Menerjemahkan Pemikiran Soekarno dan Soemitro dalam Mengurai Kemiskinan di Indonesia

Untuk mengakselerasi kemajuan Indonesia, pemerintah berupaya mengadopsi pemikiran para tokoh bangsa. Sejumlah gagasan pendiri bangsa, Presiden Soekarno, dan juga ekonom era Orde Lama-Orde Baru, Profesor Soemitro Djojohadikoesoemo, menjadi salah satu pijakan dalam menerapkan kebijakan di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Harapannya, segala ketertinggalan Indonesia di kancah global dapat terkejar sekaligus mendorong kemajuan bangsa, memperatakan kesejahteraan, serta mengikis kemiskinan.

Hal itu terungkap saat diskusi antara Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko dengan sejumlah awak media di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, pada Senin (17/3/2025).

Budiman menyampaikan bahwa perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini setidaknya sudah melewati empat periode waktu kurikulum. Pertama, periode 1945-1970, ketika kompetisi global saat itu mengarah pada penguasaan sumber daya alam (SDA). Sejumlah negara-negara besar, seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia, tampil sebagai pemenang dalam penguasaan SDA minyak dan gas serta mineral pertambangan. Kala itu, Indonesia tengah hadir sebagai negara yang baru merdeka dan masih menghadapi sejumlah perjuangan fisik melawan agenda neokolonialisme dan pergolakan di dalam negeri.

Kurikulum kedua, periode 1970-1995, digambarkan dunia tengah berkompetisi di sektor industrialisasi dan manufaktur. Dunia berlomba-lomba menguasai teknologi pengolahan dan manufaktur guna memenangi kompetisi perdagangan global. Lagi-lagi, AS menjadi salah satu negara yang memenangi kompetisi ini. Selain itu, ada pula Jepang, Jerman, dan negara adidaya lain yang tampil menguasai industrialisasi tersebut.

Pada masa itu, Indonesia menjadi target relokasi industri sekaligus pasar bagi produk-produk global. Industri yang tumbuh relatif masih minim tanpa berani membangun industri untuk komoditasnya sendiri. Jikapun ada, industri yang hadir cenderung berorientasi domestik sehingga kurang kompetitif di ranah persaingan global.

Selanjutnya, pada periode 1995-2020 atau kurikulum ketiga, dunia saling bersaing dalam bidang rekayasa keuangan. Pada periode ini, sejumlah negara masif melakukan menguatan di bidang industri keuangan, investasi, dan tata kelola moneter. Dalam fase ini, AS kembali hadir menjadi salah satu pemenangnya, diikuti negara lain seperti negara-negara kawasan Teluk, Timur Tengah, dan China.

Masifnya industri finansial itu memberikan dampak positif bagi Indonesia berupa peningkatan investasi di sejumlah sektor kegiatan ekonomi. Hanya saja, investasi tersebut umumnya masih cenderung dialokasikan untuk menyelesaikan pekerjaan di era kurikulum pertama, yakni bidang sumber daya alam dan kurikulum kedua bidang industri pengolahan.

Sekarang, pada kurun 2020-2045, dunia tengah memasuki kurikulum keempat. Sejumlah negara berkompetisi menguasai teknologi digital, pengolahan data, dan kecerdasan buatan. Peranti teknologi mutakhir ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari sektor perekonomian dan keuangan, inventarisasi dan analisis data, pertahanan dan keamanan, hingga medium hiburan dan keterampilan.

Sama seperti fase-fase sebelumnya, AS tampil kembali menjadi salah satu negara terkuat di sektor penguasaan teknologi. Hanya saja, AS kini memiliki pesaing yang sangat tangguh, terutama dari China. Kawasan Asia menjadi tulang punggung sangat penting bagi masa depan pengembangan teknologi dunia saat ini dengan tersedianya SDM andal dalam penguasaan ilmu dan teknologi, seperti dari India, Korea Selatan, dan China.

