Pascapenggulingan Maduro, Venezuela Hadapi Ketidakpastian

Dalam suasana serba tak pasti, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez kini menjadi presiden sementara Venezuela. Ia menolak bekerja sama dengan Amerika Serikat.

05 Jan 2026 08:30 WIB · Internasional

AFP/Kena Betancur

Oleh Bonifasius Josie Susilo H, Laraswati Ariadne Anwar

CARACAS, MINGGU — Pascaserangan dan penangkapan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat, warga negeri itu diliputi rasa cemas dan ketidakpastian. ”Saya baru saja berjalan-jalan dengan anjing saya dan rasanya kota ini seperti kota yang ditinggalkan. Orang-orang mengurung diri di dalam rumah,” kata Alejandra Palencia, psikolog yang tinggal di kota Maracay, sekitar 100 kilometer barat ibu kota Caracas.

”Ada rasa takut dan ketidakpastian,” lanjut Palencia.

Pada Sabtu (3/1/2026) dini hari waktu setempat, Amerika Serikat menyerang Caracas, ibu kota Venezuela, dan beberapa wilayah lain. Dalam operasi berkode Operasi Tekad Bulat (Ab-solute Resolve) selama sekitar 2 jam 20 menit, unit khusus dari pasukan Delta AS menangkap Maduro. Maduro dan istrinya, Cilia Flores, diterbangkan ke New York, AS, dan ditahan di sana untuk diadili.

Hingga Minggu (4/1/2026), jalanan di sebagian besar wilayah Venezuela lebih sepi daripada biasanya. Di toko-toko tampak warga membeli banyak makanan dan obat-obatan. Mereka dengan cemas mendiskusikan apa yang akan terjadi selanjutnya.

Warga Venezuela yang selama ini gerah dengan kepemimpinan Maduro pun memilih berhati-hati. Mereka tak merayakan penangkapan Maduro dengan terbuka.

TOPSHOT - Armed supporters of ousted Venezuela's President Nicolas Maduro ride motorcycles as they demonstrate in Caracas on January 4, 2026, a day after he was captured in a US strike. The Venezuelan military recognized Delcy Rodriguez, Maduro's VP, as acting president Sunday. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

Dalam suasana serba tak pasti itu, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez, yang kini mengambil alih jabatan sebagai presiden sementara Venezuela, menegaskan menentang AS. ”Hanya ada satu presiden di Venezuela dan namanya adalah Nicolas Maduro,” kata Rodriguez. ”Kami tidak akan pernah lagi menjadi koloni dari kekaisaran mana pun.”

Sikap itu memperlihatkan bahwa Rodriguez menampik uluran tangan Presiden AS Donald Trump untuk bekerja sama. Dalam konferensi pers di resor Mar-a-Lago, kediaman Trump, seusai Washington menggelar operasi militer ke Caracas, Presiden AS itu mengatakan, AS untuk sementara akan mengelola Venezuela, negara berpenduduk sekitar 30 juta jiwa itu. ”Kami akan mengelola negara ini sampai saatnya kami dapat melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana,” katanya.

Namun, sejauh ini, Trump tidak menjelaskan bagaimana AS akan ”mengelola” negeri itu. Di sisi lain, kelompok oposisi dan diaspora Venezuela kecewa dengan penolakan Trump atas gagasan menempatkan Maria Corina Machado menjadi pemimpin Venezuela. Penolakan Trump didasarkan anggapannya bahwa peraih Nobel Perdamaian itu kurang mendapat dukungan.

Sejumlah pihak yang lain menilai, selayaknya tokoh oposisi Venezuela, Edmundo Gonzalez, menjadi presiden. Gonzalez adalah pesaing Maduro dalam pemilu 2024. Apabila kala itu pemilu berlangsung jujur, dialah seharusnya pemenangnya.

Preseden berbahaya

Di tengah situasi serba tidak pasti di Venezuela, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berencana bersidang, Senin ini, untuk membahas serangan AS ke Caracas. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, dirinya sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional tidak dihormati.

Helikopter yang membawa Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores mendarat di Heliport West 30th Street, Sabtu (3/1/2026) di New York.

Ia menggambarkan langkah AS itu sebagai ”preseden yang berbahaya”. Beberapa negara, seperti Rusia, China, dan Meksiko, mengecam keras serangan AS tersebut. ”China dengan tegas menentang perilaku hegemonik semacam itu oleh AS,” kata Kementerian Luar Negeri China.

”Pemerintah Meksiko mengecam keras dan menolak tindakan militer yang dilakukan secara sepihak dalam beberapa jam terakhir oleh angkatan bersenjata Amerika Serikat terhadap target di wilayah Republik Bolivarian Venezuela, yang jelas melanggar Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Kementerian Luar Negeri Meksiko dalam sebuah pernyataan.

Motif minyak

Di dalam negeri AS, serangan itu juga memicu kritik. Para ahli hukum mempertanyakan legalitas operasi tersebut, yang dilakukan tanpa persetujuan Kongres. Di sejumlah kota ada unjuk rasa menentang invasi AS ke Venezuela. Mereka membawa spanduk bertuliskan no blood for oil atau ”jangan tumpahkan darah demi minyak”.

”Kami tidak mau AS menjajah negara lain demi sumber daya alam,” kata Samantha Rainwater, koordinator unjuk rasa di Columbia, South Carolina, kepada ABC.

Isu minyak dalam serangan ke Venezuela diungkapkan sendiri oleh Trump. Dalam konferensi pers, ia mengatakan, AS berencana mengambil alih dan menghidupkan kembali sektor energi Venezuela.

”Kami akan mengerahkan perusahaan-perusahaan minyak AS yang sangat besar, yang terbesar di dunia, untuk masuk, menghabiskan miliaran dollar untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak parah, infrastruktur minyak, dan mulai menghasilkan uang bagi negara,” ujar Trump.

Dari Vatikan, Paus Leo XIV menyerukan agar Venezuela tetap menjadi negara merdeka. Ia prihatin dengan situasi yang terjadi. Paus menyerukan agar hak asasi manusia dan supremasi hukum, sebagaimana diabadikan dalam konstitusi Venezuela, dihormati.

”Kita tidak boleh menunda untuk mengatasi kekerasan serta memulai jalan keadilan dan perdamaian sambil menjamin kedaulatan negara,” kata Paus. (AP/AFP/Reuters)


Kerabat Kerja

Penulis:

Bonifasius Josie Susilo H, Laraswati Ariadne Anwar
 | 

Editor:

Bonifasius Josie Susilo H
 | 

Penyelaras Bahasa:

FX Sukoto