Pelajaran Penting dari Drama Beberapa Jam Darurat Militer Korea Selatan

Kehebohan drama dari Korea Selatan kali ini berbeda dari biasanya. Bukan dari serial fiktif yang digandrungi, melainkan gerakan politik Presiden Yoon Suk Yeol yang mengumumkan darurat militer, Selasa (3/12/2024) malam waktu setempat.

Kondisi ini sontak mengagetkan publik. Memang, eskalasi keamanan di Semenanjung Korea masih terbilang panas. Korsel masih belum berdamai dengan tetangganya, Korea Utara.

Akan tetapi, alasan darurat militer kali ini disebut-sebut berlaku karena ada konflik internal. Yoon menuding kubu oposisi tengah menjalankan aktivitas yang menjurus pada pemberontakan yang pro terhadap Korut.

”Keadaan darurat militer ditujukan memberangus kekuatan pro Korea Utara dan melindungi kebebasan dan ketertiban,” ujar Yoon (Kompas.id, 3/12/2024).

Dalam artikel yang terbit pukul 22.20 WIB ini disebutkan darurat militer ditetapkan selepas oposisi utama, Partai Demokrat Liberal, menolak pengesahan anggaran negara.

Dekrit militer diberlakukan sekitar pukul 23.00 waktu setempat. Personel militer dengan sejumlah alat tempur mulai merangsek masuk kantor parlemen Korsel.

Panglima Angkatan Bersenjata Korsel Jenderal Park An-su ditunjuk sebagai penguasa darurat militer yang mengumumkan kembali larangan parlemen dan partai politik beraktivitas.

Bahkan, unjuk rasa dan perkumpulan massa tanpa izin pun dilarang. Media massa hanya boleh beroperasi atas izin penguasa darurat militer. Kondisi ini bertolak belakang dengan ucapan Presiden Yoon. 

Kebebasan publik bahkan para elite politik terancam. Tidak hanya partai oposisi yang menentang, Partai Kekuatan Rakyat sebagai partai pemerintah menyebut langkah itu adalah hal yang salah. 

Bahkan, Ketua Partai Kekuatan Rakyat Han Dong-hoon menyebut akan bersama rakyat menentang penetapan tersebut. Di sisi lain, Partai Demokrat Liberal sebagai oposisi terbesar tegas menyatakan penetapan darurat ini inkonstitusional.

Bahkan, drama politik ini mulai meramaikan media sosial. Tidak hanya berbagai narasi penentangan yang muncul, siaran langsung oleh Ketua Partai Demokrat Liberal Lee Jae-myung yang memanjat pagar gedung parlemen pun menjadi ramai di media sosial.

Dari cuplikan video tersebut, Lee berlari ke arah pagar dengan membawa ponsel genggamnya. Meskipun video tampak tidak stabil dengan sorot kamera tidak beraturan, wajah Lee yang tampak tegas dan terburu-buru tampak di layar.

Dari berbagai cuplikan video dan siaran berita juga ditunjukkan masyarakat turun ke jalan bersama parlemen. Selain Lee, para anggota parlemen pun memaksa masuk. Ribuan orang juga tidak mengindahkan seruan sebelumnya dan berkumpul di luar gedung parlemen.

”Tidak ada darurat militer!”

”Hancurkan kediktatoran!”

Teriakan itu muncul dari lautan manusia. Aparat bersenjata sempat bersitegang dengan para pengunjuk rasa yang hanya bermodal ponsel pintar untuk menyorot aksi mereka. Namun, tidak ada laporan kekerasan dalam unjuk rasa tersebut (Kompas.id, 4/12/2024).

Suasana gedung parlemen tetap panas meskipun jarum jam menunjukkan pergantian hari. Pada pukul 01.00 waktu setempat, parlemen Korsel akhirnya mengumpulkan suara untuk menolak langkah Yoon. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen sepakat darurat militer yang diserukan Yoon tidak sah.

Akan tetapi, drama ini tidak serta-merta berakhir dan semua kembali seperti sedia kala. Di samping kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan Yoon mulai tumbang, interaksi luar negeri Korsel dengan dunia pun mulai terpengaruh.

