Pemerintah Pusat Koordinasikan Pemulihan Akses akibat Bencana Alam Sumatera

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat fokus membangun koordinasi lintas kementerian/lembaga dan lintas sektor untuk memulihkan akses di daerah terdampak bencana di Sumatera. Selain akses jalan, akses terhadap komunikasi yang terputus di sejumlah daerah juga tengah dipulihkan.

Penanggulangan banjir bandang, longsor, dan gempa yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dibahas dalam rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan. Jakarta, Kamis (27/11/2025) sore. Seusai rapat, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, Presiden meminta agar pemerintah pusat cepat berkoordinasi untuk menangani bencana yang terjadi di Pulau Sumatera.

Koordinasi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah krusial, terutama untuk memulihkan akses ke daerah-daerah bencana. Akibat bencana, sejumlah daerah tak bisa diakses karena jalur transportasi terputus. Begitu juga listrik dan saluran komunikasi.

”Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses, karena listrik terputus, saluran komunikasi juga,” kata Bima.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah serta mengirim Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan untuk memantau penanganan bencana.

Kemendagri juga berkoordinasi untuk mendapatkan bantuan helikopter, baik dari kepolisian daerah (polda) maupun Kepolisian Negara RI (Polri), untuk mobilitas di daerah-daerah yang jalannya terputus. Tak hanya itu, komunikasi juga dilakukan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital agar ada komunikasi dengan perusahaan jasa telekomunikasi untuk memulihkan akses komunikasi.

Di tengah keterputusan komunikasi, kata Bima, sulit untuk memastikan jumlah korban akibat bencana. Akan tetapi, ia memastikan, pemerintah pusat terus memantau laporan perkembangan dari setiap daerah.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid yang juga mengikuti rapat dengan Presiden mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan perusahaan operator seluler untuk memulihkan saluran komunikasi. Umumnya instalasi menara pemancar sinyal (BTS) yang terdampak bencana adalah milik perusahaan.

”Jadi, kami meminta mereka terus memantau dan segera melakukan perbaikan. Dan yang paling utama juga menginformasikan kepada masyarakat, titik-titik mana saja yang terdampak,” kata Meutya.

Kementeriannya juga telah menyampaikan sejumlah lokasi bencana melalui situs Kementerian Komdigi. Meski demikian, ia meminta agar perusahaan operator seluler juga proaktif memberikan informasi serupa kepada masyarakat. Dengan begitu, warga bisa mengantisipasi jika terjadi berbagai gangguan.

Dalam beberapa hari terakhir, banjir bandang dan longsor dilaporkan melanda 11 kabupaten/kota di Sumatera Utara dan 14 kabupaten/kota di Aceh. Akibat kejadian itu, sejumlah daerah terisolasi karena akses jalan menuju lokasi terputus. Akses internet dan telepon juga belum tersambung.

Di Sumatera Utara, dari laporan sementara hingga Rabu (26/11/2025) sore, sebanyak 32 orang meninggal akibat bencana itu. Akses jalan menuju Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga masih lumpuh. Tiga wilayah tersebut dilaporkan terisolasi. Adapun di Aceh, dari laporan sementara, setidaknya lima orang tewas serta puluhan ribu warga terdampak bencana (Kompas, 27/11/2025).

Daerah yang mengalami bencana paling parah adalah kawasan pantai barat Sumatera Utara, meliputi Tapanuli Selatan dengan laporan sementara 12 korban jiwa, Humbang Hasundutan 7 korban jiwa, Tapanuli Tengah 5 korban jiwa, dan Kota Sibolga 5 korban jiwa. Kawasan lain di Sumatera Utara juga dilanda banjir bandang, banjir, dan longsor, yaitu Pakpak Bharat 2 korban jiwa, Nias Selatan 1 korban jiwa, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Padang Sidimpuan, Nias, dan Serdang Bedagai.

Banjir bandang dan longsor terjadi di 30 lokasi. Ribuan rumah juga diperkirakan rusak berat dihantam arus banjir bandang dan longsor tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), pada 26 November 2025 hingga pukul 12.00 WIB, tercatat 46.893 jiwa terdampak banjir di sembilan kabupaten/kota.

Dari jumlah itu, 1.497 warga mengungsi. Sebagian besar kejadian masih dipicu oleh curah hujan tinggi, angin kencang, dan kondisi geologi labil yang berdampak pada tanah bergerak serta longsor. Adapun lima daerah lain masih berupaya dihimpun datanya.