Minyak, Sumber Ambisi Trump atas Venezuela

Venezuela dalam darurat militer di bawah kepemimpinan Wakil Presiden Delcy Rodriguez. Para pejabat Rezim Chavista menyatakan tidak mau bekerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat. 

Sementara itu, di Mar-a-Lago, Florida, Amerika Serikat, Presiden AS Donald Trump memberikan selamat kepada diri dan jajarannya yang telah berhasil menghentikan narkoterorisme di Venezuela.

”Selain itu, kita juga akan mengambil alih industri minyak di Venezuela. Perusahaan-perusahaan AS akan beramai-ramai berinvestasi di sana,” katanya.

Hal ini mengundang pertanyaan masyarakat AS dan global: apa sebenarnya alasan Trump menyerang Venezuela? Secara hukum internasional, perbuatan ini jelas-jelas salah. Apakah benar demi memerangi narkoterorisme dan penyelundupan narkoba ke AS atau demi merebut sumber minyak?

Surat kabar USA Today, Minggu (4/1/2026), melaporkan, Venezuela bukan produsen kokain, heroin, ataupun fentanil terbesar di dunia. Narkoba yang mereka hasilkan pun tidak diselundupkan ke AS, tetapi ke Eropa. 

Narkoteroris yang sudah terbukti kejahatannya adalah Presiden Honduras 2014-2025 Juan Orlando Hernandez. Ia ditangkap oleh kepolisian nasional Honduras dan Badan Narkoba AS (DEA) dalam operasi bersama 2022. 

Hernandez diekstradisi ke AS karena terbukti memiliki kedekatan dengan berbagai kartel narkoba untuk membiayai aksi politik dan menjadikan mereka kaki tangan. Penangkapan itu dilakukan dua pekan setelah masa jabatan Hernandez berakhir.

Narkoba dari Honduras ini memang mayoritas diselundupkan ke AS. Ini yang membuat AS memiliki kepentingan langsung dengan membawa Hernandez ke meja hijau. Akan tetapi, pada 1 Desember 2025, Trump memberikan ampunan kepada Hernandez sehingga argumen perang melawan narkoba ini sejatinya lemah.

Kesimpulan publik ialah Trump mengincar minyak Venezuela. Seperti yang ia ungkapkan dalam jumpa pers pada Sabtu (3/1/2026), ia menyayangkan produksi minyak di Venezuela jauh lebih rendah ketimbang potensinya.

Sebagai gambaran, Organisasi Negara-negara Penghasil Minyak (OPEC) mendata, Venezuela adalah pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Jumlahnya adalah seperlima minyak di Bumi atau 330 miliar barel.

Namun, produksi minyak Venezuela dalam satu dasawarsa ini hanya 0,8 persen dari produksi global atau setara 1 juta barel per hari. Bahkan, di akhir tahun 2025, produksi rata-rata hanya 300.000 barel per hari. 

Petroleos de Venezuela (PDVSA), badan usaha milik negara, mengatakan bahwa mereka sengaja mengurangi produksi karena barel minyak menumpuk di gudang. Barel-barel itu tidak bisa diekspor akibat blokade AS di Laut Karibia. 

Wakil Penasihat Bidang Kebijakan Gedung Putih Stephen Miller menyebarkan narasi bahwa Venezuela mencuri dari AS. Mereka merebut kilang-kilang minyak yang dibangun oleh perusahaan AS dan kini sudah sewajarnya AS mengambil alih.

Perkataan Miller ini dibantah oleh berbagai ahli Amerika Latin, salah satunya sejarawan Red Historia Marcus Golding dalam artikel opininya di Caracas Chronicles, 18 Desember 2025. Ia menyebut Miller ataupun AS secara umum tidak memahami sejarah dan konteks persoalan di Venezuela.

Golding menjelaskan, Venezuela melakukan nasionalisasi kilang-kilang minyak pada 1976. Awalnya, kilang-kilang itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dari Eropa dan AS. Beberapa di antaranya ada Chevron, Exxon, Shell, Creole, dan Royal Dutch.

Nasionalisasi itu dikawal ketat oleh publik dan perwakilan industri. Komitmennya ialah nasioalisasi bersikap teknokratis, bukan politis. Perusahaan-perusahaan asing tetap menjadi mitra penting di dalam pengadaan teknologi dan jasa. Mereka juga memperoleh ganti rugi masing-masing 1 miliar dollar AS.