Dikutip dari Reuters, Rabu (4/12/2024), Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani yang hendak melawat ke Korsel mengurungkan niatnya. Dari sumber yang tidak disebutkan namanya kepada kantor berita Kyodo, kunjungan tersebut awalnya bakal dilaksanakan pada Desember ini.

Rusia, negara raksasa yang berada di utara Korsel, pun mengamatinya dengan rasa khawatir. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, pada Rabu (4/12/2024) menyatakan tidak ada warga negaranya yang terancam setelah penetapan tersebut.

Kekhawatiran tersebut beralasan. Rusia saat ini masih berperang dengan Ukraina, sementara di Semenanjung Korea ada Korut yang menjadi sekutunya. 

”Kami menyaksikan dengan rasa khawatir peristiwa tragis yang terjadi di Korea Selatan. Situasi di Semenanjung Korea sudah rumit oleh tindakan provokatif Amerika Serikat dan sekutunya,” ujar Zakharova dalam jumpa pers (Reuters, 4/12/2024).

Tidak hanya konstelasi hubungan internasional yang terdampak, tetapi juga sektor ekonomi. Sebagai kekuatan ekonomi terbesar keempat di Asia, krisis politik ini menyebabkan indeks acuan saham Korsel, KOSPI, turun 1,4 persen sehingga kerugian tahun 2024 menjadi lebih dari 7 persen, Kondisi ini menjadikannya pasar saham utama dengan kinerja terburuk di Asia tahun ini.

Kementerian Keuangan Korsel pun menyiapkan likuiditas tanpa batas ke pasar keuangan. Regulator keuangan siap menggelontorkan 10 triliun won atau setara 7,1 miliar dollar AS untuk dana stabilisasi pasar saham.

”Darurat militer telah dicabut. Tetapi, insiden ini menciptakan lebih banyak ketidakpastian dalam lanskap politik dan ekonomi,” kata ekonom senior ING, Min Joo-kang.

Drama darurat militer yang terjadi di Korsel dan menghebohkan dunia ini perlu diambil pelajaran. Apalagi, Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial seperti Korsel. 

Peneliti Postdoctoral Aberystwyth University, Wales, Inggris Raya, Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, berpendapat, penetapan darurat militer yang terjadi di Korsel ini merupakan dampak dari negosiasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Korsel yang alot.   

Apalagi, parlemen Korsel saat ini didominasi oposisi. Keinginan Yoon tidak terpenuhi, sementara berbagai skandal menghantam sehingga popularitasnya semakin rendah di antara publik Korsel. Di tengah kondisi ini, Yoon lalu mengumumkan darurat militer dan mengunci pergerakan parlemen.

Kebijakan yang tidak demokratis ini bisa saja terjadi di Indonesia. Menurut Umar yang meneliti terkait regionalisme di Asia dan politik luar negeri Indonesia, politikus bisa saja memanfaatkan rapuhnya institusi demokrasi darurat di Indonesia untuk mengajukan darurat militer. 

”Indonesia tengah mengalami kemunduran dan pelemahan institusi demokrasi sejak 10 tahun terakhir. TNI secara perlahan masuk dan mengambil peran sipil, sementara oposisi politik diperlemah,” ujarnya.

Namun, di tengah potensi itu, Umar menilai Indonesia tetap memegang teguh perannya sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia sehingga peluangnya menjadi lebih kecil. Dia berharap, institusi dasar demokrasi seperti konstitusi, hukum, serta profesionalisme dan kontrol sipil atas militer tetap terjaga. 

Di sisi lain, peran oposisi politik dan partisipasi masyarakat sipil harus tetap diperkuat. ”Darurat militer bisa dicegah dengan penolakan anggota DPR dan demonstrasi masyarakat di luar parlemen. Ini kekuatan yang tidak disadari dalam demokrasi di Korsel, dan saya yakin juga ada di Indonesia,” ujarnya. 

Meskipun hanya berlangsung beberapa jam, drama darurat militer Korsel mengguncang dunia. Keberlangsungan supremasi sipil di negara itu tengah diuji dan bisa menjadi pembelajaran untuk negara dengan sistem yang serupa seperti Indonesia untuk lebih bijak berdemokrasi.