Siapa yang Akan ”Awut-awut” PDI-P di Kongres April 2025 lewat Pergantian Sekjen, Benarkah Jokowi?

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P mengendus adanya upaya sistematis dan terstruktur dari pihak luar yang ingin mengacaukan atau mengawut-awut internal partai menjelang Kongres PDI-P pada April 2025. Seluruh kader diminta bersiap siaga untuk melawan berbagai upaya penyerangan terhadap partai berlambang banteng dengan moncong putih tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Deddy Yevri Sitorus dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (19/12/2024) malam, tak membantah atas informasi yang diperoleh awak media soal upaya mantan kader PDI-P yang juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut-disebut akan mengawut-awut internal PDI-P lewat pergantian posisi sekretaris jenderal (sekjen) PDI-P di Kongres 2025. Ia meminta awak media untuk mengecek sendiri kabar tersebut karena sudah berkembang luas di publik.

”Saya rasa, kami tidak berbeda pendapat (dengan kabar bahwa Jokowi merupakan pihak yang ingin mengacak-acak internal PDI-P lewat pergantian sekjen PDI-P). Kami tidak akan membantah. Silakan teman-teman cek sendiri. Isu itu memang sudah berkembang luas dan memang sengaja diembuskan. Tetapi, kami tidak ingin menyebut nama di sini karena nama itu tidak layak lagi disebut, menurut kami,” tutur Deddy.

Silakan teman-teman cek sendiri. Isu itu memang sudah berkembang luas dan memang sengaja diembuskan. Tetapi, kami tidak ingin menyebut nama di sini karena nama itu tidak layak lagi disebut, menurut kami.

Sebelumnya, pada 12 Desember 2024, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan keynote speech dalam ”Peluncuran dan Diskusi Buku: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis”, di Jakarta, menerima kabar bahwa ada pihak yang ingin mengacaukan Kongres PDI-P pada April 2025. Pihak itu disebut tidak ingin agar Megawati menjadi ketua umum kembali dengan dalih tidak berhasil memimpin PDI-P.

Dalam kesempatan itu, Megawati pun menantang pihak yang ingin mengacaukan Kongres PDI-P tersebut. Menurut dia, PDI-P tidak akan semudah itu untuk dikacaukan. Ia kemudian menyinggung soal kemungkinan ada kader internalnya yang bermain dua kaki.

Deddy enggan berspekulasi mengenai adanya kader di internal PDI-P yang bermain dua kaki tersebut. Namun, ia tak memungkiri bahwa di setiap organisasi pastilah ada pihak-pihak yang bermain dua kaki demi mengamankan posisi mereka.

”Kalau soal (ada kader bermain) dua kaki, memang pasti ada di mana-mana dua kaki, karena kita semua punya dua kaki untuk berdiri, kalau satu kaki pasti pegel. Saya kira, saya tidak akan lebih jauh. Karena Ibu Mega juga sudah bicara soal itu,” ucapnya.

Kalau soal (ada kader bermain) dua kaki, memang pasti ada di mana-mana dua kaki, karena kita semua punya dua kaki untuk berdiri, kalau satu kaki pasti pegel. Saya kira, saya tidak akan lebih jauh. Karena Ibu Mega juga sudah bicara soal itu.

Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menyebutkan, upaya lain dari pihak luar yang ingin mengacaukan internal PDI-P juga terlihat dari munculnya sejumlah baliho dan spanduk berisi serangan kepada PDI-P dan Megawati di Jakarta. Melihat dinamika itu, seluruh jajaran di internal PDI-P pun diminta dalam kondisi siaga satu.

”Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga satu di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya mengawut-awut PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,”  tutur Ronny.

Ronny mengungkapkan, baliho dan spanduk tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis dan di jalur-jalur utama. ”Hal ini mengindikasikan keterlibatan pihak kekuatan terorganisasi dengan dukungan sumber daya yang besar,” ucapnya.

Ronny menyampaikan, hal ini menjadi perhatian serius bagi PDI-P serta seluruh kader dan simpatisan partai karena mencerminkan adanya upaya untuk menggiring opini publik secara negatif. Bahkan, ia menyebut baliho dan spanduk yang berisi serangan terhadap Megawati tersebut telah membuat seluruh kader PDI-P marah.

Dalam konferensi pers itu, DPP PDI-P memperlihatkan cuplikan video dari sejumlah jajaran pengurus DPC, DPD yang menyatakan solid dan siap melawan pihak-pihak yang mencoba menyerang Megawati dan partai berlambang banteng moncong putih ini.

Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan menjalankan tugas politiknya.

Ronny kemudian memaparkan, PDI-P adalah partai politik yang sah sesuai akta notaris Nomor 05 tanggal 27 Juni 2024 dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024, tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia DPP PDI-P Masa Bakti 2019-2024 Diperpanjang hingga Tahun 2025.

”Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan menjalankan tugas politiknya,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, jika perpanjangan masa kepengurusan DPP PDI-P telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai, yang disebutkan perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan oleh Kongres Partai serta ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P Tahun 2024.

Kami melihat, mengamati, ada upaya sistematis untuk menyerang PDI Perjuangan.

Menurut Deddy, upaya mengganggu PDI-P sudah bersifat terstruktur dan sistematis. Sebab, spanduk dan baliho yang menyerang kehormatan dan kewibawaan partai, seperti mempertanyakan legalitas dari DPP PDI-P itu, bertebaran di berbagai lokasi strategis di Jakarta. Biasanya, spanduk dan baliho yang dianggap mengotori pemandangan dan kebersihan kota seharusnya dicopot oleh petugas satuan polisi atau satpol. Namun, khusus spanduk dan baliho tersebut justru tetap bertahan aman di jalan-jalan utama Jakarta.

”Kami melihat, mengamati, ada upaya sistematis untuk menyerang PDI Perjuangan,” ujar Deddy.

Ia menyampaikan, kader dan simpatisan PDIP se-Indonesia sudah menunjukkan soliditas melawan pencaplokan partai. ”Seluruh kader siap melawan siapa pun yang coba-coba ingin mengganggu ketenangan PDI Perjuangan dalam berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” ucap Deddy.

Selain itu, Deddy meminta kepada kepolisian agar mencari tahu aktor di balik penyebaran spanduk dan baliho itu. ”Ini adalah upaya sistematis dan terstruktur. Sangat aneh kalau polisi tidak bisa mengetahui siapa yang melakukan ini karena di mana-mana ada CCTV dan daerah-daerah itu selalu harusnya adalah daerah yang steril karena banyak misalnya kedutaan dan sebagainya,” tuturnya.