Pelemahan Rupiah Tekan Industri Komponen Otomotif

JAKARTA, KOMPAS — Pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi menekan struktur biaya produksi industri komponen otomotif nasional. Pasalnya, industri ini memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor.

Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM) Rachmad Basuki, Selasa (9/6/2026), menjelaskan, dampak pelemahan rupiah terhadap industri komponen sangat bergantung pada porsi bahan baku impor yang digunakan dalam proses produksi.

”Raw material terbesar untuk suku cadang otomotif adalah besi dan baja spesifikasi khusus. Porsi impor bahan baku tersebut lebih dari 60 persen,” ujar Rachmad.

Pelemahan kurs secara langsung meningkatkan biaya pengadaan bahan baku yang sebagian besar dibeli dalam mata uang asing. Hal ini berdampak pada biaya produksi perusahaan komponen otomotif.

Tekanan biaya juga datang dari kenaikan harga oli yang digunakan hampir di seluruh proses permesinan dalam pembuatan komponen kendaraan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Mei 2026, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22 persen dengan andil inflasi sebesar 0,14 persen.

Komoditas yang memberikan andil inflasi komponen inti salah satunya pelumas/oli mesin yang mencapai 3,85 persen.

Rachmad menjelaskan, kenaikan harga oli akan memengaruhi biaya produksi karena merupakan salah satu komponen penting dalam operasional mesin manufaktur.

”Oli digunakan hampir di semua permesinan dalam pembentukan spare part (suku cadang). Dengan kenaikan oli, tentu akan berpengaruh terhadap biaya produksi suku cadang tersebut,” katanya.

Rachmad belum bisa memastikan besaran besaran kenaikan harga suku cadang di pasar seiring dengan pelemahan rupiah dan kenaikan harga oli. Sebab, setiap produsen memiliki struktur biaya, tingkat penggunaan bahan baku impor, serta skema kontrak yang berbeda dengan produsen kendaraan atau original equipment manufacturer (OEM).

Dalam situasi seperti sekarang, lanjut Rachmad, pengusaha suku cadang nasional memiliki ruang yang relatif terbatas untuk langsung menyesuaikan harga jual relatif terbatas. Sebab, sebagian besar anggota GIAMM terikat kontrak jangka menengah hingga panjang dengan pabrikan kendaraan.

”Mayoritas anggota GIAMM memasok ke pabrik kendaraan. Mereka tidak bisa sewaktu-waktu menaikkan harga karena bergantung pada perjanjian dengan OEM masing-masing,” ujar Rachmad.

Apabila nilai tukar rupiah terus melemah hingga menembus kisaran Rp 19.000-Rp 20.000 per dolar AS, dampaknya terhadap harga komponen diperkirakan akan berbeda-beda antarperusahaan.

Besarnya kenaikan harga akan sangat ditentukan oleh tingkat ketergantungan impor bahan baku dan hasil negosiasi antara produsen komponen dan pabrikan kendaraan.

”Angkanya bisa sangat bervariasi. Tidak ada angka pasti karena tergantung kandungan impor setiap produk dan perjanjian antara part maker dengan car maker,” kata Rachmad.

Pelaku industri berharap stabilitas nilai tukar tetap terjaga agar tekanan biaya produksi tidak semakin membebani daya saing industri komponen otomotif nasional yang selama ini menjadi bagian penting dalam rantai pasok manufaktur kendaraan di Indonesia.

Dampak kenaikan harga oli yang masuk struktur cuku cadang, sudah dirasakan oleh masyarakat. Andrie Latif, seorang biker asal Tangerang Selatan, terkejut saat menyervis rutin sepeda motornya pekan ini. Harga oli yang biasa dibelinya mengalami lonjakan signifikan.

”Saya ke bengkel untuk ganti oli Honda Tiger. Biasanya harga oli sekitar Rp 95.000, sekarang sudah Rp 155.000 untuk merek yang sama. Kenaikannya sekitar 60 persen. Untungnya biaya jasa ganti oli belum naik, tetap Rp 15.000,” ujar Andrie.

Kenaikan harga komponen lain juga mulai terasa. Salah satunya adalah CDI (capacitor discharge ignition). Komponen pengapian sepeda motor itu, menurut Andrie, mengalami kenaikan harga sekitar 20 persen.

Kenaikan harga komponen otomotif itu menambah beban pengeluaran pemilik kendaraan. Andrie memperkirakan biaya servis dan perawatan motornya yang selama ini mencapai sekitar Rp 2 juta per tahun berpotensi meningkat sedikitnya 20 persen apabila kondisi nilai tukar rupiah tidak membaik.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, tekanan terhadap rupiah telah berlangsung secara bertahap sejak awal tahun dan kini semakin terasa dampaknya terhadap sektor riil. Dampak dari pelemahan rupiah ini memengaruhi struktur biaya produksi, biaya pembiayaan, margin usaha, dan kepastian dalam pengambilan keputusan bisnis.

