Pemerintah Pertahankan Harga Gabah Giling, HET Beras, dan Beras SPHP

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak jadi menaikkan harga eceran tertinggi atau HET beras medium dan premiun pada tahun 2025. Pemerintah juga masih mempertahankan harga pembelian pemerintah gabah kering giling di tingkat penggilingan, beras Perum Bulog, dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP.

Padahal, sebelumnya, pemerintah sempat mewacanakan menaikkan harga patokan di sektor perberasan. Ini menyusul penerapan pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tanpa rafaksi dan standar kualitas minimal Rp 6.500 per kilogram (kg).

Adapun GKP adalah gabah yang baru saja dipanen dari tanaman padi dan memiliki kadar air tinggi. Sementara, gabah kering giling (GKG) adalah gabah yang telah melalui proses pengeringan. Kadar airnya lebih rendah dan siap digiling menjadi beras.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Kamis (19/8/2025), mengatakan, harga GKP di tingkat petani diperkirakan terus naik di atas Rp 7.000 per kilogram (kg). Hal itu lantaran produksi beras pasca-panen raya padi turun.

”Kendati harga GKP petani naik, pemerintah tidak akan menaikkan harga GKG di tingkat penggilingan dan gudang Bulog. Pemerintah juga tidak akan mengubah harga beras Bulog dan SPHP, serta HET beras medium dan premium,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta.

Melalui kebijakan itu, harga patokan komoditas di sektor perberasan, selain GKP, pada tahun ini sama dengan tahun lalu. Harga GKG di tingkat penggilingan dan di gudang Bulog masing-masing Rp 8.000 per kg dan Rp 8.200 per kg.

Harga beras di gudang Bulog Rp 12.000 per kg. Namun, untuk keperluan operasi pasar atau SPHP, harga beras tersebut dipatok Rp 11.000 per kg untuk zona 1, Rp 11.300 per kg untuk zona 2, dan Rp 11.600 per kg untuk zona 3.

Zona 1 mencakup Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Zona 2 meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Sementara, zona 3 mencakup Maluku dan Papua.

HET beras medium dan premium di tingkat konsumen juga masih sama. HET beras medium tersebut dipatok Rp 12.500-Rp 13.500 per kg berdasarkan zonasi, sedangkan HET beras premium Rp 14.900-Rp 15.800 per kg berdasarkan zonasi.

Begitu juga dengan harga penjualan beras SPHP di tingkat konsumen. Harga beras untuk operasi pasar itu di zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing dipatok Rp 12.500 per kg, Rp 13.100 per kg, dan Rp 13.500 per kg.

Saat ini, fokus pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Arief, kebijakan itu sudah diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Keputusan itu juga sudah mempertimbangkan margin pelaku usaha perberasan dan petani, serta daya beli masyarakat.

Saat ini, fokus pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, harga GKP petani ditargetkan tidak anjlok di bawah Rp 6.500 per kg dan bantuan beras bagi 18,3 juta keluarga berpenghasilan rendah digulirkan.

”Bagi masyarakat umum, kami berupaya menurunkan harga beras secara selektif melalui penyaluran beras SPHP. Sasaran utamanya adalah daerah-daerah dengan harga beras yang tinggi. Mayoritas daerah itu berada di zona 2 dan 3,” katanya.

Pemerintah berencana menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,318 juta ton pada Juni-Desember 2025 secara bertahap. Per 12 Juni 2025, Bapanas telah menerima surat permintaan penyaluran beras SPHP dari 8 provinsi dan 17 kabupaten/kota.

Kedelapan provinsi itu adalah Papua, Sulawesi Utara, Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung. Beras SPHP yang bakal disalurkan untuk meredam kenaikan harga berkisar 120.000-150.000 ton per bulan.

Anggota Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Jawa Barat, Jumair, menuturkan, sebenarnya para pelaku usaha perberasan tengah menanti harga patokan baru GKG dan beras dari pemerintah. Hal itu penting karena pelaku usaha membutuhkan penyesuaian bisnis mengingat harga GKP petani cenderung naik.

Saat ini, di Jawa Barat, harga GKP petani terendah Rp 6.900 per kg dan tertinggi Rp 7.200 per kg. Kenaikan harga GKP petani itu berpengaruh terhadap harga GKG di tingkat penggilingan. Harga GKG terendah Rp 7.700 per kg dan tertinggi Rp 8.100 per kg.

Menurut Jumair, ketika pemerintah tidak menaikkan harga pembelian GKG di tingkat penggilingan dan HET beras, pelaku usaha penggilingan gabah dan pengusaha beras tetap akan menyesuaikan bisnisnya.

”Namun, hal itu berpotensi menekan harga GKP di tingkat petani yang trennya sedang cenderung naik pascapanen raya padi,” katanya.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, per 19 Juni 2025, harga rerata nasional GKP di tingkat petani Rp 6.721 per kg. Harga tersebut lebih tinggi 3,4 persen dari harga pembelian pemerintah (HPP) GKP di tingkat petani.

Adapun harga rerata nasional GKG di tingkat penggilingan Rp 7.856 per kg. Harga tersebut masih di bawah HPP GKG di tingkat penggilingan yang sebesar Rp 8.000 per kg.