”Pembebasan” Tanker Pertamina, Ujian Diplomasi Indonesia

Meski Iran sudah memberi sinyal positif, hingga kini dua kapal tanker Indonesia masih tertahan di Teluk Arab. Koordinasi antara kedua negara terkait pelintasan di Selat Hormuz masih berlangsung. Kemampuan diplomasi RI untuk melindungi kepentingan strategisnya sedang diuji.

Sejak Amerika Serikat-Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026, Teheran menutup Selat Hormuz. Jalur ini merupakan salah satu perairan strategis bagi perdagangan seperlima pasokan minyak dan gas dunia.

Saat ini, sekitar 2.000 kapal terdampar di perairan Teluk, menurut Organisasi Maritim Internasional (IMO). Jumlah itu termasuk dua kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS), yakni Kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro.

Data dari Vessel Finder per Kamis (2/4/2026) siang menyebutkan, Pertamina Pride sedang berada di Teluk Arab. Kapal ini seharusnya tiba di Pelabuhan Cilacap, hari ini. Kapal Gamsunoro juga berada di teluk tersebut, tetapi dengan status dalam perjalanan menuju Dubai, Uni Emirat Arab, untuk menunggu arahan selanjutnya.

”Kementerian Luar Negeri Indonesia terus berkoordinasi dengan Pertamina serta pihak terkait untuk menindaklanjuti respons positif Pemerintah Iran terkait pelintasan kapal Pertamina di Selat Hormuz. Saat ini, terdapat sejumlah hal teknis yang sedang ditindaklanjuti dan dikoordinasikan oleh pihak-pihak terkait agar pelintasan berjalan aman dan lancar,” kata Juru Bicara Kemenlu RI Yvonne Mewengkang saat dihubungi di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Kabar baik itu muncul seiring Iran mulai membuka selat secara terbatas, termasuk untuk China, India, Pakistan, Jepang, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Teheran mengklaim bahwa pembukaan selat bergantung apakah negara-negara itu dianggap berpihak kepada musuh atau tidak.

Kini, perkembangan terakhir menyebutkan Iran berencana memberlakukan tarif tol di Selat Hormuz. Pada Selasa (31/3/2026), media lokal melaporkan, sebuah komite di Parlemen Iran menyetujui rencana pungutan biaya di jalur air tersebut serta larangan kapal yang terkait AS-Israel melintas. RUU ini harus melewati pemungutan suara terlebih dulu.

Yvonne menegaskan, hubungan Indonesia-Iran telah terjalin lebih dari tujuh dekade. Persahabatan yang terjalin lama ini menjadi landasan kuat untuk menjaga komunikasi terbuka dan konstruktif antara kedua pihak.

”Hubungan kedua negara dalam forum multilateral, seperti D8 dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), juga menjadi saluran penting untuk memperluas ruang dialog, membangun saling pengertian, dan mendorong terciptanya suasana kondusif bagi penyelesaian damai. Indonesia secara konsisten mendorong deeskalasi, dialog, dan diplomasi di kawasan,” ujar Yvonne.

Dibandingkan dengan sejumlah negara, Indonesia membutuhkan waktu lebih lama untuk berkoordinasi dengan Iran terkait pelintasan di jalur perdagangan minyak dan global itu. Kamis (26/3/2026), Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, kapal-kapal Malaysia sekarang bisa melewati Selat Hormuz tanpa membayar. Begitu pula dengan Thailand.

Pakar Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, mengatakan, kebijakan politik luar negeri RI menjadi salah satu faktor yang membuat negosiasi membutuhkan upaya lebih. Meski Indonesia-Iran adalah sahabat baik, hubungan kedua negara kurang mendapat perhatian di era Presiden Prabowo Subianto.

”Selama berkunjung ke Timur Tengah, Presiden Prabowo belum pernah mengunjungi Iran. Selain itu, bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) menunjukkan kedekatan RI dengan Amerika Serikat dan ada pula Israel dalam lembaga itu. Situasi ini memicu kerenggangan secara psikologis dengan Iran,” tutur Yon.

Direktur Eksekutif Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Ryantori menambahkan, Presiden Prabowo sudah mencoba mengungkapkan simpati ke Iran. Selain itu, Indonesia sejauh ini menerapkan negosiasi intensif sekaligus smart diplomacy untuk membebaskan Pride dan Gamsunaro. Namun, langkah-langkah tersebut belum cukup.

