Hanya sekitar 2 persen minyak yang melewati Selat Hormuz menuju Amerika Serikat. Namun, kendali Iran atas selat itu mempunyai efek domino yang merugikan AS.
04 Apr 2026 14:30 WIB · Internasional
AFP/SEPAHNEWS
WASHINGTON DC, SABTU — Setelah satu bulan bertahan melawan serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran masih memegang kendali di Selat Hormuz. Selat ini merupakan jalur penting energi dunia. Kendali itu menjadi kunci utama Iran menekan AS.
Laporan intelijen AS menyebutkan, Iran tidak akan membuka Selat Hormuz dalam waktu dekat. Sebab, Iran menyadari kendali atas selat tersebut sangat vital. Sekitar 20 persen energi dunia dikirim melalui selat ini setiap hari.
Presiden AS Donald Trump sangat berambisi membuka blokade selat itu dengan kekuatan militer. Bahkan, ia pernah mengajak negara-negara sekutu mengirimkan kapal perang ke sana. Namun, ajakannya tidak digubris.
Sejumlah analis memperingatkan ambisi Trump itu sangat berbahaya. Merebut kendali Selat Hormuz dari Iran dapat berakibat fatal dan menyeret AS dalam perang yang berkepanjangan.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/03/22/7675fe5797df847068cc6d60521cb05f-cropped_image.jpg)
”Dalam upaya untuk mencegah Iran mengembangkan senjata pemusnah massal, AS justru memberikan Iran senjata perusak massal,” ujar Ali Vaez, Direktur Proyek Iran di International Crisis Group, lembaga nonpemerintah dengan misi pencegahan konflik, Jumat (3/4/2026).
Menurut Vaez, Iran sangat menyadari cengkeramannya di Selat Hormuz dalam mengendalikan pasar energi dunia. Harga minyak mentah dunia melambung hingga di atas 100 dolar AS per barel. Kenaikan harganya lebih dari 50 persen dibandingkan dengan sebelum perang dimulai pada 28 Februari lalu.
Selain itu, banyak kilang minyak di Timur Tengah menjadi target serangan selama perang. Alhasil, produksinya terganggu sehingga membuat pasokan energi dunia semakin bergejolak. Imbasnya, banyak negara di dunia mengambil kebijakan hemat energi karena ketersediaan minyaknya terus menipis.
”Iran memahami kemampuannya mengendalikan Selat Hormuz jauh lebih ampuh daripada senjata nuklir sekalipun,” kata Vaez.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2026/03/12/b146b14143c716f021839996b0e20847-20260312_ANU_Selat_Hormuz_Jalur_Penting_mumed.jpg)
Iran memblokade Selat Hormuz sebagai respons terhadap serangan udara gabungan AS-Israel pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Blokade itu telah mengacaukan pasokan energi global.
Dalam beberapa waktu terakhir, Iran memperbolehkan tanker dari sejumlah negara melewati selat itu. Namun, tidak bagi kapal-kapal yang punya hubungan dengan AS, Israel, dan pihak mana pun yang terindikasi mendukung serangan ke Iran.
Sejumlah ahli menilai, Iran kemungkinan tidak akan melepaskan kendalinya atas Selat Hormuz, bahkan setelah perang berakhir. Iran membutuhkan dana besar untuk membangun kembali negaranya yang rusak karena perang. Pengenaan biaya pelayaran komersial di selat itu jadi salah satu alternatif sumber pendanaan untuk rekonstruksi.
”Teheran akan berupaya mempertahankan pengaruh yang telah mereka temukan kembali dengan mengganggu lalu lintas melalui selat tersebut,” kata mantan Direktur Badan Intelijen Pusat AS (CIA) Bill Burns.
Presiden AS Donald Trump sangat berambisi membuka blokade selat itu dengan kekuatan militer. Bahkan, ia pernah mengajak negara-negara sekutu mengirimkan kapal perang ke sana. Namun, ajakannya tidak digubris.
Sementara itu, Trump masih bernafsu melanjutkan serangannya ke Iran. Ia percaya diri dapat segera membuka blokade selat itu meski sebelumnya ia menyerahkan tanggung jawab itu kepada negara-negara yang berkepentingan langsung terhadap jalur energi tersebut.
”Dengan sedikit waktu lagi, kita dapat dengan mudah membuka Selat Hormuz, mengambil minyaknya, dan menghasilkan kekayaan,” ujarnya.