Dari sisi para petinggi perusahaan juga tidak ada masalah. Sejak 1940-an, perusahaan-perusahaan Eropa telah melibatkan warga Venezuela untuk menduduki berbagai posisi pimpinan.

Persoalan terjadi ketika Hugo Chavez menjadi Presiden Venezuela untuk periode 1999-2013. Chaves terkenal membuat ideologi Chavista, yaitu nasionalisme garis keras. Di sini, ia mengusir semua perusahaan asing.

Sebelum meninggal, Chavez menunjuk Nicolas Maduro sebagai penggantinya. Selain itu, pemikiran Chavista ini sangat populer di kalangan rakyat Venezuela sehingga mengganti pemimpin pun tidak cukup untuk merombak ulang ideologi tersebut.

Gara-gara Chavez, perusahaan asing angkat kaki dari Venezuela. Investasi pun terhenti. Otomatis, produksi minyak tidak bisa optimal. Dari yang awalnya 3 juta barel per hari turun ke 1 juta barel per hari dan kini hanya 300.000 barel.

Dunia memang membutuhkan minyak Venezuela. AS adalah penghasil minyak terbesar di dunia, yaitu 13,5 juta barel per hari. Akan tetapi, minyak dari AS encer dan hanya bisa untuk membuat bensin.

Sebaliknya, minyak dari Venezuela pekat dan kental. Produk turunannya mulai dari solar, aspal, dan aneka bahan bakar industri berat. Dunia mengalami kelangkaan solar salah satunya karena produktivitas Venezuela yang rendah.

Nihilnya investasi berarti minim perbaikan. Badan Informasi Energi AS (EIA) mendata, pipa-pipa minyak di Venezuela adalah buatan 1970-an. Untuk menggantinya saja butuh biaya sekitar 58 miliar dollar AS.

”Hitung-hitungan kasar ialah butuh minimal 100 miliar dollar AS untuk membenahi kilang minyak di Venezuela dan waktu lebih dari 10 tahun,” kata Francisco Monaldi, Direktur Program Energi Amerika Latin di Universitas Rice.

Beberapa perusahaan AS, antara lain Exxon, ConocoPhillips, dan Chevron, memang memiliki piutang atas Venezuela. Ketika mereka diusir, Venezuela tidak memberikan ganti rugi. Venezuela berutang 10 miliar dollar AS ke ConocoPhillips.

”Sebelum perusahaan berpikir soal investasi, apa jaminan Venezuela aman? Apa jaminan tidak ada gerilyawan atau kelompok bersenjata di sekitar infrastruktur minyak?” kata konsultan bisnis Mark Christian.

Serangan militer AS ke Venezuela ini dikecam oleh rakyat AS. Di sejumlah kota ada unjuk rasa menentang invasi AS ke Venezuela. Mereka membawa spanduk bertuliskan no blood for oil atau ”jangan tumpahkan darah demi minyak”.

”Kami tidak mau AS menjajah negara lain demi sumber daya alam,” kata Samantha Rainwater, koordinator unjuk rasa di Columbia, South Carolina, kepada ABC.

Para pengunjuk rasa meminta pemerintah mengingat kembali tragedi Irak. Pada 2003, AS menginvasi Irak dan menganggap enteng bahwa minyak Irak akan bisa membayar semua biaya yang dikeluarkan AS. 

Kenyataannya, setelah Saddam Hussein lengser, Irak malah jatuh ke krisis politik. Ekonomi dan perminyakan Irak belum bisa bangkit seperti sedia kala.

Di Atlanta, Georgia, harian Atlanta City Journal melaporkan, pengunjuk rasa menyuarakan bahwa uang yang dipakai untuk membiayai serangan ke Venezuela lebih baik untuk di dalam negeri. Badan Statistik AS mendata, pada 2025, sebanyak 17,4 juta warga AS kehilangan pekerjaan. Pada Oktober 2025 saja ada 1,8 juta warga yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Selain itu, keberlangsungan program-program penunjang kesejahteraan rakyat terancam. Misalnya, program pasar bahan makanan segar murah, program asupan bergizi untuk anak dan warga lansia, serta program jaminan kesehatan warga lansia. (REUTERS)