Pemerintah Menempuh Beragam Cara Mengatasi Persoalan Kemiskinan di Indonesia

Anomali pengentasan kemiskinan

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, jumlah kelompok masyarakat miskin pada kurun 2021-2024 terus menyusut hampir 3 persen atau sekitar 770.000 jiwa per tahun. Pada Maret 2024, jumlah kemiskinan nasional telah berkurang menjadi sebesar 9,03 persen dan terus mengecil lagi hingga 8,57 persen pada September 2024.

Susutnya kemiskinan itu merupakan prestasi yang relatif membanggakan. Pasalnya, besaran kemiskinan pada akhir tahun lalu itu merupakan yang terkecil sejak era 1970-an. Tentu saja, penghitungan ini terlepas dari perdebatan terkini yang membandingkan antara penghitungan kemiskinan versi BPS dan versi global dari Bank Dunia.

Hanya saja, reduksi kemiskinan yang cukup baik itu tampaknya belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan bawah secara umum. Indikasinya, terlihat dari jumlah masyarakat rentan miskin justru cenderung meningkat. Pada kurun waktu yang sama, jumlah kelompok rentan miskin rata-rata meningkat sekitar 3,1 persen atau bertambah sebanyak 5,1 juta orang setahun. Jadi, bila diakumulasikan antara kelompok miskin dan rentan miskin jumlahnya terus meningkat rata-rata sekitar 2,7 juta jiwa atau sebesar 2,3 persen setahun.

Fenomena belanja masyarakat golongan bawah tersebut sangat dilematis. Pasalnya, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan kepada kelompok miskin dan rentan miskin agar tidak mengalami goncangan pengeluaran melalui mekanisme subsidi dan bantuan sosial (bansos). Anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah pun untuk subsidi dan bantuan karitatif itu nominalnya terus meningkat. Setiap tahun, rata-rata anggaran tersebut bertambah sekitar 4 persen atau senilai Rp 17 triliun.

Pada tahun 2024, anggaran untuk program bansos dan subsidi itu diperkirakan menelan anggaran Rp 467 triliun. Pada tahun 2025, nominal anggarannya relatif stabil di kisaran Rp 461 triliun.

Peningkatan alokasi belanja pemerintah relatif bertolak belakang dengan capaian pengentasan kemiskinan secara umum. Jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin justru naik.

Program pengentasan kemiskinan trisula Prabowo

Untuk mengatasi kemiskinan secara akseleratif, pemerintah merencanakan sejumlah program kegiatan, di antaranya pemerintah akan meluncurkan program Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Cek Kesehatan Gratis di sekolah pada Juli 2025. Ketiga program ini menjadi senjata pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.

Ketiga program itu merupakan ”trisula” yang menjadi senjata pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Ketiganya merupakan program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin ekstrem.

Program Sekolah Rakyat, menurut rencana, pada tahap awal ini akan ada 100 sekolah yang segera beroperasi yang khusus menerima siswa dari anak-anak keluarga miskin ekstrem. Selain mendapatkan pendidikan sesuai kurikulum pendidikan nasional, siswa di Sekolah Rakyat juga akan tinggal di asrama. Siswa-siswa tersebut diberikan fasilitas makan hingga tempat tinggal yang layak. Dengan demikian, orangtua tidak perlu memikirkan biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan sekolah anaknya.

Selanjutnya, pemerintah akan memperluas cakupan program Cek Kesehatan Gratis hingga ke sekolah. Program ini akan menyasar siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Para siswa akan mendapatkan beberapa jenis pemeriksaan, antara lain pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, skrining tuberkulosis, dan termasuk pemeriksaan kejiwaan.

Program ketiga yang akan diluncurkan pemerintah adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Akan ada sekitar 80.000 koperasi yang akan mulai beroperasi bulan Juli ini. Presiden Prabowo Subianto direncanakan meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, pada 19 Juli 2025.

Pemerintah gandeng akademisi dan pesantren atasi kemiskinan

Pemerintah akan bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk memberdayakan masyarakat guna mengatasi persoalan kemiskinan. Pihak-pihak yang bakal dilibatkan mulai dari pemerintah, nonpemerintah, filantropi, akademisi, hingga pesantren.