”Sayangnya, sejauh ini belum terlihat ketegasan yang proporsional, khususnya terkait sikap Indonesia terhadap tekanan unilateral AS-Israel ke Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Posisi Indonesia saat ini agak tersandera di dalam BoP,” ujar Ryantori.

Padahal, sebagai negara yang diserang, Iran membutuhkan dukungan dari negara-negara lain. ”Dengan sikap Indonesia sejauh ini, wajar jika kemudian Iran tidak memberi karpet merah di Selat Hormuz,” kata pakar Hubungan Internasional Universitas Moestopo (Beragama) itu.

Presiden Prabowo menganut prinsip diplomasi ”seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak”. Selama perang AS-Israel berlangsung, presiden juga terus menegaskan polugri yang menganut prinsip bebas dan aktif.

Ryantori berpendapat, prinsip bebas dan aktif masih relevan dengan situasi dunia saat ini. Akan tetapi, Jakarta seharusnya punya kemampuan memantau perkembangan internasional secara real-time dan empati terhadap Iran beserta dinamikanya.

”Kalau punya negara sahabat, tetapi toksik seperti Israel tentu akan kontraproduktif. Kalau musuh ada membuat kita tertantang untuk bertahan dan maju, justru musuh semacam itu diperlukan,” tutur Ryantori.

Yon melanjutkan, Indonesia perlu melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki relasi bilateral dengan Iran. Presiden Prabowo bisa menghubungi langsung Presiden Iran Masoud Pezeshkian untuk menyampaikan simpati sekaligus pandangan terkait perang AS-Israel terhadap Iran. Indonesia juga bisa mengirim bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Iran, seperti permintaan Kedutaan Besar Iran di Jakarta.

Ilango Karuppannan, mantan diplomat Malaysia, mengatakan, dengan perkembangan situasi saat ini, semakin banyak negara Asia dan ASEAN yang bernegosiasi dengan Iran demi mendapat akses Selat Hormuz. Namun, hasilnya bisa berbeda-beda.

”Iran kemungkinan akan menilai negara-negara berdasarkan keselarasan politik dan postur strategis. Negara-negara yang dianggap bersekutu erat dengan AS atau yang menampung fasilitas militer AS mungkin menghadapi kesulitan yang lebih besar. Negara-negara yang lebih netral mungkin memiliki prospek yang lebih baik,” kata Ilango dilansir dari CNA.

Malaysia, misalnya, punya kedekatan dengan Iran sebagai negara Muslim. Selain itu, PM Anwar menjaga komunikasi intens dengan Presiden Pezeshkian selama perang. Meskipun bukan anggota tetap, Thailand juga merupakan negara mitra di BRICS dengan Iran sebagai anggota.

Sejak 2 Maret 2026, jumlah total kapal yang melewati Selat Hormuz hampir sama dengan jumlah kapal yang biasanya lewat dalam sehari, menurut Lloyd’s List pada 25 Maret. Sebanyak 142 kapal telah melintas, tetapi 67 persen kapal berafiliasi dengan Iran baik melalui perdagangan maupun kepemilikan. Sisa kapal non-Iran sebagian besar adalah kapal Yunani (15 persen) dan kapal China (10 persen).

Dari jumlah tersebut, total 26 kapal telah melintas dengan mengikuti rute yang dimodifikasi sejak 13 Maret 2026. Pelintasan melalui rute itu berdasarkan persetujuan di bawah sistem ”tol” yang membuat kapal harus menjalani sejumlah skema pemeriksaan.

Meskipun tidak semua kapal membayar tol, setidaknya dua kapal telah membayar dalam mata uang yuan, sebagaimana disebutkan dalam laporan Lloyd’s List. Bloomberg melaporkan pada 24 Maret 2026 bahwa pembayaran mencapai 2 juta dolar AS per pelayaran. Iran membantah laporan itu.

Joanne Lin, Koordinator Pusat Studi ASEAN di Institut ISEAS-Yusof Ishak Singapura, memperkirakan, Indonesia menjadi negara berikut yang bisa mendapat akses ke Selat Hormuz. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim yang berprinsip nonblok, Indonesia bersama Iran sama-sama menjadi anggota di BRICS, D8, dan OKI.

”Pelajaran yang lebih realistis bagi ASEAN adalah untuk melakukan diversifikasi pemasok jika memungkinkan, memperkuat cadangan strategis, meningkatkan perencanaan kontingensi, serta mempercepat upaya energi terbarukan dan transisi energi. Hal ini agar kerentanan kawasan ini berkurang,” kata Lin. (Reuters)