Pemerintah Diminta Berikan Kuota Khusus Haji untuk Penyandang Disabilitas

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Nasional Disabilitas berharap pemerintah memberikan kuota haji khusus untuk penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut dinilai penting sebagai bentuk pemenuhan hak beribadah bagi penyandang disabilitas.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia seusai penutupan Orientasi dan Pembekalan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Selasa (6/5/2025), di Asrama Haji Banten, Kota Tangerang, Banten.

”Kami meminta kuota khusus haji untuk disabilitas. Ini dengan pertimbangan kematangan usia untuk berhaji bagi disabilitas lebih lama. Sebagai contoh, ada yang tamat SMA di usia 20 tahun dan setelah itu mereka baru berusaha bekerja dan mengumpulkan biaya haji,” kata Dante.

Menurut dia, penting untuk membangun perspektif yang berpihak kepada penyandang disabilitas, termasuk untuk pemenuhan hak beribadah.

Dalam kesempatan tersebut, Dante juga berterima kasih karena tahun ini Kementerian Agama memberinya kesempatan untuk menjadi petugas haji bersama beberapa perwakilan lain.

”Kehadiran kami tentu bukan sekadar menjadi petugas, tetapi juga untuk melihat langsung bagaimana pelayanan haji bagi penyandang disabilitas. Tentu nanti hasilnya akan menjadi masukan dan bahan diskusi terkait pelayanan haji bagi penyandang disabilitas di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

Dante menuturkan, pada tahun ini ada sekitar 400 anggota jemaah haji yang merupakan penyandang disabilitas. ”Tapi, ini disabilitas yang tampak. Yang tidak terlihat tidak ketahuan. Misalnya yang disabilitas mental, disabilitas intelektual, gangguan pendengaran, dan lainnya,” ungkapnya.

Direktur Bina Haji Kemenag Musta’in Ahmad mengatakan, salah satu poin penting dalam pelayanan ibadah haji tahun ini adalah inklusi. Hal itu, antara lain, diwujudkan dalam pelayanan haji yang ramah disabilitas, lanjut usia, dan perempuan.

”Tahun ini kami mendapatkan tambahan kuota petugas hingga jumlahnya menjadi sekitar 2.000 orang. Petugas ini kami harapkan sigap untuk memberi layanan pada jemaah, terutama jemaah lansia dan disabilitas. Semua fasilitas telah disiapkan dan kami berharap pelaksanaan ibadah haji sukses,” katanya.

Pada puncak ibadah haji nantinya, Kemenag menerapkan skema murur bagi jemaah disabilitas dan lansia. Murur adalah skema mabit dengan cara hanya melintas di Muzdalifah.

Lazimnya jemaah menginap di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah. Namun, dalam skema murur, jemaah haji diberangkatkan dari Arafah setelah masuk waktu maghrib dan hanya melintas di Muzdalifah. Mereka tidak turun dari bus dan selanjutnya menuju ke Mina.

Pada tahun 2024, skema ini diterapkan utamanya bagi jemaah lanjut usia, disabilitas, uzur, dan sakit. Tahun ini, skema ini kembali dilakukan dengan cakupan lebih luas. Skema tersebut akan ditetapkan pada sekitar 50.000 anggota jemaah haji.

Tahun ini kami mendapatkan tambahan kuota petugas hingga jumlahnya menjadi sekitar 2.000 orang. Petugas ini kami harapkan sigap untuk memberi layanan pada jemaah, terutama jemaah lansia dan disabilitas.