Dengan bidang pendidikan, pemerintah akan bersinergi dan berkolaborasi untuk mengikis kemiskinan dengan bekerja secara metodologis ilmu pengetahuan. Kampus mestinya menjadi salah satu subyek penting dalam rangka bekerja secara tepat, secara ilmiah, secara bertanggung jawab dalam skenario maupun metodologi mengatasi kemiskinan.

Dunia akademik, terutama kampus, umumnya memiliki komitmen untuk pemberdayaan masyarakat melalui beberapa unit, di antaranya program studi serta lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di mana, salah satu obyek dari tematiknya adalah pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, pesantren yang merupakan lembaga pendidikan agama Islam memiliki peran yang strategis untuk membantu menanggulangi kemiskinan. Apalagi, selama ini, pesantren dinilai telah berperan dalam mengatasi kemiskinan, dengan cara yang menyediakan beasiswa pendidikan untuk santri-santri dari keluarga miskin.

Oleh karena itu, Kementerian Agama memiliki andil besar dalam memberdayakan masyarakat di pesantren sebagai upaya untuk membantu menanggulangi kemiskinan. Hal itu salah satunya dilakukan melalui program inkubasi bisnis. Sejak tahun 2021-2024, sebanyak 3.585 pondok pesantren di seluruh Indonesia mengikuti program inkubasi bisnis Kemenag.

Menurut laporan Kemenag, dari ribuan pesantren yang menjadi peserta dalam program inkubasi binis itu 90 persennya bersatus berhasil. Hal ini memiliki dampak yang sangat positif karena dengan adanya program inkubasi bisnis ini pesantren bisa mandiri membiayai kebutuhan-kebutuhan primernya.

Ada sejumlah lini usaha dalam inkubasi bisnis pesantren, mulai dari minimarket, usaha pemotongan ayam, usaha pertambakan, usaha perikanan, dan percetakan. Usaha-usaha ini dapat dikembangkan di luar lingkungan pesantren.

Aglomerasi wilayah untuk pengentasan kemiskinan

Untuk mengoptimalkan pengentasan kemiskinan agar masyarakat menjadi lebih berdaya, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) juga menginisiasi aglomerasi wilayah untuk saling bekerja sama mengurai kemiskinan secara bersama-sama. Saat ini, BP Taskin tengah membuat skema rantai pasok semitertutup (semiclosed loop supply chain) yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, dan penduduk miskin.

Untuk mendukung agenda itu, dibangun ekosistem berbasis semi-closed loop yang juga melibatkan koperasi, BUMDes, lembaga pembiayaan, serta platform digital dalam sektor-sektor prioritas seperti pangan-pertanian dan hunian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan industri lokal dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan.

Di setiap daerah, BP Taskin akan melakukan rekayasa industri potensialnya agar lebih meningkat perputaran ekonominya, khususnya sektor industrialisasi pertanian dan pengembangan material baru. Harapannya, bisa bekerja sama menjadi rantai bagi daerah miskin lainnya. Skema ini dirancang agar masyarakat miskin tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari sistem produksi dan distribusi yang memiliki nilai ekonomi.

Saat ini, BP Taskin tengah membangun pilot project aglomerasi pengentasan kemiskinan di lima daerah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Daerah itu adalah Kabupaten Cirebon dengan penekanan usaha pada pertanian; Indramayu pada bidang koperasi; Kuningan untuk pengelolaan kotoran hewan; Kota Cirebon sebagai pusat pelelangan ikan dan pemrosesan akhir (TPA); serta Brebes sebagai titik lokasi pertanian dan juga TPA.

Fokus dari peningkatan ekonomi itu meliputi penyediaan lahan, infrastruktur logistik, alat produksi, hingga distribusi dan pemasaran. Semua elemen ini direncanakan harus dijalankan oleh para aktor lokal tanpa intervensi industri besar dari luar. Hal ini untuk memastikan sirkulasi ekonomi tetap berada di dalam komunitas masyarakat rentan dan miskin.