PBB Khawatirkan Dampak Tarif Trump pada Negara Miskin

NEW YORK, RABU — Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkhawatirkan nasib negara-negara miskin akibat perang dagang. Kekhawatiran ini muncul menyusul kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menggandakan kebijakan kenaikan tarif impornya.

Pada 2 April 2025, Trump mengumumkan kenaikan tarif impor universal sebesar 10 persen dan berlaku ke seluruh dunia mulai 5 April 2025. Selain itu, Trump menerapkan tarif ”timbal balik” berkisar 11-50 persen ke sejumlah negara per 9 April 2025. Sejumlah negara memilih membalasnya sehingga memanaskan perang dagang.

”Perang dagang sangatlah negatif. Tidak ada yang menang dalam perang dagang. Semua orang cenderung kalah. Dan saya khususnya khawatir tentang negara-negara berkembang yang paling rentan, yang dampaknya akan lebih dahsyat,” kata Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres kepada wartawan, di New York, Amerika Serikat, Selasa (8/4/2025).

Di Afrika, Lesotho tertampar tarif AS yang paling keras, yakni 50 persen. Selama ini, kerajaan kecil ini membangun industri tekstil, khususnya denim untuk celana jeans, melalui akses bebas tarif ke AS berdasarkan Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika (AGOA) tahun 2000.

Untuk pasar AS, Lesotho mengekspor produk senilai 240,1 juta dollar AS dan mengimpor produk asal AS senilai 2,8 juta dollar AS pada 2024. Akan tetapi, Lesotho bukan pemain besar dalam perdagangan global. Dampak tarif pada Lesotho bisa sangat besar karena satu persepuluh produk domestik bruto berasal dari ekspor denim dan berlian.

”Kondisi ini akan menghancurkan ekonomi. Ini tidak ada hubungannya dengan tarif sebenarnya. Mereka tidak dapat mengimpor banyak barang dari AS karena mereka tidak punya banyak uang,” kata Jacques Nel, Kepala Africa Macro di Oxford Economics, sebuah firma riset kepada The New York Times.

Selain Lesotho, Madagaskar juga dipaksa menelan pil pahit dengan tarif sebesar 47 persen. Negara Afrika lainnya, seperti Aljazair, Angola, Botswana, Libya, dan Mauritius, juga terkena tarif di atas 30 persen.

”Bahkan negara-negara Afrika yang tidak menghadapi tarif yang sangat tinggi akan menderita,” ujar Jayati Ghosh, ekonom di Universitas Massachusetts di Amherst, Massachusetts.

Di Asia Pasifik, Nauru sebagai negara terkecil ketiga di dunia terpukul tarif 30 persen. Adapun Myanmar yang sedang menghadapi perang saudara dan gempa bumi bermagnitudo 7,7 terkena tarif 45 persen. Kamboja pun terpukul 49 persen tarif.

Kepala Kamar Dagang Utama Lesotho Thabo Qeshi mengatakan, teleponnya tidak berhenti berdering sejak pengumuman tarif itu masuk. ”Serikat pekerja, pebisnis, pekerja transportasi, semua orang panik. Tarif 50 persen itu berarti kita mungkin kehilangan seluruh industri tekstil,” ujarnya kepada Australian Financial Review.

Industri tekstil di Lesotho mempekerjakan 30.000 orang secara langsung. Selain itu, terdapat ribuan pekerja tidak langsung di bidang transportasi, makanan, ritel, dan properti.

”Orang-orang bertanya, apa yang dapat mereka lakukan untuk mengurangi dampaknya? Namun, seperti yang Anda lihat, presiden AS sama sekali tidak dapat diprediksi,” kata Qeshi seraya menambahkan, pemerintah akan mengirim delegasi ke Washington.

Mavis Owusu-Gyamfi, Presiden dan Kepala Eksekutif Pusat Transformasi Ekonomi Afrika, mengatakan, satu-satunya cara untuk maju adalah mengembangkan jaringan perdagangan regional di benua tersebut yang merupakan tujuan jangka panjang. ”Afrika harus mencari peluang untuk membangun perdagangan intra-Afrika”, ucapnya.

Bangkok Post melaporkan, Wakil Menteri Perdagangan Myanmar Min Min mengatakan, Myanmar sedang mempertimbangkan beberapa langkah untuk mengatasi tarif baru. Min Min tidak merinci langkah tersebut karena petinggi negara masih fokus pada penyaluran bantuan dan rekonstruksi setelah gempa besar bulan lalu.

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Senin (7/4/2025), menegaskan, Kamboja siap berdialog dengan AS guna mengklarifikasi kesalahpahaman. Dia juga membantah klaim negaranya akan mengenakan tarif 97 persen terhadap AS. Sejak Kamboja bergabung ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tahun 2004, negara ini berkomitmen bahwa tarif untuk negara mana pun tidak boleh melebihi 35 persen.

”Jika Presiden Donald Trump secara pribadi terlibat dalam negosiasi tersebut, saya akan terlibat langsung dengannya,” ungkap Hun Manet dilansir Khmer Times.

Lin Jian, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, dalam konferensi pers, Senin (7/4/2025), mengatakan, ancaman dan tekanan bukanlah cara tepat bagi AS untuk menghadapi China. ”Tarif tersebut adalah unilateralisme dan proteksionisme yang khas, dan intimidasi ekonomi,” ujarnya.

China menjadi salah satu negara yang berani langsung melawan Trump. AS memberlakukan kenaikan tarif sebesar 34 persen pada 2 April setelah menerapkan tarif 20 persen sebelumnya kepada China.

China balas menerapkan tarif resiprokal terhadap AS, juga sebesar 34 persen, per 10 April 2025 beserta sejumlah aksi lainnya. Kini, Trump mengenakan tarif tambahan sebesar 50 persen sehingga total tarif impor China menjadi 104 persen pada 9 April 2025.

”Penyalahgunaan tarif oleh Amerika Serikat sama saja dengan merampas hak pembangunan negara-negara, terutama di belahan Dunia Selatan,” tutur Lin melanjutkan.

Menurut dia, langkah AS membuat kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin di setiap negara semakin besar. Negara kurang berkembang menderita dampak lebih besar.

Lin menyerukan agar semua negara menjunjung tinggi konsultasi, pembangunan, dan pembagian bersama, serta ”multilateralisme sejati”. Ia juga mendesak negara-negara untuk bersama-sama menjaga sistem internasional dan sistem perdagangan multilateral.

Adapun Lin menyerahkan jawaban untuk pertanyaan apakah China akan bernegosiasi dengan AS kepada badan pemerintahan lainnya. (AFP/REUTERS)