Paradoks Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Ekonomi Indonesia pada triwulan II-2025 mampu mencatatkan pertumbuhan 5,12 persen di tengah kontraksi penerimaan pajak konsumsi dan lesunya sektor industri. Angka ini melampaui ekspektasi sejumlah lembaga ekonomi yang sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan di bawah 5 persen.

Dalam laporan ”Seri Analisis Makroekonomi Indonesia Economic Outlook” yang dirilis awal pekan ini, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2025 berada di kisaran 4,78-4,82 persen secara tahunan.

Sementara itu, konsensus 30 ekonom dalam survei Bloomberg memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 hanya 4,8 persen secara tahunan.

Dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, tingginya pertumbuhan pada triwulan II-2025 disokong oleh perbaikan kinerja manufaktur.

Merujuk pada data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), sektor manufaktur pada triwulan II-2025 tumbuh 5,68 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor manufaktur pada triwulan-triwulan sebelumnya. ”Ini menunjukkan sektor-sektor terkait industri tengah membaik,” ujarnya.

Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2025 lebih tinggi ketimbang triwulan I-2025 sebesar 4,87 persen. Padahal, faktor utama pendorong konsumsi masyarakat, yakni periode Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, jatuh pada akhir Februari hingga akhir Maret 2025.

Kendati kondisi tersebut dinilai sebagai anomali, Airlangga memastikan tidak ada permainan data yang disajikan oleh BPS.

Menurut dia, sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa data BPS valid di antaranya kenaikan penggunaan uang elektronik sebesar 6,26 persen, pertumbuhan transaksi lokapasar 7,5 persen, serta pertumbuhan investasi sebesar 6,99 persen, seluruhnya pada triwulan II-2025 secara tahunan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 didorong oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,96 persen. Adapun konsumsi rumah tangga berkontribusi 54,25 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ia menambahkan, konsumsi rumah tangga pada periode April-Juni 2025 tercatat cukup tinggi berkat berbagai stimulus yang diberikan pemerintah. Stimulus itu mulai dari pencairan berbagai jenis bantuan sosial (bansos), pencairan subsidi upah, hingga pencairan gaji ke-13 untuk PNS dan para pensiunan.

”Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah. Ini langsung masuk ke dalam akun masing-masing pekerja formal dan tentu ini langsung menciptakan juga multiplier melalui konsumsi rumah tangga,” kata Sri Mulyani.

Dalam kesempatan berbeda, ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan, indikator termudah untuk menavigasi arah pertumbuhan ekonomi dari negara yang ditopang oleh konsumsi masyarakatnya adalah dengan melihat kinerja realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan PPN dan PPnBM pada semester I-2025 tercatat Rp 267,3 triliun, turun 19,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 332,9 triliun.

”Pertumbuhan ekonomi itu sejalan dengan pertumbuhan penerimaan negara. Tinggal keyakinan kita masing-masing, yang kita percaya angka pajak atau angka PDB. Namun, yang pasti, penerimaan pajak itu konkret, bukan imajinasi,” ujar Wijayanto.

Hal serupa disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Ia mempertanyakan kenaikan pertumbuhan di tengah lemahnya indikator pendukung, terutama konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,97 persen dan Indeks Keyakinan Konsumen yang menurun dari 121,1 pada Maret menjadi 117,8 pada Juni 2025.

”Periode triwulan II-2025 hanya kebagian sedikit momen Lebaran di awal April. Tidak ada dorongan signifikan terhadap konsumsi. Jadi, kalau di triwulan II-2025 tumbuh lebih dari 5 persen, pendorongnya apa?” kata Bhima.

BPS juga mencatat, sektor industri pengolahan tumbuh 5,68 persen secara tahunan dan memberikan kontribusi sebesar 1,13 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, data Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global menunjukkan kontraksi sepanjang triwulan II-2025, yakni 46,7 pada April, 47,4 pada Mei, dan 46,9 pada Juni.

Selain itu, kredit modal kerja pun hanya tumbuh 4,45 persen secara tahunan pada Juni 2025, jauh di bawah pertumbuhan pada Juni 2024 yang mencapai 10,7 persen. Ini menunjukkan lemahnya dorongan dari sisi produksi dan investasi dunia usaha.

”Kita melihat justru tren efisiensi di sektor industri, termasuk pemutusan hubungan kerja industri padat karya dan penutupan sementara sejumlah smelter nikel,” kata Bhima.

Dari sisi pelaku industri, analis kebijakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, menilai pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 sebagai sebuah paradoks dari daya beli yang sedang menurun.

”Tetapi, dengan segala diskursus yang ada, dunia usaha optimistis, secara agregat tahun 2025, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai target pemerintah,” ujarnya.

Apindo memberikan sejumlah masukan agar pertumbuhan ekonomi bisa berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka menengah. Salah satunya adalah penguatan daya beli masyarakat dengan mendorong penyerapan tenaga kerja. Semua kebijakan lembaga dan kementerian harus mempunyai orientasi dalam penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah juga diminta untuk lebih tepat sasaran dalam menargetkan insentif fiskal ataupun moneter. Percepatan restitusi, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), relaksasi pajak untuk UMKM juga dinilai menjadi bagian kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan.

”Implementasi komitmen deregulasi juga perlu dipercepat. Apindo mendukung pembentukan Kelompok Kerja Deregulasi, bagian dari kolaborasi dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung perekonomian yang lebih baik,” ujar Ajib.