PBB Makin Didera Krisis Dana dan Perang, Guterres Serukan Reformasi Besar

NEW YORK, KAMIS — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyerukan reformasi besar di tubuh PBB. Ia memperingatkan, cara kerja lama PBB tidak lagi dapat dipertahankan saat perang meluas, perpecahan geopolitik menajam, impunitas menguat, dan pendanaan internasional menyusut.

Seruan itu disampaikan Guterres dalam laporan kemajuan UN80 Initiative yang dirilis di New York, Selasa (26/5/2026). UN80 adalah agenda reformasi sistem PBB yang diluncurkan pada Maret 2025 menjelang usia PBB ke-80. “Status quo tidak dapat dipertahankan,” tulis Guterres.

Menurut Guterres, pilihan PBB kini semakin kecil. Organisasi itu dapat berubah melalui reformasi terencana yang dipimpin negara anggota, atau berubah karena dipaksa krisis dan tekanan dari luar.

Beban utama reformasi berada di tangan negara anggota. Banyak proposal akan diproses melalui mekanisme antarpemerintah sesuai Piagam PBB, mandat yang ada, serta aturan dan prosedur yang berlaku.

“Mulai sekarang, negara-negara anggota akan membentuk hasil utama UN80,” tulis Guterres.

Guterres menyampaikan enam seruan kepada negara anggota. Mereka diminta memakai Resolusi 80/251 sebagai alat tata kelola mandat PBB, memberi arahan atas penataan tim PBB di tingkat negara dan kawasan, serta mendanai sistem Resident Coordinator.

Seruan lain mencakup dukungan pada layanan bersama, teknologi, dan data sebagai pendekatan standar. Negara anggota juga diminta menilai proposal struktural berdasarkan manfaatnya. Selain itu, Guterres juga menyerukan agar negara anggota menyelaraskan pendanaan dengan tujuan UN80, membayar kontribusi wajib secara penuh dan tepat waktu, serta menjalankan tata kelola secara konsisten.

Status quo tidak dapat dipertahankan

Menurut Guterres, reformasi PBB tidak dapat berhenti sebagai pekerjaan teknokratis Sekretariat. Reformasi membutuhkan keputusan politik negara anggota, terutama pada mandat, pendanaan, struktur kelembagaan, dan tata kelola.

Guterres memperingatkan, momentum reformasi dapat hilang jika negara anggota tidak mengambil keputusan. “Kesempatan yang dibangun secara hati-hati selama setahun terakhir dapat terlepas dan momen ini dapat hilang. Tanggung jawab bersama kita adalah memastikan hal itu tidak terjadi,” tulisnya.

Dalam peletakan batu pertama perluasan kompleks PBB di Nairobi, Kenya, Senin (11/5/2026), Guterres mengatakan lembaga global harus mencerminkan susunan kekuatan dunia saat ini.

“Kita membutuhkan reformasi yang lebih dalam terhadap lembaga-lembaga global yang mencerminkan dunia sebagaimana adanya hari ini, bukan sebagaimana dunia 80 tahun lalu, dan ini mencakup Dewan Keamanan, tempat ketidakadilan historis masih bertahan karena tidak memberi Afrika kursi permanen,” ujar Guterres.

Selama ini, reformasi Dewan Keamanan PBB sulit maju karena membutuhkan persetujuan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Negara-negara itu adalah Inggris, China, Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat.

Guterres memberi contoh baik dari upaya Inggris dan Perancis. Keduanya membatasi penggunaan veto dalam situasi ekstrem, seperti genosida.

“Penting untuk mengatakan bahwa reformasi mutlak diperlukan karena, dengan perpecahan geopolitik yang kita saksikan, menjaga perdamaian dan keamanan di dunia saat ini menjadi sangat, sangat sulit dan kita membutuhkan Dewan Keamanan yang efektif,” ujarnya.

Di Nairobi, Guterres juga memulai proyek perluasan kompleks PBB senilai 340 juta dollar AS. Proyek itu menjadi bagian dari upaya PBB menekan biaya dengan memindahkan sebagian staf dari New York dan Jenewa. “Ini lokasi yang lebih murah dibandingkan lokasi lain. Ini bisnis yang baik bagi PBB,” ujar Guterres.

Laporan UN80 menyebut tiga tekanan utama membuat reformasi PBB mendesak, yakni perpecahan geopolitik, penurunan sumber daya, serta mandat negara anggota agar PBB memperbarui cara kerjanya.

Sementara itu, tekanan dan konflik dunia terus membesar. Kematian terkait konflik naik 40 persen pada 2023–2024. Satu dari empat ekonomi berkembang pada 2025 masih lebih miskin dibandingkan dengan kondisi pada 2019.

