Pelajaran dari Korea Selatan

Seorang mahasiswa di Seoul, Korea Selatan, sedang menonton berita malam mengenai unjuk rasa di negara Georgia pada Selasa (3/12/2024). Sekonyong-konyong, tayangan berganti. Siaran televisi berubah menampilkan berita penerapan darurat militer di Korsel. ”Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat,” kata mahasiswa itu seperti dikutip BBC. Keesokan harinya, si mahasiswa bergabung dengan para demonstran di depan gedung parlemen Korsel. Mereka menentang darurat militer.

Darurat militer ditetapkan setelah kubu oposisi, Partai Demokratik, menolak pengesahan anggaran negara dan mengusulkan pemberhentian jaksa agung. Presiden langsung menuding kekuatan oposisi menjalankan aktivitas antipemerintah dan menjurus pada pemberontakan. ”Keadaan darurat militer ditujukan memberangus kekuatan pro-Korea Utara serta melindungi kebebasan dan ketertiban,” ujar Presiden Yoon Suk Yeol dalam pidato yang disiarkan pada Selasa malam pekan lalu serta dikutip kantor berita Yonhap.

Kita tahu, akhirnya darurat militer hanya berumur enam jam. Posisi politik Yoon bahkan kini terdesak. Meski masih berstatus presiden, ia praktis tak memiliki kekuasaan lagi dan statusnya sekarang kena cekal alias dilarang pergi ke luar negeri. Kendali pemerintahan sepenuhnya berada di tangan perdana menteri. Bekas Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purn) Kim Yong-hyun sudah ditangkap oleh kejaksaan karena dituduh sebagai ”otak” dari kebijakan darurat militer.

Rakyat Korsel trauma dengan darurat militer. Berpuluh-puluh tahun silam, rakyat Korsel merasakan kesengsaraan di bawah penguasa militer. Tidak ada demokrasi, tak ada kebebasan. Korsel lalu memilih jalan demokrasi. Checks and balances berusaha dijalankan sebaik mungkin. Kebebasan berbicara dan berekspresi dijunjung tinggi. Kemajuan dari hasil pembangunan yang bertumpu pada dimensi-dimensi demokrasi (pemilu reguler, kebebasan berkumpul/berorganisasi, kebebasan berpendapat, dan pembagian kekuasaan) telah dinikmati rakyat Korsel. Karena itu, penerapan darurat militer secara semena-mena memicu kemarahan.

Apa yang terjadi di Korsel mengingatkan bahwa demokrasi hampir mustahil dibatalkan. Rakyat akan marah ketika kebebasan ditarik. Posisi Presiden Korsel yang kini sangat terpojok menunjukkan siapa pun dapat diawasi, dikoreksi, dalam sistem demokrasi. Checks and balances segala-galanya. Itulah sebabnya pembagian kekuasaan sangat penting dalam demokrasi.

Hukum juga menjadi panglima. Siapa pun yang dinilai melanggar hukum, termasuk seorang presiden dan menteri pertahanan, gara-gara memaksakan darurat militer yang tidak perlu, dapat segera diproses. Hal ini hanya mungkin terwujud dalam negara demokrasi yang kokoh dan tangguh.