar. Pada awal 2025, pemerintah bahkan menyatakan tidak akan membuka keran impor tahun ini.

Kondisi itu membawa kabar baik bagi konsumen. Dengan suplai melimpah, harga beras turun. Masyarakat, terutama dari kelompok berpenghasilan rendah, merasakan langsung manfaatnya.

Biaya pengeluaran untuk kebutuhan pokok jadi lebih ringan. Mereka punya ruang untuk membelanjakan uang pada kebutuhan lain menjelang Ramadhan dan Lebaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan mencatat deflasi pada Februari 2025, sebuah kejadian langka menjelang hari raya Idul Fitri. Harga beras, cabai, tomat, dan daging ayam turun signifikan sekaligus menjadi faktor utama yang mendorong deflasi.

Secara makro, menurut laporan berjudul "Dinamika Ekonomi Pangan dan Energi Menjelang Lebaran" oleh Center of Food, Energy, and Sustainable Develompent Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kondisi itu memperkuat daya beli masyarakat. Turunnya harga beras meningkatkan daya beli riil karena porsi pendapatan yang terserap untuk membeli beras mengecil.

Hal itu memberi ruang bagi rumah tangga untuk mengalokasikan pengeluaran ke kebutuhan lain saat Ramadan dan Lebaran, sehingga konsumsi bisa tetap terjaga meskipun harga-harga barang/jasa lain cenderung naik di periode ini.

Akan tetapi, situasi yang menggembirakan bagi konsumen ini tidak berlaku bagi petani. Justru mereka yang paling terdampak.

Panen raya padi pada akhir Maret hingga awal April 2025, yang semestinya jadi momen panen keuntungan, berubah menjadi masa krisis. Harga gabah kering panen (GKP) di sejumlah daerah jatuh di bawah Rp 6.000 per kilogram. Padahal, pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk GKP sebesar Rp 6.500 per kg.

Guna melindungi petani, pemerintah mendorong Bulog aktif menyerap gabah dalam negeri. Bulog diwajibkan membeli gabah tanpa syarat rafaksi.

Artinya, tidak boleh ada pengurangan harga meski kualitas gabah rendah. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan petani tetap mendapatkan harga minimal yang layak, terlepas dari kondisi gabah.

Akan tetapi, implementasi di lapangan menunjukkan berbagai persoalan teknis dan struktural.

Musim panen awal tahun ini berlangsung di tengah curah hujan yang masih tinggi. Sawah banyak yang becek, panen tetap harus dilakukan.

Akibatnya, gabah yang dipanen cenderung basah, bahkan berkadar air di atas 30 persen. Dalam kondisi seperti itu, menjual gabah sesuai HPP menjadi nyaris mustahil.

Penggilingan kecil, yang biasanya menjadi mitra utama petani, tidak bersahabat. Mereka tak mampu mengolah gabah basah karena keterbatasan alat pengering.

Bulog pun menghadapi kendala serupa. Fasilitas pengering hanya tersedia di beberapa titik. Kapasitasnya terbatas, tidak sebanding dengan volume panen raya yang harus diserap.

Hal ini memicu antrean panjang truk pengangkut gabah di depan gudang Bulog. Di beberapa daerah, keluhan petani sampai memicu pencopotan pimpinan wilayah Bulog.

Hingga 21 Maret 2025, Bulog telah menyerap sekitar 473.000 ton setara beras. Uniknya, mayoritas penyerapan kali ini dalam bentuk gabah, bukan beras seperti biasanya. Ini menjadi langkah darurat untuk menampung hasil panen petani.

Akan tetapi, menurut Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia dan Komite Pendayagunaan Pertanian, Khudori, menyerap gabah dalam jumlah besar tanpa fasilitas pengering dan penggilingan yang memadai berisiko besar.

Jika gabah tidak segera dikeringkan, kualitasnya bisa turun drastis. Bila rusak, beras hasil giling bisa berkutu atau berubah warna. Hal ini bisa menimbulkan persoalan besar di kemudian hari, terutama jika kualitas beras Bulog yang beredar ke publik menurun.

Masalah lain muncul dari kebijakan pembelian tanpa membedakan kualitas gabah. Niatnya baik, yaitu melindungi seluruh petani. Namun, di lapangan, hal ini membuka celah praktik yang merugikan.

Ada yang sengaja panen sebelum waktunya agar bisa cepat menjual. Ada pula yang membiarkan gabah tetap basah agar beratnya bertambah.

Petani yang jujur dan menjaga mutu hasil panen akhirnya dirugikan. Mereka menerima harga yang sama dengan petani yang tidak menjaga kualitas. Tak ada insentif bagi mutu.

Di sisi lain, penggilingan padi juga tidak bergairah membeli gabah petani. Jika mereka membeli sesuai HPP, yakni Rp 6.500 per kg, dengan asumsi rendemen 50 persen, maka harga beras hasil gilingan bisa mencapai Rp14.800 per kg.

Padahal, Bulog hanya membeli beras dari penggilingan seharga Rp 12.000 per kg. Artinya, penggilingan pasti rugi. Maka, mereka cenderung menahan pembelian. Distribusi gabah pun macet.

Menurut Khudori, situasi itu menekan petani dari dua arah. Harga jatuh di bawah HPP dan saluran distribusi tersumbat.

Saat seharusnya menikmati hasil kerja keras berbulan-bulan, petani justru merugi atau kesulitan menjual panen. Ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka.

Nilai Tukar Petani (NTP), yang mencerminkan keseimbangan antara pendapatan dari pertanian dan kebutuhan hidup, bisa turun drastis jika situasi ini terus berlangsung.

Lebih jauh, kondisi ini bisa menimbulkan krisis kepercayaan. Jika setiap panen raya justru membawa kerugian, semangat petani untuk menanam kembali bisa menurun.

Ketahanan pangan jangka panjang pun terancam. Padahal, keberhasilan produksi beras nasional sangat bergantung pada kerja keras petani di lapangan.

Pemerintah perlu segera bertindak sebelum ketegangan ini meluas. Surplus produksi tidak boleh menjebak petani dalam kerugian.

Untuk memperbaiki situasi, beberapa langkah mendesak perlu diambil. Pertama, kata Khudori, sistem rafaksi perlu diaktifkan kembali agar harga pembelian gabah mencerminkan kualitas.

Kedua, fasilitas pengering gabah harus diperbanyak dan didistribusikan merata. Ketiga, harga beli beras oleh Bulog dari penggilingan perlu ditinjau ulang agar lebih menarik. Jika tidak, penggilingan akan terus menahan pembelian, dan petani kehilangan pasar.

Pemerintah perlu segera bertindak sebelum ketegangan ini meluas. Surplus produksi tidak boleh menjebak petani dalam kerugian.

Harga pangan murah tak seharusnya dibayar mahal oleh mereka yang justru berada di hulu rantai pasok. Bila tidak diatasi, surplus hari ini bisa menjadi awal krisis ke depan. Saat konsumen bersorak karena harga turun, jangan biarkan petani menangis karena kehilangan harapan.