Pelaku Usaha Ingin Stabilitas, Roda Ekonomi Jangan Terhenti karena Demo

JAKARTA, KOMPAS — Kalangan pelaku usaha ritel menegaskan roda perekonomian tetap harus berputar meski aktivitas masyarakat beberapa hari terakhir terganggu oleh gelombang unjuk rasa. Dampak demonstrasi yang berlangsung sejumlah titik pusat kota di Jakarta dan kota-kota lainnya dinilai relatif masih dapat diantisipasi, khususnya dalam menjaga suplai barang ke toko-toko ritel.

Ketua Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) sekaligus Ketua Bidang Ritel Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Tutum Rahanta, menjelaskan, kondisi perniagaan saat ini lebih baik dibandingkan dua hari terakhit ketika mobilitas warga kota terhambat oleh aksi massa.

“Kita tahu, masyarakat ada rasa takut, kita juga takut, tapi tidak bisa berhenti menggerakkan roda perekonomian. Ritel itu hidup dari keramaian, dari pengunjung yang datang,” ujarnya saat dihubungi, Senin (1/9/2025).

Menurut Tutum, unjuk rasa yang terjadi di pusat kota memang sempat memengaruhi aktivitas di kawasan perdagangan tertentu, yang membuat pusat perbelanjaan harus menutup gerai lebih awal atau membatasi operasional. Namun, kondisi berbeda terjadi di kawasan penyangga maupun pinggiran kota yang justru ramai dikunjungi masyarakat.

Walaupun ada peningkatan pembelian untuk produk-produk tertentu, tetapi itu bukan panic buying. Masyarakat juga paham akses barang tetap ada di lingkungan mereka.

Sejauh ini, distribusi barang ke toko-toko ritel dinilai tidak mengalami hambatan serius. Menurut Tutum, pengusaha mampu menyiasati jalur maupun waktu distribusi selama penutupan jalan bersifat sementara. Dengan stok harian yang terjaga, kebutuhan konsumen tetap dapat dipenuhi.

“Barang yang dijual itu tidak hitungan jam habis, lalu (toko ritel) tidak bisa berjualan. Stok harian selalu disuplai. Walaupun ada peningkatan pembelian untuk produk-produk tertentu, tetapi itu bukan panic buying. Masyarakat juga paham akses barang tetap ada di lingkungan mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan, ketahanan distribusi ini penting agar tidak menimbulkan keresahan baru di tengah masyarakat. Sebab, pola belanja masih normal, dan publik percaya ketersediaan barang tetap terjamin.

Hippindo, lanjut Tutum, memahami hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Namun, ia mengingatkan agar aksi tidak dilakukan dengan cara yang mengganggu fasilitas publik maupun pusat kegiatan ekonomi.

“Silakan berdemonstrasi, itu hak berpendapat. Tapi kami imbau jangan mengganggu kawasan yang menjadi perputaran ekonomi dan konsumen. Jalankan aspirasi dengan cara-cara yang benar,” ujarnya.

Kepada para pelaku usaha, Tutum juga mengimbau untuk tetap waspada, tetapi tidak takut berlebihan. Menurutnya, pemerintah bersama pengelola pusat belanja memiliki prosedur standar operasional (SOP) yang menjamin keamanan dan keberlangsungan aktivitas bisnis.

“Yang penting kita lakukan aktivitas dengan benar. Masyarakat juga membutuhkan kontribusi kita sebagai pelaku usaha ritel,” katanya.

Tutum mengingatkan agar kekhawatiran publik tidak berlebihan. Ia menegaskan, meski sempat muncul bayang-bayang krisis masa lalu, khususnya peristiwa 1997-1998, kondisi saat ini berbeda.

“Memang ada ketakutan-ketakutan, karena kita pernah mengalami yang lalu. Tetapi jelas, kita tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Demonstrasi saat ini juga berbeda. Masyarakat jauh lebih cerdas, tidak mudah diboncengi pihak-pihak yang tidak menginginkan stabilitas,” tuturnya.

Sementara itu, Manajemen Mal Atrium Senen, dalam keterangan resmi, Minggu, menyebutkan, penutupan sementara mal itu sehubungan dengan kondisi di sekitar kawasan Senen. ”Keputusan ini diambil demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bersama,” demikian seperti dikutip dari laman instagram Mal Atrium Senen.

Selain itu, Mal Tunjungan Plaza di Surabaya juga ditutup sementara. Di Yogyakarta, Pakuwon Mall Jogja sudah kembali dibuka pada hari Minggu, setelah sehari sebelumnya ditutup sementara.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Wijaya mengemukakan, pusat perbelanjaan sebagai salah satu fasilitas publik mengupayakan untuk terus beroperasi melayani kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, perlu tetap mengutamakan dan mengedepankan faktor kenyamanan dan keamanan pengunjung.

Mal-mal di beberapa wilayah masih ada yang terdampak langsung imbas aksi unjuk rasa sehingga setiap pengelola akan mempertimbangkan dan mengambil keputusan situasional.

”Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan pengamanan agar pusat perbelanjaan dapat tetap terus beroperasional melayani kebutuhan masyarakat, terutama bahan pokok,” kata Alphonzus (Kompas.id, 31/8/2025).