Menurut dia, industri manufaktur sangat rentan terhadap gejolak kurs karena sekitar 70 persen kebutuhan bahan baku dan barang antara masih bergantung pada impor. Kondisi tersebut menyebabkan kenaikan biaya produksi ketika rupiah melemah terhadap mata uang asing.

Kenaikan biaya impor tersebut terjadi di tengah tingginya biaya logistik, energi, dan pembiayaan yang masih membebani dunia usaha. Akibatnya, pelaku industri menghadapi tekanan biaya dari berbagai sisi secara bersamaan.

”Dalam praktiknya, dampak pelemahan rupiah tidak seragam antarindustri. Perusahaan yang memiliki kandungan lokal lebih tinggi atau memiliki natural hedge (lindung nilai alami) dari ekspor tentu relatif lebih resilien. Namun, bagi industri yang mayoritas input-nya masih impor dan pasarnya domestik, tekanan akan lebih besar,” kata Shinta.

Dalam situasi tersebut, perusahaan mulai mengevaluasi biaya produksi, kontrak pembelian bahan baku, strategi harga, pengelolaan persediaan, hingga rencana ekspansi usaha.

”Skenario terburuknya, apabila pelemahan rupiah berlangsung berkepanjangan dan tidak diimbangi dengan stabilisasi biaya energi, logistik, serta pasokan bahan baku, tekanan terhadap sektor manufaktur dapat semakin dalam,” kata Shinta.

Ia menambahkan, tingginya volatilitas nilai tukar berpotensi membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. ”Banyak perusahaan akan masuk ke mode wait and see, lebih selektif, dan menunda keputusan ekspansi sampai kondisi makro lebih stabil,” ujarnya.

Apindo berharap pemerintah bersama otoritas moneter dapat menjaga kredibilitas ekonomi dan kepercayaan pasar guna menstabilkan nilai tukar rupiah.

Selain itu, pemerintah diminta mempercepat upaya menurunkan berbagai sumber ekonomi berbiaya tinggi (high cost economy) yang selama ini membebani industri, mulai dari biaya logistik, energi, perizinan, pembiayaan, hingga berbagai biaya kepatuhan regulasi.

Apindo berharap, koordinasi kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, perindustrian, investasi, dan ketenagakerjaan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi tanpa mengorbankan daya saing industri, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif menjelaskan, secara umum industri manufaktur dapat dikelompokkan ke dalam empat kluster berdasarkan sumber bahan baku dan tujuan pasarnya.

Kluster pertama adalah industri yang menggunakan bahan baku impor dan menjual produknya di dalam negeri. Kluster kedua, merupakan industri yang menggunakan bahan baku impor, tetapi produknya ditujukan untuk pasar ekspor.

Kluster ketiga, industri yang menggunakan bahan baku domestik dan menjual produknya di pasar dalam negeri. Kluster keempat, industri yang menggunakan bahan baku dalam negeri untuk menghasilkan produk ekspor.

”Dari empat kluster itu yang perlu dicermati adalah industri yang bahan bakunya impor tetapi produknya dijual di dalam negeri. Di sektor ini tekanan akibat pelemahan rupiah paling terasa karena biaya bahan baku naik, sementara kemampuan menaikkan harga jual tidak selalu mudah,” ujar Febri.

Untuk mengurangi tekanan biaya akibat fluktuasi kurs, Kementerian Perindustrian mendorong pelaku usaha memanfaatkan fasilitas Local Currency Settlement (LCS) yang difasilitasi Bank Indonesia. Melalui skema tersebut, transaksi perdagangan dengan sejumlah negara mitra dapat dilakukan menggunakan mata uang lokal tanpa harus bergantung pada dolar AS.

”Ketika membeli bahan baku impor, industri tidak harus selalu menggunakan dolar. Untuk negara-negara yang sudah memiliki kerja sama dengan Indonesia, seperti China, Jepang, Malaysia, dan Thailand, transaksi bisa menggunakan mata uang masing-masing,” kata Febri.

Febri menjelaskan, berdasarkan struktur input industri manufaktur, hanya sekitar 21 persen bahan baku industri yang berasal dari impor. Sisanya berasal dari industri manufaktur domestik dan sektor hulu dalam negeri.

Sebanyak 34 persen input industri berasal dari sesama sektor manufaktur, baik industri hulu maupun industri antara (intermediate) yang memasok bahan baku ke industri hilir. Adapun sekitar 45 persen berasal dari sektor hulu domestik seperti perkebunan, kehutanan, pertambangan, minyak dan gas, serta sektor utilitas, seperti listrik dan gas.

Selama ini ada narasi bahwa 70 persen bahan baku industri berasal dari impor. Angka itu sebenarnya mengacu pada komposisi impor nasional, bukan terhadap total input industri manufaktur. Kalau dilihat dari seluruh struktur input industri, porsi impor hanya sekitar 21 persen.