Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tekanan Bencana

Banjir bandang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menghancurkan infrastruktur ekonomi dan membuat siklus bisnis (real business cycle/RBC) seketika memasuki fase menurun (busts). Mengingat skala bencananya yang besar, kejadian ini dapat menggerus perekonomian di tiga daerah tersebut sekitar 30 persen hingga 50 persen.

Fenomena seperti ini mengingatkan kita kepada pandangan dua ekonom peraih hadiah nobel ekonomi tahun 2004, yaitu Finn Kydland, professor ekonomi di Universitas California, Amerika Serikat (AS), dan Edward Prescott, professor ekonomi di Arizona State University, AS, tentang dinamika perekonomian dan RBC.

Keduanya berpandangan bahwa perekonomian bersifat dinamis dan berfluktuasi, pada periode tertentu mengalami booming (fase naik) dan pada periode berikutnya mengalami busts (fase turun). Fase boom dan busts dalam perekonomian dipandang sebagai respons alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari sisi pasokan berupa bencana alam.

Tekanan eksternal pada sisi pasokan (supply-side shock) dalam bentuk bencana banjir bandang berdampak riil (real effect) pada sektor pertanian, merusak sistem logistik yang mengganggu distribusi barang (supply chain shock), dan menurunkan volume perdagangan. Hal ini menyebabkan kelangkaan barang, harga menjadi naik (inflasi), dan hilangnya lapangan kerja.

Secara umum, perekonomian Aceh, Sumut, dan Sumbar yang menjadi pusat bencana sangat didominasi oleh empat kegiatan ekonomi utama, yaitu usaha pertanian, perdagangan, konstruksi, serta usaha transportasi dan telekomunikasi. Di mana, usaha pertanian mencapai sekitar 26,62 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau gross domestic product (GDP) untuk Aceh, 25,72 persen untuk Sumut, dan 21,04 persen untuk Sumbar.

Sementara usaha perdagangan mencapai 15,63 persen dari PDB di Aceh, 18,63 persen di Sumut, dan 17,23 persen di Sumbar. Demikian juga dengan sektor konstruksi, sekitar 9,38 persen dari PDB di Aceh, 12 persen di Sumut, dan 8,97 persen di Sumbar. Selanjutnya, usaha transportasi dan telekomunikasi sekitar 7,71 persen dari PDB di Aceh, 4,81 persen di Sumut, dan 10,22 persen di Sumbar.

Ketiga perekonomian di atas berkontribusi terhadap perekonoian nasional diukur dengan PDB sebesar 7,51 persen, yaitu masing-masing Aceh berkontribusi sekitar 1,16 persen, Sumut sebesar 4,85 persen, dan Sumbar sekitar 1,49 persen, dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga secara tahunan sebesar 4,46 persen untuk Aceh, 4,55 persen Sumut, dan 3,36 persen Sumbar.

Ketiga daerah tersebut, bersama-sama, berkontribusi sebesar 0,323 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan sebesar 5,04 persen pada kuartal ketiga tahun 2025. Secara individual, masing-masing menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,052 persen untuk Aceh, 0,221 persen untuk Sumut, dan 0,050 persen untuk Sumbar.

Karena itu, terjadi supply-side shock, yaitu bencana alam diperkirakan mengurangi kapasitas perekonomian ketiga daerah tersebut sebesar 30 persen hingga 50 persen. Pengurangan kapasitas sebesar 30 persen akan menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,1 persen.

Sementara pengurangan kapasitas perekonomian sebesar 50 persen akan menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,16 persen. Dengan asumsi ceteris paribus (c.p.). Tanpa memperhitungkan dampak bencana alam secara interregional (antardaerah) mengingat posisi Sumut sebagai regional hub di Pulau Sumatera.

Implikasinya secara nasional adalah sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal keempat 2025 sebesar 5,32 persen dengan asumsi incremental capital output ratio (ICOR) sebesar 6,245 dan rasio investasi terhadap PDB sebesar 33,22 persen.

Bencana alam Aceh, Sumut, dan Sumbar ikut menurunkan realisasi investasi secara nasional. Dengan demikian, rasio investasi terhadap PDB akan turun dari target 33,22 persen PDB diperkirakan menjadi hanya 29,35 persen-30,60 persen dari PDB pada kuartal keempat 2025. Hal ini akan menggerus pertumbuhan ekonomi nasional dari proyeksi sebesar 5,32 persen menjadi 5,16 persen-5,22 persen pada kuartal keempat tahun 2025.

