Pariwisata Sumatera Terpukul Bencana, Belasan Juta Kunjungan Bakal Menguap

JAKARTA, KOMPAS — Bencana ekologis yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan berdampak pada kinerja pariwisata nasional, khususnya perhotelan dan restoran. Bencana membuat kunjungan wisatawan ke tiga provinsi itu turun drastis.

Lebih dari dua pekan bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kondisi yang meluluhlantakkan daerah tersebut diproyeksikan berdampak pada kinerja pariwisata, termasuk dari sektor hotel dan restoran. Sebab, kontribusi ketiga provinsi tersebut cukup besar bagi sektor pariwisata nasional.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Daerah (BPD) Aceh Andre Leo mengatakan, bencana ekologis di Sumatera secara otomatis menurunkan angka kunjungan wisatawan secara drastis. Tingkat pembatalan (cancelation rate) tinggi. Dampaknya pada setiap properti berbeda-beda.

”Hal ini merugikan pelaku usaha perhotelan, restoran, dan UMKM kreatif karena operasionalisasi terhenti, sementara beban biaya tetap (fixed cost) terus berjalan,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Salah satu kendala terbesar saat bencana yang dihadapi adalah terputusnya aliran listrik dalam waktu lama. Padahal, listrik merupakan urat nadi operasional hotel dan fasilitas wisata.

Andre berharap PT PLN (Persero) memberi kompensasi atau keringanan biaya, seperti pembebasan biaya beban dan diskon tagihan, bagi pelaku usaha pariwisata yang terdampak langsung oleh bencana. Sebab, kondisi yang dihadapi para pelaku usaha pariwisata di sana sangat berat.

”Sangat berat bagi pengusaha jika harus tetap membayar biaya abonemen atau tarif penuh pada saat fasilitas tidak bisa beroperasi karena pemadaman atau akses yang tertutup,” kata Andre.

Banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan berbagai pihak karena pelaku usaha tidak dapat bergerak sendiri. Pelaku usaha perlu dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk merehabilitasi jalan menuju destinasi wisata yang rusak akibat bencana.

Selain keringanan biaya listrik, PHRI BPD Aceh juga berharap relaksasi pinjaman atau restrukturisasi kredit bagi para pelaku usaha terdampak guna mencegah kebangkrutan. Setelah situasi kondusif, bantuan dalam bentuk kampanye pemasaran perlu dilakukan untuk meyakinkan kembali wisatawan bahwa Sumut, Sumbar, dan Aceh sudah aman untuk dikunjungi.

”Kami sangat berharap ada empati dari berbagai pihak, terutama badan usaha milik negara, seperti PLN, dalam memberikan kompensasi nyata bagi pelaku usaha yang lumpuh akibat bencana serta dukungan lintas sektor untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pariwisata di Sumatera dan Aceh,” tutur Andre.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PHRI Pusat Maulana Yusran mengemukakan, perjalanan wisatawan nusantara atau wisnus terus meningkat setiap tahun sebelum bencana terjadi.

”Sumbar itu secara tahunan (yoy) cukup besar (pergerakannya), bisa 14 jutaan (pergerakan) setiap tahun dan terus meningkat, karena biasanya yang disasar orang-orang dari Pekanbaru (Riau), Jambi, dan Bengkulu. Mereka saat liburan masuk ke Sumbar,” kata Maulana.

Rata-rata okupansi hotel di Aceh, Sumut, dan Sumbar sekitar 40 persen pada 2024 dengan rincian Sumut 48 persen diikuti Sumbar 44 persen dan Aceh 41,58 persen. Masih dalam periode yang sama, tingkat keterisian hotel skala nasional rata-rata 52 persen.

”Jadi, kontribusi (Aceh, Sumut, Sumbar) cukup besar. Justru lebih besar dibandingkan dengan Sulawesi dan daerah Indonesia bagian timur dilihat dari pergerakannya. Sebab, salah satunya dilihat pergerakan umumnya overland (jalur darat),” katanya.

Serupa dengan Sumbar, Sumut juga banyak menarik wisatawan, tidak hanya nusantara, tetapi juga mancanegara. Danau Toba menjadi salah satu target yang selalu menarik dikunjungi. Demikian pula Aceh yang menjadi magnet wisatawan.

