Nepal ”Membara”, PM KP Sharma Oli Mundur

KATHMANDU, SELASA —Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengundurkan diri, Selasa (9/9/2025). Sharma mundur sehari setelah sedikitnya 19 orang tewas dalam unjuk rasa besar-besaran menolak pemblokiran media sosial. Unjuk rasa yang dimotori oleh generasi Z itu dimulai sejak beberapa hari lalu dan memuncak pada Senin (8/9/2025).

”Saya mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri efektif mulai hari ini untuk mengambil langkah lebih lanjut menuju solusi politik dan penyelesaian masalah,” tulis KP Sharma dalam suratnya kepada Presiden Ram Chandra Poudel. Bersama dengan Sharma, Menteri Dalam Negeri Nepal Ramesh Lekhak juga mengundurkan diri. Pengunduran diri dilakukan pada Senin malam setelah rapat darurat kabinet.

Dalam unjuk rasa di Nepal, para pengunjuk rasa membakar gedung parlemen dan rumah beberapa pejabat. Rumah pejabat yang dibakar, antara lain, rumah pemimpin partai terbesar Kongres Nepal dan Presiden Nepal Ram Chandra Poudel, rumah Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak, dan rumah pemimpin Partai Komunis Bersatu Nepal yang juga mantan PM Nepal Pushpa Kamal Dahal. Sebuah sekolah swasta milik Menteri Luar Negeri Arzu Deuba Rana juga ikut dibakar.

Jam malam tanpa batas waktu diberlakukan di Kathmandu dan kota-kota lain. Sekolah-sekolah pun ditutup. Unjuk rasa dan serangan massal terhadap parlemen bermula sebagai bentuk penolakan terhadap larangan platform media sosial, seperti Facebook, X, Instagram, Whatsapp, dan Youtube.

Media sosial diblokir setelah tidak mematuhi persyaratan baru untuk mendaftar dan mematuhi peraturan pemerintah. Namun, saat ini semua blokir sudah dicabut.

Sejatinya Pemerintah Nepal sedang menyusun rancangan undang-undang untuk memastikan platform media sosial itu dikelola dengan baik, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. RUU itu banyak dikritik karena dianggap sebagai bentuk penyensoran dan hukuman bagi penentang pemerintah yang menyuarakan aspirasi dan protes secara daring.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menilai pemerintah mengekang kebebasan berekspresi dan HAM. Pada 2023, Nepal pernah melarang Tiktok karena dianggap mengganggu keharmonisan dan menyebarkan materi yang tidak senonoh. Larangan itu kemudian dicabut tahun lalu setelah Tiktok berjanji mematuhi UU pemerintah.

Sebenarnya selain media sosial, ada masalah lain yang lebih mendalam, yakni meningkatnya rasa frustrasi dan ketidakpuasan terhadap partai-partai politik. Banyak anggota partai politik dituding korupsi. Tuntutan anak-anak muda yang berunjuk rasa adalah pemberantasan korupsi. Mereka menginginkan rakyat dapat bekerja dan hidup dengan lebih baik.

Dari urusan media sosial, kemarahan para pengunjuk rasa beralih kepada pemerintahan Oli yang semakin tidak populer. Rakyat semakin marah karena aparat kepolisian melepaskan tembakan ke arah para demonstran yang mayoritas anak-anak muda dari generasi Z (lahir antara tahun 1995 dan 2010).

Dari keterangan salah seorang dokter di rumah sakit, Badri Risa, para korban yang tewas ditembak di bagian kepala dan dada. Sebelum mengundurkan diri, Oli membentuk komite investigasi yang akan memberikan laporan dalam 15 hari ke depan. Ia akan memberikan kompensasi untuk keluarga korban dan perawatan gratis bagi yang terluka.

Meski Oli sudah mengundurkan diri, gelombang protes masih saja terjadi. Banyak yang menyerukan agar pemerintah dibubarkan. Jika itu terjadi, Nepal kian tak stabil. Respons keras oleh aparat keamanan memperburuk ketegangan.

Salah seorang pengunjuk rasa, Nima Tendi Sherpa (19), tertembak di bagian lengannya. Ia menceritakan unjuk rasa berawal dengan damai, tetapi berubah kacau ketika aparat keamanan melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa yang mencoba menerobos barikade polisi. ”Sekarang api sudah menyala dan tidak akan padam sampai kita dapat kebebasan sejati,” ujarnya.

Sebelum unjuk rasa terjadi, anak muda Nepal ramai-ramai mengunggah gaya hidup mewah keluarga dan anak-anak politisi dan pegawai negeri sipil yang korup ke media sosial. Mereka menyoroti kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Nepal. Para pengunjuk rasa mengkritik mereka karena memamerkan barang-barang mewah mereka di negara yang pendapatan per kapitanya 1.400 dollar AS per tahun.

Anak-anak muda Nepal marah kepada elite politik karena korupsi dan nepotisme kian parah. Lebih marah lagi kepada anak-anak politisi yang disebut ”Nepo Kids”. Mereka tampaknya menikmati gaya hidup mewah dan mendapat berbagai keuntungan. Sementara mayoritas anak muda kesulitan mencari pekerjaan.

Menurut Bank Dunia, tingkat pengangguran di kalangan muda mencapai 20 persen pada tahun lalu. Pemerintah memperkirakan sekitar 2.000 anak muda meninggalkan Nepal setiap hari untuk mencari pekerjaan di Timur Tengah atau Asia Tenggara. ”Saya ikut memprotes korupsi yang merajalela di negara kami. Negara ini sudah sangat parah sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tetap tinggal,” kata Bishnu Thapa Chetri, seorang mahasiswa.

Ekspresi kekecewaan pemuda dan fakta gaya hidup mewah para pejabat lantas viral di media sosial. Menyikapi itu, Pemerintah Nepal kemudian menutup semua platform media sosial yang ada, kecuali Tiktok.

Kejadian ini yang dinilai kelompok HAM dan komunitas internasional sebagai upaya untuk mengekang kebebasan berbicara. Tudingan itu dibantah pemerintah. Alasan pemerintah, media sosial disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi dan melakukan penipuan.

Negara tetangga Nepal, India, berharap semua pihak menahan diri dan berunding. Kedutaan Besar Australia, Finlandia, Perancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Norwegia, Jerman, dan Amerika Serikat di Nepal juga menyampaikan pesan serupa.

Kerusuhan ini adalah yang terburuk dalam beberapa dekade di Nepal. Penanganan aparat keamanan juga jauh lebih keras daripada gelombang unjuk rasa yang terjadi pada 2006.

Pada waktu itu, terjadi pemberontakan yang memaksa mantan raja Nepal Gyanendra melepaskan kekuasaan otoriternya. Setidaknya 18 orang tewas dalam insiden itu. Dua tahun kemudian, parlemen memutuskan menghapuskan monarki. Sejak tahun 2008, sudah ada 13 pemerintahan di Nepal.

(REUTERS/AFP/AP)