Sebenarnya, AS tidak terlalu terdampak langsung oleh blokade di Selat Hormuz. Hanya sekitar 2 persen minyak mentah dan kondensat minyak bumi yang melalui selat tersebut dikirim ke AS. Sebagian besar menuju Asia, di mana China, India, Jepang, dan Korea Selatan mendominasi hingga 75 persen. Sementara Eropa cuma menerima 3-5 persen.
Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi dalam distribusi gas alam cair (LNG) di Selat Hormuz. Sebanyak 80-85 persen LNG yang melewati selat itu dibeli oleh konsumen di Asia. Sementara 10-15 persen diimpor oleh Eropa.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/04/04/a310bf37b537dc3cc4359b3520294674-Diesel_Futures_Rise_11_Percent_After_President_Trump_s_Speech_On_War_With_Iran.jpg)
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/04/04/e421f35a58fe9fc3d97db36328b8bd7f-wires_photo_5_.jpg)
Akan tetapi, gangguan distribusi di Selat Hormuz memiliki efek domino yang merugikan AS. Presiden Council on Foreign Relations Michael Froman menyebutkan, harga energi yang lebih tinggi akan menghambat pertumbuhan di Asia dan Eropa yang menjadi pasar ekspor utama AS.
”AS pada akhirnya dapat merasakan dampaknya melalui permintaan eksternal yang lebih lemah, pendapatan yang lebih rendah, dan perdagangan yang lebih lambat,” tulisnya dilansir dari situs web cfr.org.
Kondisi ini juga akan memengaruhi pasar tenaga kerja dan investasi AS. Gejolak harga minyak diperkirakan akan memperlambat pertumbuhan lapangan kerja AS sekitar 10.000 pekerjaan per bulan dan mendorong tingkat pengangguran naik sekitar 0,1 persen.
Froman menyampaikan, pernyataan Trump yang menyebutkan AS tidak terlalu bergantung pada ekspor minyak melalui Selat Hormuz memang benar. Namun, produk minyak domestik AS juga bergantung pada pasar energi global. Oleh sebab itu, harga minyak di AS juga ikut naik sejak perang berkecamuk.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/04/03/574b21ee5ec9664c396b1b10d18b47fa-cropped_image.jpg)
”Kita mungkin tidak akan melihat kekurangan pasokan domestik, tetapi kita pasti akan melihat dampak harga dari gangguan pasar yang berkelanjutan,” jelasnya.
Dewan Keamanan PBB berencana melakukan pemungutan suara terhadap resolusi yang diusulkan Bahrain untuk melindungi pelayaran komersial di Selat Hormuz pada pekan depan. Pemungutan suara tersebut semula dijadwalkan Jumat (3/4/2026), tetapi ditunda. Resolusi ini mengizinkan negara-negara menggunakan semua cara yang diperlukan untuk mengamankan selat tersebut.
Akan tetapi, China yang mempunyai hak veto di Dewan Keamanan PBB menentang resolusi itu. Utusan China untuk PBB, Fu Cong, menentang otorisasi penggunaan kekuatan militer di Selat Hormuz.
”Langkah tersebut (resolusi Bahrain) akan melegitimasi penggunaan kekuatan yang melanggar hukum dan tanpa pandang bulu, yang pasti akan menyebabkan eskalasi situasi lebih lanjut dan menimbulkan konsekuensi serius,” ucapnya.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2026/03/19/27104db5-5cef-4042-a678-df3f46ed3df9.jpg)
Sebelumnya, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan, harapan AS agar blokade Selat Hormuz dibuka secara paksa dengan kekuatan militer tidak realistis. Menurut dia, operasi militer akan memakan waktu sangat lama dan membuat pihak mana pun yang melewati selat itu rentan terhadap ancaman dari Garda Revolusi Iran.
”Pembukaan kembali selat tersebut hanya dapat dilakukan dalam koordinasi dengan Iran melalui negosiasi yang akan menyusul gencatan senjata potensial,” ucapnya.
Upaya mengamankan Selat Hormuz juga sedang dibahas oleh koalisi lebih dari 40 negara yang dikoordinasi oleh Inggris. Koalisi ini mencari cara untuk memberikan tekanan diplomatik dan politik agar Iran mengizinkan tanker-tanker melewati Selat Hormuz. AS tidak tergabung dalam koalisi tersebut. (REUTERS)
Penulis:
Tatang Mulyana SinagaEditor:
Nur HidayatiPenyelaras Bahasa:
Retma Wati