Dalam periode digitalisasi ini, posisi Indonesia relatif sangat lemah. Negeri ini hanya menjadi pasar bagi produk-produk teknologi dunia tanpa disertai penguasaan teknologi dan literasi digital yang memadai. Dampaknya, muncul berbagai kerentanan akibat masifnya penetrasi teknologi di masyarakat. Mulai dari pencurian data digital (kejahatan siber), konflik antarmasyarakat ataupun dengan pemerintah akibat provokasi media digital, kerentanan ekonomi (pinjaman daring, judi daring) akibat literasi keuangan yang rendah, hingga kasus kriminal ataupun penyakit sosial masyarakat yang dipicu oleh digitalisasi. Ironis.

Dalam diskusi itu, Budiman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo berupaya mengatasi ketertinggalan Indonesia saat ini. Prioritas pembangunan yang disasar Prabowo sekaligus mengarah pada empat kurikulum geopolitik dan geoekonomi global.

Pertama, pemerintah akan fokus pada hilirisasi, yang terdahulu pernah digagas oleh Presiden Soekarno. Pendiri bangsa ini pada masa dahulu pernah mengirimkan sejumlah pelajar ke sejumlah negara untuk mempelajari berbagai ilmu yang bermanfaat untuk mengolah SDA yang berlimpah di Indonesia. Selain itu, juga menjalin kerja sama dengan asing untuk menyiapkan infrastruktur pendukung pengembangan hilirisasi di Tanah Air. Hanya saja, rencana itu belum berhasil optimal karena hadirnya pergolakan politik di masa kepemimpinan Soekarno.

Kedua, pemerintah juga akan mendorong industrialisasi, hal ini pernah tercetus oleh ekonom Prof Soemitro Djojohadikoesoemo yang menyatakan tentang kesejahteraan negara berbasis industrialisasi.

Langkah industrialisasi ini menjadi target besar yang ingin dicapai Presiden Prabowo. Bahkan, dalam 17 program prioritas yang direncanakan Probowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, industrialisasi ini akan dipadupadankan dengan hilirisasi berbasis SDA dan maritim. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, harapannya kebijakan ini juga mampu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya serta mewujudkan keadilan ekonomi bagi segenap masyarakat.

Pada masa modern saat ini, ketika dunia memasuki kurikulum keempat dengan implementasi teknologi digital yang sangat masif, pemerintah berupaya membangun kedaulatan data. Konsep ini bertujuan untuk menjaga privasi, keamanan, dan tata kelola data. Menurut hukumonline.com, kedaulatan (data) digital itu meliputi kerangka peraturan, keamanan siber, kontrol atas data, kemandirian teknologi, dan dampaknya terhadap sosial-ekonomi. Harapannya, dengan kebijakan data sovereignty ini, pemerintah setidaknya mampu memberikan pelindungan keamanan nasional dengan tetap memperhatikan hak-hak individu masyarakat.

Untuk mendorong akselerasi kemajuan sejumlah sektor yang merepresentasikan kurikulum pertama, kedua, dan keempat itu, perlu dukungan pengembangan kurikulum ketiga yang berkaitan dengan sektor finansial. Budiman mengatakan, kehadiran financial engineering, Danantara, itu sangatlah penting untuk mendukung pemenuhan modal atau investasi yang akan dijalankan pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo.

Dengan demikian, dengan menggabungkan sejumlah pemikiran tokoh bangsa dan juga memperkuat langkah kebijakan lain, harapannya akan tercipta kemandirian bangsa. Selain itu, juga akan menghasilkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Salah satu tujuan besar kebijakan pembangunan ekonomi Prabowo adalah untuk mengurai kemiskinan di Indonesia. Ditargetkan semasa kepemimpinan Prabowo hingga tahun 2029 kemiskinan akan menyusut drastis.

