Khawatirkan Keamanan, Pelaku Usaha Menanti Solusi yang Tegas

JAKARTA, KOMPAS — Pelaku usaha berharap pemerintah menerapkan langkah penyelesaian yang fundamental dalam penyelesaian masalah bangsa. Kepercayaan publik dan pemulihan usaha diperlukan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian yang sempat terganggu akibat gelombang demonstrasi di sejumlah wilayah.

Pelaku usaha perhotelan dan restoran terdampak besar akibat gelombang demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah, sejak Jumat (29/5/2025), pekan lalu. Pembatalan kunjungan dan pemesanan kamar di sejumlah hotel terus mengalir. Hingga Senin, (1/9/2025), pembatalan pemesanan kamar dan kegiatan di hotel masih terus terjadi. Apalagi, telah muncul imbauan di sejumlah daerah untuk bekerja dari rumah.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengemukakan, pemulihan situasi dan penyelesaian masalah mendesak dilakukan pemerintah guna menjamin kepastian bagi pelaku usaha. Penundaan hingga pembatalan kunjungan dan pemesanan kamar hotel telah berdampak bagi industri perhotelan yang pada tahun ini belum pulih dari tekanan pasar.

Adanya peringatan dari sejumlah negara kepada warganya yang tinggal atau hendak melakukan perjalanan ke Indonesia (travel warning) terkait demonstrasi dan kerusuhan dinilai perlu segera disikapi pemerintah. Pemerintah perlu memiliki kemampuan meredam emosi warga dan mengatasi persoalan mendasar.

”Ini, kan, masalah kepercayaan. Bicara masalah kekecewaan (masyarakat) yang terpendam sekian lama dan sekarang meledak. Tanpa ada langkah-langkah yang fundamental dari pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan itu, takutnya akan terus-terusan (berulang) dan seluruh sektor ekonomi bakal terimbas,” kata Hariyadi saat dihubungi Kompas, Senin (1/9/2025).

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menambahkan, situasi gaduh menyebabkan hambatan perjalanan dan keamanan sehingga berimbas pada pembatalan kunjungan di sejumlah hotel. Sementara itu, beberapa hotel juga terdampak demonstrasi yang berujung ricuh. Pihaknya mendapatkan laporan satu hotel di Surabaya dan satu hotel di Bandung mengalami perusakan pagar serta satu restoran di Bandung yang terimbas amuk massa.

Industri perhotelan pada tahun ini belum pulih dari penurunan pendapatan akibat pelemahan daya beli dan pengetatan belanja pemerintah. Situasi yang kini belum kondusif mendorong pelaku usaha perhotelan harus meningkatkan kewaspadaan dan keamanan internal.

Ia berharap pemerintah segera membuat keputusan yang tegas untuk mencari jalan keluar atas tuntutan masyarakat. Persoalan utama harus dituntaskan pemerintah agar bisnis dan perekonomian tidak terganggu.

”Pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan segala permasalahan. Jika persoalan utama tidak cepat diselesaikan, tentu dampaknya akan lebih besar lagi,” ujar Yusran.

Terkait logistik, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan, pihaknya terus berupaya menjaga rantai pasok kebutuhan barang. Aprindo sudah melayangkan surat resmi kepada pelaku usaha ritel di seluruh Indonesia, pada 31 Agustus 2025, untuk tetap membuka gerai seperti biasa.

Hal itu untuk memastikan masyarakat tidak kesulitan dalam mencari bahan pokok dan tidak memunculkan kepanikan pasar. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

Ia menambahkan, pihaknya telah memastikan arus logistik tidak terganggu dan perjalanan distribusi barang lancar. Hingga Senin (1/9/2025), arus logistik dinilai masih lancar. Stok barang kebutuhan pokok dinilai cukup sehingga masyarakat atau konsumen diminta untuk tidak panik. Masyarakat diminta berbelanja sesuai kebutuhan.

”Berbelanja sesuai kebutuhan tentunya untuk menjaga stabilitas. Pada saat seperti ini, kalau masyarakat melakukan pembelian (barang) yang berlebihan, kasihan (warga) lainnya yang juga punya kebutuhan,” ujar Solihin.

Langkah Presiden Prabowo memanggil ketua partai politik serta pernyataan pemerintah untuk menindak aksi anarkistis dinilai sudah memberi rasa tenang dan suasana kondusif di tengah gelombang demonstrasi. Jaminan keamanan diperlukan untuk memberikan ketenangan bagi pelaku usaha dan pasar.

”Siapa pun boleh saja menyampaikan pendapat. Kami harapkan situasi kondusif tetap terjaga sampai seterusnya karena ini yang membuat kita (pelaku usaha) tenang. Dengan demikian, siapa pun yang mempunyai niat untuk menyebabkan situasi yang tidak baik harus berpikir ribuan kalilah,” tutur Solihin.