Pelantikan Tidak Serentak Ingkari Putusan MK, Sejumlah Kepala Daerah Pilkada 2020 Siap Gugat

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 sangat kecewa dan berkeberatan dengan keputusan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu yang menyepakati pelantikan kepala-wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024 secara bertahap mulai 6 Februari 2025. Keputusan itu dinilai tak selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelantikan serentak.

Lebih dari itu, masa jabatan sejumlah kepala daerah yang sudah menjalani dua periode, khususnya para kepala daerah hasil Pilkada 2020, akan banyak terpotong jika keputusan tersebut diterapkan. Alhasil, mereka pun tidak bisa memaksimalkan pengabdian kepada masyarakatnya selama lima tahun penuh. Atas dasar itu, mereka membuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan.

Bupati Indramayu Nina Agustina saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/1/2025), sangat menyayangkan keputusan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu yang menyepakati pelantikan kepala-wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024 secara bertahap mulai 6 Februari 2025. Sebab, keputusan tersebut jelas mengabaikan putusan MK Nomor 46/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan pelantikan serentak.

”Kok, ini terkesan terburu-buru (ingin ada pelantikan kepala daerah). Jangan sampai Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) melanggar putusan MK,” ujar Nina.

Pasti akan digugat, bisa akan digugat. Putusan MK itu adalah putusan tertinggi yang harus kita hormati.

Bukan hanya melanggar putusan MK mengenai keserentakan pilkada, Nina menambahkan, keputusan pelantikan yang akan dimulai pada 6 Februari 2025 juga melanggar dua putusan lain. Pertama, Keputusan Mendagri No 131.32-266 Tahun 2021 tertanggal 19 Februari 2021 bahwa masa jabatan bupati selama 5 tahun dan terhitung sejak pelantikan. Kedua adalah Putusan MK No 27/PUU-XXII/2024 yang menyatakan kepala daerah hasil Pilkada 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya kepala daerah hasil Pilkada 2024 sepanjang tidak melewati 5 tahun masa jabatan.

Parahnya lagi, menurut Nina, keputusan pelantikan kepala-wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024 secara bertahap mulai 6 Februari 2025 ini juga akan memotong banyak masa jabatan sejumlah kepala daerah yang sudah menjalani dua periode, khususnya para kepala daerah hasil Pilkada 2020. Hal ini sangat disayangkan karena 1-2 bulan masa jabatan sangat berarti untuk pengabdian di masyarakat.

”Jadi, kalau merujuk SK (surat keputusan) pengangkatan saya sebagai bupati tuh, bahkan (masa jabatan saya) sampai 2026. Ini saja sudah terpotong banyak. Kalau saya, kan, niatnya hanya ingin bekerja,” kata Nina.

Nina pun memprediksi, hal ini akan bermasalah di kemudian hari. Jika pemerintah dan DPR berkukuh pelantikan kepala daerah bakal dilakukan bertahap mulai 6 Februari 2025, bukan tidak mungkin para kepala daerah hasil Pilkada 2020 akan menggugatnya.

”Pasti akan digugat, bisa akan digugat. Putusan MK itu adalah putusan tertinggi yang harus kita hormati,” tegasnya.

Bupati Malaka Simon Nahak menyampaikan pendapat yang senada dengan Nina. Ia pun sangat berkeberatan dengan kebijakan DPR dan pemerintah yang mengadakan pelantikan bertahap mulai 6 Februari 2025 di mana kebijakan tersebut bertentangan dengan putusan MK soal keserentakan pilkada.

”Saya juga termasuk salah satu pemohon terkait keberatan atas pemotongan masa jabatan yang harusnya menurut UUD 1945 dengan UU Pemerintah Daerah, masa jabatan kepala daerah 5 tahun, tetapi kemudian secara manipulasi, diskriminasi UU, saya bersama teman-teman harus menjadi korban pilkada serentak dengan memotong masa jabatan kami sampai dengan pelantikan kepala daerah berikutnya,” ujar Simon.

Simon pun menyatakan akan mendukung para kepala daerah yang ingin mengajukan gugatan atas hal tersebut. Sebab, menurut dia, masa jabatan 1-2 bulan tetap sangat berarti untuk kelangsungan pembangunan di Malaka. ”Saya support,” katanya.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto pun sangat menyayangkan dengan kebijakan DPR dan pemerintah yang akan memulai pelantikan kepala daerah pada 6 Februari 2025. ”Kalau mau Indonesia menjadi lebih baik, seharusnya aturan harus ditegakkan, yakni putusan MK tentang pelantikan serentak. Kecuali kita mau sebaliknya,” ujarnya.

Saat ditanya apakah bakal mengajukan gugatan atas keputusan DPR dan pemerintah itu, ia hanya menjawab, ”Nanti saya kabari.”