Pasar Kerja Nasional Tidak Baik-baik Saja

JAKARTA, KOMPAS — Tingkat pengangguran diperkirakan naik mendekati level sebelum pandemi Covid-19. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sejak 2023 hingga awal 2025 juga cenderung meningkat dibandingkan masa sebelum pandemi Covid-19. Ini menunjukkan kondisi pasar kerja Indonesia masih menantang.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir. Sebelum pandemi, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT menunjukkan tren menurun secara bertahap, dari 5,50 persen pada Februari 2016 menjadi 5,33 persen pada 2017, 5,13 persen pada 2018, dan 5,01 persen pada 2019. Pada Februari 2020, TPT turun menjadi 4,94 persen dengan jumlah penganggur sebanyak 6,93 juta orang.

Namun, Covid-19 yang melanda dunia pada 2020 membawa dampak besar terhadap pasar tenaga kerja. TPT melonjak tajam pada Februari 2021 menjadi 6,26 persen, dengan jumlah penganggur meningkat drastis menjadi 8,75 juta orang. 

Setelah itu, kondisi ketenagakerjaan mulai menunjukkan pemulihan secara bertahap. Pada Februari 2022, TPT menurun menjadi 5,83 persen dengan 8,40 juta penganggur, lalu turun lagi menjadi 5,45 persen pada 2023 (7,99 juta orang menganggur), dan 4,82 persen pada 2024 (7,20 juta orang menganggur). 

Data terkini, per Februari 2025, TPT tercatat sebesar 4,76 persen meskipun jumlah penganggur sedikit meningkat menjadi 7,28 juta orang. BPS menyatakan, pada periode ini, TPT penduduk kelompok umur 15-24 tahun merupakan yang tertinggi, mencapai 16,16 persen. Sementara TPT penduduk kelompok umur 60 tahun ke atas merupakan yang paling rendah, yaitu 1,67 persen. 

Kondisi TPT menurut kelompok umur seperti itu memiliki pola yang sama sejak Februari 2023. Dibandingkan Februari 2024, hanya kelompok umur 60 tahun ke atas yang mengalami kenaikan TPT, yaitu 0,53 persen. 

Masih terkait pengangguran, laporan ”World Economic Outlook: A Critical Juncture Amid Policy Shift” yang diterbitkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) pada April 2025 memprediksi, tingkat pengangguran Indonesia pada 2025 akan mencapai 5 persen. Angka tersebut naik dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,9 persen. 

Tingkat pengangguran Indonesia yang diprediksi 5 persen pada 2025 itu dianggap IMF sebagai yang tertinggi di antara empat negara Asia Tenggara lain yang dikelompokkan dalam ASEAN-5. Sebagai perbandingan, tingkat pengangguran Filipina 4,5 persen, diikuti Malaysia 3,2 persen, Singapura 2 persen, Vietnam 2 persen, dan Thailand 1 persen. 

Tingkat pengangguran di Singapura, Malaysia, dan Thailand pada 2025 itu sama dengan 2024. Berbeda dengan Vietnam dan Filipina. Tingkat pengangguran di Vietnam pada 2025 turun dibandingkan 2024 yang sebesar 2 persen. Sementara di Filipina tingkat pengangguran 2025 mengalami peningkatan dari 2024, yaitu 3,8 persen. 

IMF memproyeksikan tingkat pengangguran di Indonesia masih akan naik ke depannya. Pada 2026, misalnya, tingkat pengangguran Indonesia diprediksi naik menjadi 5,1 persen. 

Situasi itu sejalan dengan jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan paparan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat rapat kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (5/5/2025), jumlah pekerja yang terkena PHK sejak 2023 hingga Januari -April 2025 cenderung lebih tinggi dibandingkan prapandemi, terutama jika ditarik hingga ke tahun 2016. 

Pada 2016, jumlah pekerja yang terkena PHK sesuai data yang dihimpun Kemenaker dari berbagai dinas ketenagakerjaan mencapai 33.609 orang. Setelah itu, jumlahnya turun menjadi 32.246 orang pada 2017, kemudian 27.687 orang pada 2018, dan 18.911 orang pada 2019. 

Saat pandemi Covid-19 pada 2020, angka PHK melonjak menjadi 386.877 orang. Jumlahnya turun menjadi 127.085 orang pada 2021 dan kembali turun menjadi 25.114 orang pada 2022. Selanjutnya, pada 2023, angkanya meningkat menjadi 64.855 orang, lalu 77.965 orang pada 2024. Adapun pada periode Januari - 23 April 2025, total pekerja yang terkena PHK tercatat mencapai 24.036 orang.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam, Selasa (6/5/2025), di Jakarta, berpendapat, ada tiga faktor yang memengaruhi dua situasi tersebut. Faktor pertama, perekonomian dunia dan dalam negeri sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan sejak 2019 karena dipicu pelemahan ekonomi beberapa negara maju.

”Jadi, sebelum pandemi Covid-19 sudah ada tanda-tanda pelemahan ekonomi dan tren ini terus berlangsung,” ujarnya. 

Faktor kedua ialah pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian dalam negeri berantakan. Dampak paling terasa dialami industri menengah kecil. Bob menyebut, banyak di antara mereka tidak bisa bertahan. Konsekuensinya, ada pergeseran angkatan kerja ke sektor pertanian. 

Faktor ketiga ialah perkembangan politik ekonomi global. Perang Rusia-Ukraina sejak 2022 diikuti perang dagang Amerika Serikat (AS) - China. 

