Venezuela Menolak Tunduk kepada AS

CARACAS, SENIN — Pemerintah interim Venezuela menegaskan tetap mendukung Presiden Nicolas Maduro dan menolak tekanan Amerika Serikat. Di sisi lain, produksi minyak mulai dipangkas akibat embargo AS. Pengiriman minyak ke China ikut terganggu.

Pejabat senior Venezuela menyatakan pemerintahan tetap berjalan di Caracas meski Maduro telah ditahan di New York, AS.

”Di sini, persatuan kekuatan revolusioner lebih dari terjamin, dan di sini hanya ada satu presiden, namanya Nicolas Maduro Moros,” kata Menteri Dalam Negeri Venezuela Diosdado Cabello dalam rekaman audio yang dirilis Partai Sosialis Bersatu Venezuela (PSUV), Senin (5/1/2026).

Penangkapan Maduro memicu ketidakpastian politik dan ekonomi di Venezuela. Presiden AS Donald Trump menyatakan AS akan mengambil alih kendali dan menjalankan Venezuela hingga tercapai transisi yang aman. Trump juga menyatakan perusahaan-perusahaan minyak AS akan masuk ke Venezuela setelah embargo diberlakukan.

Pemerintah Venezuela menyebut penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, sebagai penculikan. Foto Maduro (63) dalam kondisi diborgol dan ditutup matanya pada Sabtu (3/1/2026) menyentak Venezuela. Operasi itu disebut sebagai intervensi AS paling kontroversial di Amerika Latin sejak invasi Panama 37 tahun lalu.

Menteri Pertahanan Venezuela Jenderal Vladimir Padrino mengatakan, serangan AS membunuh prajurit, warga sipil, serta sebagian besar pasukan pengamanan presiden. Ia menyatakan, angkatan bersenjata Venezuela telah diaktifkan untuk menjamin kedaulatan negara.

Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez, yang juga menjabat Menteri Perminyakan, ditunjuk sebagai pemimpin interim dengan restu Mahkamah Agung Venezuela. Meski demikian, Rodriguez menegaskan, Maduro tetap presiden yang sah. Selama ini, Rodriguez dikenal memiliki jejaring dengan sektor swasta dan pemahaman mendalam tentang industri minyak.

Trump mengancam Rodriguez akan membayar harga yang lebih besar dibanding Maduro jika ia tidak melakukan hal yang benar. Rodriguez membantah klaim Trump bahwa ia bersedia bekerja sama dengan AS.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan, pemimpin Venezuela berikutnya harus sejalan dengan kepentingan AS. Di antaranya, memastikan industri minyak Venezuela tidak jatuh ke tangan musuh AS serta menghentikan perdagangan narkotika.

”Itu berarti ekonomi mereka tidak akan bisa maju sampai kondisi-kondisi yang menjadi kepentingan nasional AS dan kepentingan rakyat Venezuela terpenuhi,” kata Rubio dalam wawancara dengan program ”This Week” di ABC.

Selama beberapa bulan terakhir, Pemerintah Venezuela menuduh Trump berupaya mengambil sumber daya alam negara itu, khususnya minyak. Tuduhan ini menguat setelah Trump menyatakan akan memasukkan perusahaan minyak AS ke Venezuela.

”Kami marah karena pada akhirnya semuanya terbongkar, terbongkar bahwa mereka hanya menginginkan minyak kami,” kata Cabello.

Tekanan AS berdampak langsung pada sektor minyak yang merupakan pendapatan utama Venezuela. Akibat blokade AS, perusahaan minyak negara, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), mulai memangkas produksi minyak mentah.

PDVSA mulai menutup ladang minyak dan kluster sumur. Selain stok menumpuk, langkah ini terpaksa diambil karena kelangkaan bahan pengencer (diluent) yang dibutuhkan untuk mencampur minyak ekstra berat Venezuela agar dapat dikirim.

PDVSA mulai mengalami kesulitan menerima pasokan diluent sejak Desember 2025 di tengah blokade AS. Operasionalisasi PDVSA juga belum sepenuhnya pulih setelah serangan siber pada Desember 2025.

Kami marah karena pada akhirnya semuanya terbongkar, terbongkar bahwa mereka hanya menginginkan minyak kami.

PDVSA telah meminta pemangkasan produksi pada sejumlah perusahaan patungan. Salah satunya dengan China, Petrolera Sinovensa (PDVSA–China National Petroleum Corporation/CNPC).

Para pekerja Sinovensa bersiap memutus hingga 10 kluster sumur atas permintaan PDVSA. Namun, sumber Reuters menyebut kluster tersebut dapat disambungkan kembali dengan cepat jika situasi memungkinkan.

Data pelayaran London Stock Exchange Group menunjukkan, dua kapal supertanker berbendera China berhenti pada akhir Desember 2025. Keduanya semula akan memuat minyak. Selama ini, sebagian produksi Sinovensa dikirim ke China sebagai pembayaran utang negara.

