Pemerintah Segera Ungkap Hasil Kesepakatan Prabowo-Trump, Berharap Tarif Terbaik

JAKARTA, KOMPAS — Negosiasi tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat yang berlangsung selama sekitar tiga bulan akhirnya berujung kesepakatan pada Selasa (15/7/2025) waktu setempat. Pemerintah RI akan segera mengumumkan isi hasil kesepakatan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto itu ke publik.

Hal itu pertama kali diumumkan Trump melalui akun media sosialnya Truth Social. Dalam unggahannya, Trump mengumumkan, ”Kesepakatan yang hebat, untuk semua pihak, baru saja tercapai dengan Indonesia. Saya bernegosiasi langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati. Rincian akan segera menyusul!” tulis Trump.

Dengan demikian, Indonesia menjadi negara keempat yang telah mencapai kesepakatan soal tarif impor dengan AS. Tiga negara lain adalah China, Vietnam, dan Inggris.

Sejauh ini, baik pihak AS ataupun Indonesia belum mengumumkan rincian tentang kesepakatan dagang yang dimaksud. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto pada Selasa malam, mengatakan, hasil kesepakatan itu diharapkan membawa hasil terbaik.

”Kita tunggu bersama, kita berharap hasil yang terbaik untuk kedua pihak Indonesia dan AS,” kata Haryo saat dihubungi.

Sementara itu, dari Washington DC, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada Reuters menyampaikan, pemerintah akan segera mengungkap detail kesepakatan tersebut ke publik.

”Kami sedang menyiapkan pernyataan bersama antara AS dan Indonesia yang akan menjelaskan besaran tarif timbal balik untuk Indonesia, termasuk kesepakatan tarif, pengaturan nontarif, dan komersial. Kami akan segera menginformasikannya kepada publik,” ucapnya.

Indonesia mencapai kesepakatan soal tarif setelah proses negosiasi sekitar tiga bulan. Negosiasi antara tim dari Indonesia dan AS itu berlangsung sejak awal April 2025 setelah Trump resmi mengumumkan penerapan tarif resiprokal kepada puluhan negara.

Kompas mencatat, dalam perjalanannya Pemerintah Indonesia telah mengajukan tiga paket penawaran kepada AS. Dua penawaran pertama dilakukan dalam skema antarpemerintah (government to government). Sementara, penawaran terakhir berupa nota kesepahaman (MoU) antara pelaku usaha Indonesia dan AS (business to business).

Skema penawaran antarpemerintah yang pertama kali ditawarkan ke AS pada April 2025 adalah konsesi di berbagai aspek impor dengan AS, tarif dan nontarif. Paket penawaran pertama ini bertujuan menyeimbangkan defisit perdagangan yang dialami AS terhadap RI.

Caranya, mengurangi tarif bea masuk atas berbagai produk AS, mengimpor lebih banyak produk AS seperti gandum, kacang kedelai, minyak, dan gas, serta berbagai langkah deregulasi kebijakan impor, seperti relaksasi syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Skema penawaran kedua diajukan pada Juni 2025 dalam bentuk peluang investasi bersama di sektor mineral kritis, energi, hingga agrikultur. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) juga ditugaskan menyiapkan skema penanaman modal ke AS sebagai bagian dari paket negosiasi.

Secara total, Indonesia telah menawarkan paket pembelian produk AS dan investasi dengan total nilai 34 miliar dollar AS atau Rp 547 triliun. Dari nilai tersebut, sekitar 15,5 miliar dollar AS dialokasikan untuk impor produk pertanian dan energi dari AS.

Skema penawaran ketiga adalah dari sektor swasta antara pebisnis RI dan AS yang dikebut pada awal Juli 2025 sebelum tenggat pertama penangguhan tarif. Salah satunya, Indorama Corporation yang dikabarkan akan membangun pabrik di Louisiana, AS, senilai 2 miliar dollar AS (Rp 33,7 triliun). Langkah ini diharapkan dapat mendukung diplomasi dagang dan memberi nilai tambah dalam negosiasi tarif.

Proses negosiasi tarif antara RI dan AS itu dikebut setelah Trump mengirimkan surat berisi besaran tarif impor kepada 14 negara mitra dagang pada 7 Juli 2025 waktu setempat. Untuk Indonesia, besaran tarif tidak berubah dari yang sudah ditetapkan Trump sebelumnya, yakni 32 persen.

Dalam surat itu, Trump menegaskan bahwa tarif resiprokal akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 jika tidak ada kesepakatan yang tercapai dengan negara-negara tersebut. Selain Indonesia, Trump mengirimkan surat serupa kepada sekitar dua lusin mitra dagang lainnya bulan ini.

Negara-negara lain itu seperti Kanada, Jepang, dan Brasil, yang menetapkan tarif umum mulai dari 20 persen hingga 50 persen, serta tarif sebesar 50 persen untuk tembaga.

Merujuk data Pusat Perdagangan Internasional (ITC), surplus perdagangan Indonesia atas AS konsisten terjadi sejak 1988 hingga 2024.

Batas waktu 1 Agustus memberikan kesempatan bagi negara-negara yang menjadi sasaran untuk merundingkan perjanjian yang bisa menurunkan ancaman tarif. Indonesia termasuk negara yang menggunakan ruang negosiasi itu demi menurunkan tarif sebelum batas pemberlakuan 1 Agustus.

Adapun merujuk data Pusat Perdagangan Internasional (ITC), surplus perdagangan Indonesia atas AS konsisten terjadi sejak 1988 hingga 2024. Pada tahun 2024, nilai surplus tercatat mencapai 14,37 miliar dollar AS.

Kategori impor utama AS dari Indonesia, menurut data Biro Sensus AS yang dikutip dari TradeMap milik International Trade Centre pada 2024 mencakup minyak sawit, peralatan elektronik alas kaki, ban mobil, karet alam, dan udang beku.