Sementara pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 juga akan menurun dari proyeksi berkisar 4,96 persen–5,12 persen menjadi 4,7 persen–4,9 persen. Dengan asumsi, nilai ICOR sebesar 6,245 berdasarkan perhitungan dengan data kuartal ketiga tahun 2025 dan rasio investasi terhadap PDB turun menjadi 29,35 persen–30,60 persen. Di mana, ICOR dihitung sebagai rasio antara persentase investasi terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan kontra-siklus untuk menahan laju pelambatan pertumbuhan ekonomi akibat bencana alam akan berskala besar. Hal ini terkait dengan kontribusi perekonomian Aceh, Sumut, dan Sumbar terhadap perekonomian nasional yang relatif besar, sekitar 7,51 persen dari PDB. Kontribusinya lebih besar dibandingkan dengan Pulau Sulawesi yang terdiri atas enam provinsi dengan hanya 7,07 persen dari PDB.

Sejalan dengan hal di atas, beberapa kebijakan kontra-siklus yang segera dapat dilakukan, antara lain, pertama, menjelaskan kepada dunia internasional bahwa bencana alam Aceh, Sumut, dan Sumbar adalah bencana bersifat regional yang dapat ditangani dengan cepat oleh pemerintah. Ini mengingat, hingga saat ini, status bencana tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, tetapi sebagai prioritas nasional.

Langkah ini akan memengaruhi ekspektasi investor terhadap perekonomian nasional sehingga tetap positif dengan risiko rendah, masih dalam kategori investment grade. Hal ini dapat menunjang realisasi investasi pada kuartal keempat 2025 sesuai target pemerintah, yaitu terdapat tambahan investasi baru sekitar Rp 500 triliun.

Langkah kedua, mempercepat proses pemulihan infrastruktur dasar pasca-banjir bandang. Pemulihan dilakukan mulai dari penanganan kondisi darurat hingga proses rekonstruksi yang melibatkan semua institusi, yaitu pemerintah daerah, pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, sektor swasta, dan Non-Governmental Organisation (NGO).

Langkah ketiga, dalam jangka pendek, skenario pertama, mendorong investasi ke Pulau Jawa mengingat pasca-bencana alam Aceh, Sumut, dan Sumbar membuat pertumbuhan ekonomi nasional hanya bertumpu di Pulau Jawa. Di mana, kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian nasional mencapai 58,41 persen dari PDB.

Terdapat empat perekonomian di Pulau Jawa yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional, yaitu Jakarta 16,26 persen, Jawa Barat (Jabar) 13,33 persen, Jawa Timur (Jatim) 14,96 persen, dan Jawa Tengah (Jateng) 8,87 persen.

Sementara daerah lainnya, seperti Sulawesi Selatan (Sulsel) kontribusinya terhadap perekonomian nasional relatif kecil, yaitu 3,12 persen, Kalimantan Timur (Kaltim) 4,31 persen, Sulawesi Tengah (Sulteng) 1,71 persen, dan Bali 1,30 persen.

Posisi Pulau Jawa sangat strategis sebagai penopang perekonomian nasional mengingat besarnya sumbangan empat daerah di Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ketiga 2025, yaitu Jakarta sebesar 0,806, Jatim 0,781, Jabar 0,693, dan Jateng 0,476.

Daerah-daerah di Pulau Jawa secara bersama-sama berkontribusi lebih dari separuh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 3,022 persen dari pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan sebesar 5,04 persen pada kuartal ketiga 2025.

Hal ini didukung oleh data realisasi investasi secara nasional yang mayoritas berada di Pulau Jawa. Di mana, aliran penanaman modal asing (PMA) terbesar secara nasional adalah Jakarta, Jabar, Sulawesi Tengah (Sulteng), Banten, dan Jatim. Hanya satu daerah di luar Pulau Jawa yang menerima PMA besar, yaitu Sulteng sebagai penghasil nikel terbesar di Indonesia.

Langkah keempat, fokus mendorong kegiatan ekonomi baru (investasi) di daerah-daerah, seperti Kaltim, Sulsel, Riau, Bali, Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan Selatan (Kalsel) yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional relatif besar. Daerah-daerah tersebut juga menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ketiga 2025.

Akhir kata, kebijakan kontra-siklus dalam rangka mendongkrak kegiatan ekonomi pada beberapa daerah di atas bertujuan untuk mengurangi dampak supply-side shock (bencana alam) terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi nasional atau fase busts dalam siklus bisnis riil.

Kebijakan kontra-siklus sebagai kombinasi antara kebijakan percepatan bantuan darurat, rekonstruksi, dan pemberian stimulus fiskal ke daerah-daerah dengan sumbangan relatif besar terhadap perekonomian nasional (shock absorber). Langkah ini bertujuan untuk menjamin agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap pada fase ekspansi atau booming.

Muhammad Syarkawi Rauf, Dosen FEB Unhas dan Ketua KPPU RI periode 2015–2018