Ketiga faktor tersebut, menurut Bob, dirasakan di seluruh dunia. Fenomena PHK hingga lulusan baru yang susah mencari kerja pun terjadi di mana-mana. ”Seluruh dunia menghadapi tekanan ketenagakerjaan yang seragam,” katanya. 

Kendati demikian, Bob menekankan masih ada faktor lain yang memicu sebuah perusahaan melakukan PHK. Misalnya, internal perusahaan melakukan transformasi dan mengalami masalah struktural manajemen berkepanjangan. 

Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifudin memiliki pandangan serupa. Ketika pandemi Covid-19 berlangsung, pertumbuhan negara maju sebagian besar minus, bahkan lebih buruk dibandingkan Indonesia.

Setelah pandemi Covid-19, negara-negara memerlukan waktu untuk pulih. Namun, pemulihan itu terhadang situasi geopolitik di beberapa kawasan yang memanas. Akibatnya, rantai pasok global beberapa komoditas terganggu sehingga permintaan produk dan jasa lain menurun.

Dari dalam negeri, investasi yang masuk selama lima tahun belakangan lebih banyak bersifat padat modal. Terlebih, Vietnam dan Kamboja lebih banyak memetik berkah perang dagang AS-China saat periode pertama Presiden Donald Trump menjabat dibandingkan Indonesia.

Di tengah tantangan tersebut, Irham melanjutkan, Indonesia terlambat memutakhirkan mesin industri dan keterampilan sumber daya manusia. Persoalan pengangguran usia muda belum serius ditangani.

Akhirnya, keluaran pendidikan tidak bisa mengejar dunia kerja. Pendidikan transisi pascalulus sekolah, seperti vokasi industri, terbilang minim. ”Sejak 15 tahun terakhir, pengangguran usia muda Indonesia paling tinggi se-ASEAN,” ucap Irham. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi meyakini, korban PHK yang sesungguhnya lebih besar dibandingkan yang dilaporkan ke dinas tenaga kerja. Berdasarkan pengamatannya, ada perusahaan yang melakukan PHK diam-diam. Ada pula yang sudah mengurangi karyawan dan melapor ke dinas tenaga kerja, tetapi data pekerja yang dilaporkan tidak sesuai dengan realitas. 

Di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), misalnya. Daya saing industri ini, menurut dia, telah menurun. Saat pandemi, sektor tersebut mengalami penurunan yang signifikan, bahkan tidak ada order. Produktivitas turun sampai 80 persen. 

Ketika pandemi usai, sejumlah pelaku industri TPT tidak mampu memulihkan diri. Mereka tidak sanggup melunasi utang. Pada saat bersamaan, order juga semakin turun seiring dengan melemahnya perekonomian di banyak negara serta dampak tensi perdagangan global.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bob beranggapan, Pemerintah Indonesia semestinya bisa kembali menggelontorkan insentif bagi industri dan konsumsi masyarakat seperti saat pandemi. Berkaca dari pandemi, perekonomian domestik tetap bergerak karena pemerintah memberikan sejumlah insentif. Namun, seusai pandemi, karena adanya tuntutan defisit APBN yang harus di bawah 3 persen, insentif dihentikan. 

”Beberapa negara masih menjalankan insentif yang mereka buat saat pandemi Covid-19 karena mengantisipasi pelemahan ekonomi,” ujarnya.

Usulan solusi lainnya, Bob menyebutkan, pemerintah perlu membuat pendanaan khusus untuk pelatihan keterampilan kerja. Pemerintah Singapura, misalnya, menetapkan program pendanaan bagi angkatan kerja berusia 40-an tahun untuk meningkatkan keterampilan. Dana itu langsung cair ketika kelompok pekerja tersebut terkena PHK.

Dia juga mengusulkan pemerintah melakukan pemfokusan ulang terhadap perekonomian domestik. Misalnya, program Kartu Prakerja yang dananya besar sebaiknya diarahkan kembali untuk pelatihan kerja seutuhnya. 

”Program pembangunan yang sifatnya tidak urgen bisa ditunda untuk pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan menambah pemasukan pajak itu kontradiktif di tengah pelemahan ekonomi seperti sekarang,” kata Bob.

Ristadi menambahkan, di tengah situasi isu pengangguran dan PHK meningkat, cara pandang pemerintah semestinya mengutamakan penyerapan tenaga kerja dalam negeri.

Pemerintah bisa mulai dengan mengupayakan langkah penyelamatan industri TPT berorientasi pasar domestik serta industri TPT yang berjualan di pasar luar negeri tetapi kalah saing. ”Kendalikan impor TPT, terutama yang ilegal,” ucapnya.

Menaker Yassierli, saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Senin, mengatakan, pihaknya sudah menaruh perhatian pada pengangguran usia muda. Dia menyebutkan, kelompok usia 19-24 tahun mendominasi angka pengangguran nasional. Dari sisi pendidikan, lulusan SMK menyumbang porsi terbesar pengangguran.

Diduga, penyebab utamanya ialah ketidaksesuaian antara keterampilan yang disuplai dunia pendidikan dan permintaan industri. Untuk mengatasi persoalan itu, Kemenaker menyiapkan program School to Work Transition yang fokus pada pengembangan keterampilan teknologi, soft skill, bahasa asing, dan kewirausahaan.

Kemenaker juga mengembangkan proyek LISTRAF atau Labor Market Information and Skills System Transformation for Labor Market Flexibility. Proyek ini bertujuan untuk menghasilkan sistem informasi pasar kerja dan pelatihan vokasi berbasis permintaan industri. Proyek itu dijalankan dengan dukungan dana pinjaman dari Bank Dunia.