Kesenjangan Sosial dan Minimnya Lapangan Kerja Jadi Jantung Persoalan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah belum mampu menjawab akar permasalahan publik di balik gejolak sosial-politik yang terjadi belakangan. Akar masalah tersebut menyangkut perekonomian. Salah satunya soal ketersediaan lapangan kerja.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, akar masalah dari gejolak sosial-politik yang terjadi belakangan ini ialah perekonomian. Gelombang protes yang berangsur tak kondusif pun semakin menambah ketidakpastian dari sisi domestik.

Dari pidato yang disampaikan kemarin, belum ada hal-hal yang jelas untuk bagaimana kita mencoba membereskan perekonomian ini.

”Sayangnya, pemerintah kita, termasuk Presiden sendiri, itu kurang tanggap. Dari pidato yang disampaikan kemarin, belum ada hal-hal yang jelas untuk bagaimana kita mencoba membereskan perekonomian ini,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Senin (9/1/2025).

Alih-alih memahami akar permasalahan yang ada, Presiden justru menyampaikan paradoks terkait kondisi perekonomian nasional yang sedang baik-baik saja, bahkan dikatakan sedang bangkit. Padahal, saat ini masyarakat sedang menghadapi permasalahan ekonomi yang cukup serius.

Yose menjelaskan, terdapat tiga permasalahan ekonomi utama yang tengah dihadapi, yakni kondisi iklim investasi, ketenagakerjaan terkait penciptaan lapangan pekerjaan, dan pelemahan daya beli. Ketiga masalah tersebut pun saling berkaitan.

Adapun pelemahan daya beli masyarakat itu, antara lain, terefleksi dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,97 persen pada triwulan II-2025. Angka ini berada di bawah 5 persen dan hanya naik tipis, dari triwulan I-2025 yang tumbuh 4,95 persen dan triwulan II-2024 yang tumbuh 4,93 persen.

Jadi, kita jangan hanya terlalu fokus pada apa yang terjadi selama beberapa hari ini karena itu akan mengaburkan permasalahannya. Permasalahan yang lebih mendasar adalah kondisi perekonomian kita yang memang memburuk pada saat ini.

Sementara itu, merujuk Satudata Kementerian Ketenagakerjaan, 42.385 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari Januari hingga Juni 2025. Angka tersebut melonjak tajam 32,19 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Jika kondisi iklim bisnis dan investasi tidak kondusif, sulit menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Kemudian, tanpa adanya penciptaan lapangan pekerjaan secara berkualitas, pendapatan masyarakat pun berkurang sehingga daya beli melemah.

”Jadi, kita jangan hanya terlalu fokus pada apa yang terjadi selama beberapa hari ini karena itu akan mengaburkan permasalahannya. Permasalahan yang lebih mendasar adalah kondisi perekonomian kita yang memang memburuk pada saat ini,” ujar Yose.

Ke depan, salah satu risiko yang dihadapi ialah kemungkinan turunnya peringkat kredit Indonesia yang kini masih berada di level investment grade alias layak investasi. Jika itu terjadi, pembiayaan negara akan membengkak seiring tingginya imbal hasil yang ditawarkan atau bahkan obligasi negara tidak laku di pasar.

Oleh karena itu, dalam jangka pendek pemerintah harus memperkuat kepastian hukum terkait pelindungan terhadap properti publik dan negara. Untuk jangka panjang, pemerintah juga perlu mengevaluasi seluruh kebijakan ekonomi yang bersifat populis, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Bogor dan Universitas Paramadina, Didin S Damanhuri, menyatakan, respons pemerintah terkait penegakan hukum atas gejolak sosial-politik serta evaluasi terhadap anggota DPR dan tunjangan DPR rumah terbilang cukup cepat.

Namun, langkah tersebut hanya menyelesaikan masalah dalam jangka pendek. ”Kalau menurut saya, untuk jangka pendek sudah oke. Akan tetapi, untuk jangka menengah dan panjang tidak cukup,” katanya.

Didin mengingatkan, salah satu akar permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia ialah terkait ketimpangan. Alhasil, isu gaji seorang anggota DPR hingga Rp 230 juta ditambah dengan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta pun menyulut kekecewaan dan kemarahan masyarakat.

Salah satu indikator ketimpangan tersebut tampak dari Material Power Indeks (MPI) yang membandingkan rata-rata kekayaan 40 orang terkaya dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita. Pada 2024, MPI tercatat sebesar 1.263.381.

Artinya, rata-rata kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia mencapai 1,26 juta kali lipat dari rata-rata kekayaan masyarakat Indonesia. Angka tersebut melonjak hingga dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir dari 2014 yang sebesar 691.646.

