Pacu Pertumbuhan, Pemerintah Akan Perkuat Ekosistem  Pasar Modal

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berkomitmen mendukung kinerja pasar modal Indonesia tetap positif di 2025, selaras dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Kolaborasi pemerintah dengan ekosistem pasar modal menjadi strategi untuk mendukung perekonomian di tengah tantangan ekonomi ke depan.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Seremoni Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, di Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Setelah melalui 2024 yang menantang dengan tahun politik yang menguras anggaran pemerintah, dampak perubahan iklim, dan beragam peristiwa ekonomi global, pemerintah mengharapkan perbaikan kinerja ekonomi di awal tahun 2025, terutama dari dalam negeri.

Perbaikan ini, kata Menkeu, diawali dengan pencapaian ekonomi dan program pemerintah sepanjang 2025. Salah satunya, Menkeu mengatakan, dari defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang lebih kecil dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,7 persen produk domestik bruto (PDB). Defisit anggaran adalah nilai kelebihan belanja pemerintah dibandingkan pendapatannya.

”Artinya, APBN kita tutup di tahun 2024 relatif sehat, aman, dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025,” ujarnya.

Pemerintah juga melanjutkan paket stimulus ekonomi di 2025, yang sebelumnya digelontorkan guna mengurangi dampak negatif kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.

”Meskipun PPN-nya tidak jadi naik dan hanya naik untuk item yang sangat terseleksi, paket stimulusnya tidak ditarik,” kata Menkeu.

Stimulus itu meliputi pembebasan Pajak Penjualan untuk properti rumah dengan nilai hingga Rp 2 miliar pada semester pertama 2025 yang dilanjutkan dengan subsidi 50 persen pada semester kedua. Kemudian, ada insentif PPN untuk sektor otomotif, termasuk untuk kendaraan hibrida dan kendaraan listrik.

Stimulus pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) juga diberikan untuk pelaku UMKM yang omzetnya di bawah Rp 500 juta per tahun dan sampai dengan Rp 4,8 miliar PPh final 0,5 persen. Dari sektor energi, pemerintah juga memberikan diskon listrik 50 persen untuk pelanggan di bawah 2200 VA, yang mencakup hampir 94 persen pelanggan listrik.

Ada juga bantuan untuk 16 juta keluarga dari kelompok miskin berupa beras 10 kilogram per bulan. Tidak ketinggalan juga dukungan untuk industri padat karya berupa pinjaman dengan subsidi bunga 5 persen.

Menkeu, pada kesempatan itu, menjawab dorongan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait implementasi pajak karbon dan regulasi batas atas emisi sektoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon. Dalam hal ini, ia mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam acara pembukaan itu juga mengatakan, kinerja pasar modal yang positif merupakan modal penting bagi kita mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

”Untuk itu, pada 2025, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk SRO (self regulatory organization) pasar modal, berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai program strategis pemerintah,” katanya.

Komitmen itu, kata Mahendra, dilakukan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan tercatat. Program strategis ini dilaksanakan melalui berbagai inisiatif, termasuk meningkatkan porsi saham free flow atau saham publik dan mendorong perusahaan dengan kapitalisasi besar untuk melantai di bursa.

Kemudian, pengembangan produk, infrastruktur, dan layanan baru melalui peningkatan peran investor institusi pada pasar perdana dan sekunder di pasar modal. Salah satu produk yang akan dimaksimalkan adalah efek beragun aset (EBA). ”Dalam konteks ini, kami mendorong optimalisasi penggunaan efek beragun aset untuk mendukung likuiditas pelaksanaan program 3 juta rumah,” kata Mahendra.

Selanjutnya, OJK mendukung penguatan kapasitas anggota bursa dan manajer investasi dalam hal tata kelola, pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan, termasuk keamanan teknologi informasi dan operasional. ”Penguatan integritas pasar akan terus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten, terutama untuk melindungi investor retail dari saham-saham dengan pergerakan yang tidak wajar,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu Mahendra melaporkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir tahun 2024 ditutup di level 7.079,91 atau turun 2,6 persen dari penutupan di tahun 2023. Volatilitas atau fluktuasi pergerakan harga IHSG sepanjang 2024 juga disebut cukup tinggi hingga membuat jarak 1.200 poin antara harga tertinggi di 7.900 dan harga terendah di 6.726.

Nilai kapitalisasi pasar di perdagangan akhir tahun lalu mencapai Rp 12,3 triliun atau tumbuh 6 persen secara tahunan. Kemudian, sepanjang tahun lalu terjadi 199 aktivitas penghimpunan dana penawaran umum dengan total nilai penghimpunan dana Rp 259 triliun, termasuk dari rilisnya 43 emiten baru dengan nilai penghimpunan dana Rp 16,68 triliun dan penawaran umum oleh pemegang saham (PUPS) senilai Rp 41,77 triliun.

Kinerja Bursa Karbon hingga 27 Desember 2024 mencatatkan volume transaksi 908.000 ton CO2 equivalen dengan total nilai transaksi akumulasi Rp 50,64 triliun.

Kapitalisasi saham di pasar modal, menurut Mahendra, baru mencapai 56 persen PDB. Walaupun bertumbuh, perbandingan itu masih berada di bawah negara kawasan, seperti India sebesar 140 persen, Thailand sebesar 101 persen, dan Malaysia 97 persen.

”Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk merealisasikan ruang dan potensi pertumbuhan pasar modal yang masih sangat besar, diperlukan penguatan ekosistem pasar modal kita,” ujarnya.