Imbas bencana ekologis ini, sejumlah jalan di Sumbar belum normal, termasuk jalan penghubung antarwilayah. Hal serupa terjadi di Sumut dan Aceh dengan skala kerusakan yang lebih besar.

”Ini tentu agak sulit bicara libur Natal dan Tahun Baru yang akan berdampak cukup besar. Bisa jadi peningkatan (mobilitas) itu terjadi untuk masyarakat yang beperjalanan karena ingin memberikan bantuan, menengok sanak-saudaranya di saat seperti ini,” ujarnya.

Pariwisata Sumatera ditopang jalur laut melalui penyeberangan di Pelabuhan Merak (Banten) dan Bakauheni (Lampung). Mobilitas makin mudah dengan jalan tol di sejumlah wilayah sehingga mobilitas orang cukup tinggi.

Ketika ditanya soal dampak lain yang dirasakan, Maulana menyebut, risiko penurunan performa industri hotel dan restoran Indonesia akan makin menantang. Alasannya, rata-rata okupansi sepanjang tahun 2025 sudah turun 5 persen dengan daya beli yang minim pula.

Saat akhir hingga awal tahun, Maulana mengungkapkan, daya beli yang lemah dan cuaca ekstrem menjadi tantangan utama terhadap pergerakan wisatawan. Pemerintah perlu memitigasi segala macam kemungkinan yang dapat terjadi saat masa liburan Natal dan Tahun Baru.

Informasi mitigasi bencana perlu disebarkan terus-menerus. Menurut Maulana, hal itu menjadi aspek yang sangat penting. Sepanjang perjalanan, masyarakat perlu memahami jalur-jalur mana saja yang perlu diantisipasi khusus.

”Perlu peran pemerintah untuk standby di daerah-daerah krusial, berpotensi jalan putus, dan tanah longsor. Hal itu perlu diikuti pula dengan rencana percepatan pemulihan, termasuk penanganan jangan sampai kesulitan kalau ada korban,” kata Maulana.

Secara terpisah, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati mengatakan, pihaknya tengah mendata sektor usaha pariwisata di daerah terdampak bencana. Beberapa aspek yang dihitung adalah jumlah desa wisata, obyek wisata, serta daya tarik wisata yang terimbas.

”Memang komunikasi terus dengan asosiasi di daerah dan pemerintah daerah (pemda) dan juga teman-teman di desa wisata melalui pemda. Sekarang fokusnya adalah pemulihan secara umum dulu. Setelah itu baru kami lihat tahap selanjutnya akan seperti itu,” tutur Ni Luh dalam wawancara khusus bersama Kompas, Selasa (9/12/2025).

Ia menekankan, Kementerian Pariwisata tidak dapat bergerak sendiri. Pihaknya lebih menekankan pada fungsi koordinasi dengan regulator. Isu infrastruktur, misalnya, akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan usaha masyarakat akan dikomunikasikan dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pariwisata Indonesia harus berbasis pada manajemen risiko, khususnya mitigasi risiko. Pemerintah perlu memberi perhatian khusus pada aspek ini.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Azril Azhari mengemukakan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan secara jelas menyatakan, dasar pariwisata harus berbasis ekosistem kepariwisataan. Artinya, manajemen risiko, khususnya mitigasi risiko, baik bencana maupun kecelakaan, harus diperhatikan. Wisatawan membutuhkan destinasi yang terjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatannya.

Saat ini, menurut Azril, paradigma pariwisata telah bergeser menjadi customized tourism atau pariwisata yang disesuaikan. Perilaku pengunjung butuh wisata yang dipersonalisasi, terlokalisasi, dan kecil dalam jumlah. Fokusnya pada pariwisata minat khusus.

”Dampak bencana terhadap pariwisata harus dihitung dengan tepat multiplier effect-nya, baik dampak langsung, dampak tidak langsung, maupun efek timbulan (induced effect). Dari hitungan inilah baru bisa diketahui efek bencana Sumatera terhadap pariwisata,” tutur Azril.

Pemerintah harus memaksa setiap pengelola destinasi dan pemerintah daerah mempersiapkan mitigasi risiko. Mitigasi tidak hanya bencana, tetapi juga kecelakaan. Namun, hal ini belum pernah diperhitungkan pemerintah pusat.

”Pemda mempersiapkan, bukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tetapi kecelakaan pada wisatawan, baik di perjalanan maupun di tempat destinasi. Ini yang enggak ada,” kata Azril.