”Presiden mungkin nanti perlu menangkap persoalan ketimpangan ekonomi ini dan kemudian memberi respons. Jadi, saya masih ingat, setelah kejadian Malari (Malapetaka 15 Januari 1974), Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan delapan jalur pemerataan pada 1978,” ujar Didin.

Saat itu, pemerintah Orde Baru menetapkan program itu dalam masa Pembangunan Lima Tahun (Pelita) 1979-1984. Pemerataan tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan pokok, kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan, pendapatan, kesempatan kerja, berusaha, partisipasi pembangunan, penyeberangan pembangunan, serta memperoleh keadilan.

Menurut Didin, ide dasar pengambilan kebijakan tersebut patut ditiru oleh pemerintah dalam menghadapi kondisi perekonomian terkini. Meski marak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pemerintahan Orde Baru mampu memacu pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 7 persen.

Pemerintah perlu mengumumkan investigasi independen terhadap insiden pemicu eskalasi dengan tenggat jelas, memublikasikan temuan berkala, dan menegakkan protokol pengamanan yang melindungi warga di seluruh kota. Kepastian penegakan hukum akan menurunkan premi risiko politik.

Pengajar Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, berpendapat, respons pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memang mulai meredakan kepanikan. Akan tetapi, langkah itu belum cukup untuk memulihkan keyakinan pasar dan dunia usaha.

”Pemerintah perlu mengumumkan investigasi independen terhadap insiden pemicu eskalasi dengan tenggat jelas, memublikasikan temuan berkala, dan menegakkan protokol pengamanan yang melindungi warga di seluruh kota. Kepastian penegakan hukum akan menurunkan premi risiko politik,” katanya.

BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan, Syafruddin. melanjutkan, juga perlu menggelar rapat bersama, yang antara lain membahas upaya intervensi valuta asing, koridor likuiditas perbankan, kesiapan pembelian Surat Berharga Negara (SBN), serta panduan kebijakan suku bunga ke depan.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengaktifkan posko logistik untuk menjaga distribusi pangan dan BBM, mengamankan simpul transportasi, serta menyediakan jalur cepat bagi kegiatan ekonomi harian.

Syafruddin menambahkan, perlu juga penjaminan kredit darurat bagi UMKM, percepatan klaim asuransi kerusakan usaha, dan bantalan sosial temporer untuk menjaga daya beli. Paket ini akan mengunci harapan publik, menahan penundaan investasi, dan memastikan gejolak sosial-politik tidak menjalar menjadi guncangan terhadap pertumbuhan.

”Dunia bisnis membaca gejolak politik sebagai indikator risiko. Setiap aksi massa besar yang berujung kerusuhan dipandang sebagai ancaman terhadap kepastian hukum dan keamanan usaha. Investor global sangat sensitif terhadap instabilitas politik,” ujar Syafruddin.

Merujuk data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Senin (1/9/2025) ditutup di level Rp 16.463 per dollar AS. Angka ini melemah 1,27 persen dibanding kondisi rupiah pada penutupan pasar akhir pekan lalu yang sebesar Rp 16.255 per dollar AS.

Menganggapi situasi tersebut, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI Erwin Gunawan Hutapea dalam keterangan tertulis menyampaikan, ”Bank Indonesia akan berada di pasar untuk memastikan nilai tukar rupiah bergerak sesuai nilai fundamentalnya melalui mekanisme pasar yang berjalan dengan baik.”

Dalam kaitan ini, BI terus memperkuat langkah-langkah stabilisasi melalui intervensi, baik di pasar off-shore atau transaksi berjangka di luar negeri (NDF), transaksi berjangka domestik (DNDF), transaksi spot di pasar domestik, maupun di pasar sekunder SBN.

Selain itu, BI juga akan menjaga kecukupan likuiditas rupiah dengan membuka akses likuiditas kepada perbankan melalui transaksi pembelian kembali surat berharga (Repo), transaksi valuta asing (FX Swap), pembelian SBN di pasar sekunder, dan fasilitas pinjaman (lending facility).

Berdasarkan data transaksi 25-28 Agustus 2025, aliran modal asing mencatatkan jual neto sebesar Rp 0,25 triliun di pasar keuangan domestik. Ini terdiri dari jual neto di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 10,79 triliun serta beli neto sebesar Rp 2,62 triliun di pasar saham dan Rp 7,93 triliun di pasar SBN.

Sejak awal tahun hingga 28 Agustus 2025, aliran modal asing mencatatkan jual neto sebesar Rp 65,85 triliun di pasar keuangan domestik. Ini terdiri dari jual neto Rp 48,01 triliun di pasar saham dan Rp 94,28 triliun di SRBI serta beli neto sebesar Rp 76,44 triliun di pasar SBN.