Pembelian Gabah Kembali Pakai Syarat Kualitas, Kanal Penyaluran CBP Diperluas

JAKARTA, KOMPAS — Harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen di tingkat petani bakal kembali dilengkapi dengan syarat kualitas gabah. Selain itu, harga pembelian beras di gudang Perum Bulog dan harga eceran tertinggi beras akan disesuaikan. Kanal penyaluran cadangan beras pemerintah juga diperluas.

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis, Senin (26/5/2025), mengatakan, pemerintah telah memutuskan sejumlah kebijakan terkait gabah dan beras dalam rapat koordinasi tingkat Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan pada 20 Mei 2025. Pertama, pemerintah akan kembali melengkapi HPP gabah kering panen (GKP) dengan syarat kualitas gabah untuk mengurangi penurunan kualitas beras.

”Kebijakan HPP GKP dengan syarat kualitas gabah akan digulirkan setelah masa berlaku Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 selesai,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta.

Inpres No 6/2025 mengatur tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Salah satu poin dari regulasi itu adalah kewajiban pembelian GKP dengan any quality atau segala kualitas minimal sesuai HPP Rp 6.500 per kg.

Kebijakan HPP GKP dengan syarat kualitas gabah akan digulirkan setelah masa berlaku Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 selesai.

Kompas mencatat, dalam penerapan kebijakan itu, gabah yang diserap Bulog dan mitra Bulog ada yang kurang berkualitas. Di Cirebon, Jawa Barat, misalnya, terdapat gabah belum siap panen dan gabah dengan kadar air yang tinggi.

Adapun di Indramayu, Jawa Barat, terdapat gabah hampa atau kopong dan gabah belum siap panen. Bahkan, ditemukan pula batu, potongan besi, piring plastik, dan ember adukan dalam karung berisi gabah (Kompas, 26/5/2025).

Kedua, Nita melanjutkan, pemerintah juga sedang mematangkan harga pembelian beras di Bulog, misalnya Rp 13.000 per kilogram (kg). Pemerintah juga akan menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) beras sesuai dengan masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan terkait.

Dalam materi paparan Bapanas juga disebutkan rapat koordinasi di Kemenko Pangan memutuskan  CBP di Bulog yang hampir mencapai 4 juta ton perlu disalurkan mininal sebanyak 2,7 juta ton sampai Desember 2025. Penyaluran CBP itu akan dilakukan melalui sejumlah program.

Pertama, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara gradual, termasuk di zona 3 yang mencakup wilayah Indonesia bagian timur. Untuk itu, setiap bulan Bulog harus menyalurkan beras di kisaran 370.000-385.000 ton.

Kedua, bantuan pangan berupa beras yang dihentikan sejak Januari 2025 akan digulirkan kembali. Bantuan pangan itu akan diperluas menjadi tujuh sasaran penyaluran sesuai amanat Diktum Keempat Inpres No 6/2025.

Dalam diktum itu disebutkan penyaluran CBP pemerintah tidak terbatas untuk program SPHP, bantuan pangan, dan tanggap darurat bencana. CBP juga dapat disalurkan untuk aparatur sipil negara, TNI, Kepolisian Negara RI, program Makan Bergizi Gratis, cadangan beras pemerintah daerah, kerja sama internasional, dan bantuan pangan luar negeri.

Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono juga mendukung pemerintah segera menyalurkan CBP. Dalam jangka pendek ini, penyaluran beras SPHP sangat diperlukan di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur atau zona 3.

Saat ini, harga beras medium di wilayah-wilayah tersebut, terutama Papua, masih tinggi atau di atas HET Rp 13.500 per kg. Per 23 Mei 2025, harga beras medium di Kabupaten Jayawijaya Rp 25.000 per kg, sedangkan Manokwari dan Mimika masing-masing Rp 17.000 per kg.

”Lantaran ada tantangan geografis dan keamanan di sejumlah wilayah Papua, pemerintah perlu mengoptimalkan jembatan udara dan bekerja sama dengan TNI dan Polri,” katanya.

Selain itu, Edy juga meminta pemerintah tidak hanya bergantung pada badan usaha milik negara untuk menstabilkan harga pangan. Badan usaha milik daerah juga perlu dilibatkan.

Dalam rapat itu, Bulog berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah baik dalam penyerapan gabah maupun penyaluran CBP. Per 25 Mei 2025, total stok beras di Bulog mencapai 3,8 juta ton.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida menuturkan, per 25 Mei 2025, Bulog telah menyerap gabah dari dalam negeri sebanyak 2,32 juta ton setara beras. Bulog masih akan terus meningkatkan serapan gabah tersebut hingga akhir 2025 hingga mencapai target 3 juta ton beras.

“Stok beras itu tersebar di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia. Kami siap jika pemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog untuk menyalurkan beras SPHP dan bantuan pangan, termasuk di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur,” katanya.