Pemangkasan juga diajukan ke perusahaan Petropiar dan Petroboscan (bersama Chevron), serta Petromonagas. Sebelumnya, Petromangas dioperasikan PDVSA bersama perusahaan milik negara Rusia, Roszarubezhneft. Kini perusahaan itu dijalankan sepenuhnya oleh PDVSA.

PDVSA dan CNPC tidak memberikan komentar. Chevron menyatakan tetap beroperasi sepenuhnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Pemangkasan dilakukan karena ekspor terhenti total dan kapasitas penyimpanan habis akibat blokade AS. Pada November 2025, Venezuela memproduksi sekitar 1,1 juta barel minyak dan mengekspor sekitar 950.000 barel per hari.

Ekspor minyak Venezuela terhenti setelah AS memblokade kapal tanker yang dikenai sanksi serta menyita dua kargo minyak pada bulan lalu. Tekanan AS itu menurunkan pengapalan menjadi sekitar 500.000 barel per hari pada Desember 2025.

Pemangkasan tersebut berpotensi menimbulkan efek domino terhadap pengolahan dan pasokan bahan bakar domestik. Kondisi ini akan mempersulit pemerintahan interim Venezuela yang secara ekonomi bertumpu pada minyak.

Setelah menyerang Caracas, Trump menyatakan bahwa embargo minyak terhadap Venezuela diberlakukan sepenuhnya. Sebelumnya, pengapalan minyak oleh Chevron ke AS dikecualikan karena perusahaan itu mengantongi lisensi dari Washington. Namun, data pelayaran menunjukkan pengapalan itu pun terhenti sejak Kamis pekan lalu.

Setelah mengisi lebih dari 45 persen kapasitas penyimpanan darat yang mencapai 48 juta barel, PDVSA mulai menggunakan kapal tanker sebagai penyimpanan terapung. Saat ini, menurut data pelacak tanker TankerTrackers.com, lebih dari 17 juta barel minyak tertahan di kapal-kapal yang belum bisa berlayar. Pada Minggu tidak ada kapal tanker yang bersandar di Pelabuhan Jose, baik untuk ekspor maupun pasokan domestik.

Di Caracas, Minggu sore, sebagian pendukung Maduro berkumpul dalam pawai yang disponsori pemerintah. ”Rakyat Venezuela tidak boleh menyerah, dan kita juga tidak boleh pernah menjadi koloni siapa pun lagi,” kata Reinaldo Mijares, salah satu demonstran.

Di sisi lain, para penentang Maduro berhati-hati untuk merayakan penangkapannya. Kehadiran aparat keamanan pada Minggu dilaporkan tak seketat dari biasanya.

Meski suasana tegang, sejumlah toko roti dan kedai kopi tetap buka, sementara pelari dan pesepeda masih terlihat beraktivitas. Sebagian warga mulai menimbun bahan kebutuhan pokok.

”Kemarin, saya sangat takut keluar, tapi hari ini saya harus melakukannya. Situasi ini membuat saya tidak punya makanan. Lagipula orang Venezuela sudah terbiasa bertahan dalam rasa takut,” kata seorang ibu tunggal di kota minyak Maracaibo setelah membeli beras, sayuran, dan tuna.

Pertanyaan selanjutnya seputar pemimpin baru Venezuela. Trump menepis gagasan agar pemimpin oposisi, Maria Corina Machado, mengambil alih kekuasaan. Menurut dia, Machado tidak memiliki dukungan.

Machado dilarang maju dalam pemilu 2024. Peraih Nobel Perdamaian 2025 itu menyatakan bahwa sekutunya, Edmundo Gonzalez, memiliki mandat demokratis untuk menjadi presiden.

Di AS, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer mengatakan, Gedung Putih belum menjelaskan berapa lama AS akan berada di Venezuela dan berapa banyak pasukan yang mungkin dibutuhkan. ”Rakyat Amerika khawatir ini menciptakan perang tanpa akhir, yang justru ditentang Trump saat berkampanye,” kata Schumer.

Ia mengatakan, para anggota Kongres akan mempertimbangkan langkah untuk membatasi tindakan lanjutan pemerintahan Trump di Venezuela. Namun, peluangnya tipis karena Kongres dikuasai Partai Republik.

Meski banyak negara Barat menentang Maduro, muncul pula seruan agar AS menghormati hukum internasional serta pertanyaan mengenai legalitas penangkapan kepala negara asing.

Jaksa Agung AS Pam Bondi menyebut penangkapan Maduro sebagai misi penegakan hukum untuk memaksanya menghadapi dakwaan pidana. Salah satunya narko-terrorisme. Maduro membantah tuduhan tersebut di berbagai forum internasional.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dijadwalkan menggelar pertemuan pada Senin waktu setempat untuk membahas tindakan AS tersebut. Rusia dan China, dua pendukung utama Venezuela, telah mengkritik langkah Washington. (Reuters/AP/AFP)