Pada tahun 2026, diperkirakan kelompok miskin akan menyusut menjadi sekitar 6 persen dan pada tahun 2029 kelak tinggal menyisakan 4,5-5 persen saja. Untuk saat ini, jumlah kemiskinan nasional masih berkisar 9 persen. Untuk kelompok miskin ekstrem, ditargetkan pada tahun 2026 sudah nol persen sehingga tidak ada lagi penduduk yang nilai konsumsi per bulan sebesar Rp 322.170 per kapita atau kurang dari itu. Pada tahun ini, jumlah kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berkisar 0,8 persen.

Untuk mengikis kemiskinan tersebut, pemerintah melalui BP Taskin menginisiasi sejumlah langkah kebijakan. Salah satunya dengan mengusulkan gagasan industrialisasi yang memerdekakan rakyat miskin. Industri tersebut meliputi sembilan sektor, seperti industri pangan, hunian, pengolahan, industri kreatif, kesehatan, teknologi digital, pendidikan, transportasi, dan energi terbarukan.

Ke-9 sektor industri itu dibentuk suatu ekosistem kewirausahaan sosial semacam koperasi. Harapannya, koperasi ini mendapatkan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan, baik dari pemerintah maupun pihak swasta yang menjadi mitra kerja samanya. Dengan demikian, hal itu akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan akses jaringan, serta meningkatkan pendapatan masyakarat yang terlibat dalam rantai ekonomi itu.

Budiman mengakui bahwa industri yang relatif bisa diimplementasikan programnya saat ini terkait industri pangan dan hunian. Industri pangan dapat terus didorong keterlibatannya bersama masyarakat dengan hadirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Secara umum, program MBG terdiri atas empat pilar penting, yakni pilar tentang gizi, pendidikan, ekonomi, dan kemiskinan. Program MBG bertujuan memenuhi gizi ibu hamil, anak balita, dan anak sekolah serta menanamkan perilaku mengasup makanan sehat.

Selain itu, program MBG juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat level menengah-bawah. Kesejahteraan petani dan pelaku usaha UMKM turut meningkat seiring dengan masifnya pemberlakuan program ini di seluruh daerah. Implementasi progam MBG ini turut menyediakan lapangan pekerjaan sehingga turut mengurangi jumlah penganggur dan juga kemiskinan.

Kedua, terkait industri hunian yang berkelindan dengan program 3 juta rumah per tahun yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain mampu memenuhi kebutuhan rumah golongan masyarakat berpenghasilan rendah, program ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dalam proses pembangunannya.

Apabila nanti program 3 juta rumah jadi direalisasikan pada tahun kedua pemerintahan Prabowo, setidaknya 12 juta rumah akan terbangun hingga 2029. Hal ini bisa menjadi peluang untuk memberdayakan masyarakat mulai dari proses awal pembangunan hingga finishing. Mulai dari penyediaan tenaga kerja, material bangunan, hingga penyedia jasa lainnya.

Di luar industri pangan dan hunian, tampaknya masih cukup berat tantangan untuk mewujudkannya. Pasalnya, dibutuhkan skill SDM yang relatif tinggi dan juga modal yang besar. Selain itu, juga dibutuhkan dukungan kolaborasi antara pihak swasta ataupun industrialisasi itu bersama koperasi (masyarakat) guna membangun rantai pasok. Hal ini memerlukan waktu untuk pendampingan dan pembinaan agar terjalin rantai pasok yang sesuai dengan kebutuhan industri. Tak mudah untuk merealisasikan hal ini.

Di sisi lain, sejak tahun 2005 hingga saat ini, terjadi fenomena deindustrialisasi nasional. Pertumbuhan industri manufaktur rata-rata selalu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri cenderung lesu, tidak berkembang, serta mengindikasikan terjadi pelemahan.

Jika kian menurun permintaannya dan tak mampu bersaing dengan produk kompetitor (asing), industri akan merugi dan berujung pada pemutusan hubung kerja (PHK). Dengan demikian, kemiskinan akan meningkat dan kesejahteraan semakin menyusut sehingga berpotensi menjadi isu yang akan menggoyahkan kredibilitas kepemimpinan nasional. (LITBANG KOMPAS)