Akibatnya, kebutuhan PBB meningkat, tetapi dana untuk merespons krisis menurun tajam. Bantuan internasional turun 23 persen pada 2024–2025. Kontribusi inti negara-negara Komite Bantuan Pembangunan OECD kepada sistem PBB juga turun 27 persen. Bantuan internasional diperkirakan kembali turun 6 persen pada 2026.

Tekanan itu langsung memengaruhi kapasitas PBB. Porsi pendanaan inti turun dari 44 persen pada 2011 menjadi 28 persen. Tunggakan kontribusi wajib melonjak 94 persen menjadi 6,6 miliar dollar AS per April 2026.

European Network on Debt and Development (Eurodad) memperkirakan negara-negara kaya memangkas bantuan pembangunan pada 2025 untuk tahun kedua berturut-turut. Total bantuan pembangunan resmi global ditaksir turun menjadi 170 miliar dollar AS hingga 190 miliar dollar AS. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan 223,7 miliar dollar AS pada 2023 dan 212,1 miliar dollar AS pada 2024.

Penurunan bantuan berkebalikan dengan belanja pertahanan yang melambng. Belanja pertahanan 32 negara anggota NATO mencapai 1,4 triliun dollar AS pada 2025.

“Negara-negara paling kurang berkembang dan Afrika sub-Sahara diperkirakan menghadapi dampak yang tidak proporsional, dengan pemangkasan bantuan pembangunan resmi berkisar 13 persen hingga 28 persen,” ujar pejabat senior kebijakan dan advokasi Eurodad, Matthew Simons.

Manajer kebijakan dan advokasi Eurodad, Maria Jose Romero, mengatakan pemangkasan bantuan merusak kemajuan pembangunan selama puluhan tahun.

“Negara-negara kaya menulis cek kosong untuk perang sambil meninggalkan komitmen lama mereka untuk menyalurkan 0,7 persen pendapatan nasional bruto sebagai bantuan pembangunan,” ujarnya.

PBB tumbuh besar selama delapan dekade melalui penambahan mandat, badan, dan mekanisme kerja. Sistem itu memberi manfaat besar. Akan tetapi, mekanisme ini juga semakin rumit, terfragmentasi, dan tumpang tindih.

Untuk mengurai kerumitan itu, UN80 dijalankan melalui tiga jalur pembenahan. Pertama, pembenahan Sekretariat PBB. Kedua, disiplin mandat. Ketiga, pembaruan cara kerja PBB di lapangan.

Kebutuhan itu muncul karena sistem PBB sudah sangat kompleks. Saat ini ada lebih dari 140 entitas dalam sistem PBB, lebih dari 240 badan antarpemerintah, serta lebih dari 40.000 resolusi dan keputusan sejak 1946. Pada 2024, PBB melayani lebih dari 27.000 pertemuan antarpemerintah dan menyiapkan lebih dari 2.000 laporan.

Di jalur pertama, Sekretariat PBB mulai dipangkas dan disederhanakan. Anggaran program Sekretariat 2026 dipangkas lebih dari 9 persen. Jumlah posisi staf dikurangi 21 persen dibandingkan dengan 2025.

PBB juga menyederhanakan layanan administratif, mengurangi duplikasi, dan memindahkan sebagian fungsi ke lokasi berbiaya lebih rendah.

Di jalur kedua, Resolusi Majelis Umum 80/251 menjadi dasar baru untuk mengatur mandat PBB, dari pembuatan, pelaksanaan, pendanaan, pelaporan, hingga peninjauan. PBB juga membangun registri mandat. Lebih dari 40.000 resolusi kini dapat dicari dan sekitar 4.000 masih dilaksanakan.

Di jalur ketiga, pembaruan diarahkan ke kerja lapangan. Di bidang kemanusiaan, PBB menjalankan New Humanitarian Compact di Afghanistan, Haiti, Wilayah Palestina yang Diduduki, Somalia, dan Sudan. Rencana bantuan dipersempit dari 33 miliar dollar AS untuk 135 juta orang menjadi 23 miliar dollar AS bagi 87 juta orang dengan kebutuhan paling mendesak.

Ke depan, UN80 juga akan mencakup operasi perdamaian. Kajian ulang operasi perdamaian itu dijadwalkan keluar pada Juni 2026. Laporan UN80 turut memuat proposal struktural, termasuk kajian penggabungan UNDP dengan UNOPS, penggabungan UNFPA dengan UN Women, dan transisi UNAIDS pada 2026.

(AFP/Reuters)