Pemerintah Siapkan Fondasi Baru Industri Nasional

TANGERANG, KOMPAS — Pemerintah tengah merampungkan Strategi Baru Industri Nasional (SBIN) untuk memperkuat fondasi industri manufaktur nasional di tengah meningkatnya tekanan global. SBIN diarahkan menjadi kerangka pembangunan industri jangka panjang yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berbasis hilirisasi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, industri manufaktur menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut di tengah ketidakpastian ekonomi global, perubahan teknologi yang sangat cepat, dan kebutuhan akselerasi transisi energi.

Untuk menghadapi berbagai tantangan itu, diperlukan upaya mitigasi agar industri tetap tumbuh dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut, kata Agus, dirumuskan dalam SBIN yang berlandaskan Asta Cita serta selaras dengan RPJPN, RPJMN, dan RIPIN.

SBIN disusun dengan menekankan hilirisasi dan penguatan ekosistem industri dari hulu hingga hilir. Strategi ini mencakup pembentukan klaster, pengembangan packages industri, serta penguatan rantai pasok yang lebih kompetitif.

Selain itu, dalam SBIN, Kemenperin mendorong pengembangan industri berkelanjutan berbasis teknologi rendah emisi, termasuk penerapan digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), hingga teknologi carbon capture.

“SBIN sebentar lagi akan diluncurkan. Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara,” kata Agus dalam Kompas100 CEO Forum Ke-16 Powered by PLN, di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

Kebijakan SBIN itu ditujukan untuk mencapai delapan sasaran utama pembangunan industri nasional, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila dalam pembangunan industri; membangun kemakmuran bangsa melalui struktur industri yang kuat, meningkatkan penciptaan lapangan kerja berkualitas; memperkuat pembangunan SDM berbasis sains, teknologi, pendidikan, dan digitalisasi; mempercepat hilirisasi dan industrialisasi.

Lalu, pemerataan ekonomi melalui pengembangan industri rakyat dan IKM dari desa hingga kawasan industri; reformasi regulasi dan birokrasi melalui smart regulation; dan pengembangan industri yang harmonis dengan alam melalui prinsip industri hijau.

Dengan arah tersebut, pembangunan industri diharapkan tidak hanya menumbuhkan basis manufaktur nasional, tetapi juga memperluas pemerataan ekonomi hingga daerah.

Untuk memastikan strategi tersebut berjalan efektif, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah dukungan pembangunan industri nasional. Enam aspek prioritas diperkuat, yakni jaminan ketersediaan bahan baku; jaminan kebutuhan energi; infrastruktur dan logistik; kesiapan teknologi dan riset; kecukupan sumber daya manusia industri; serta dukungan pembiayaan dan fiskal.

“Semua ini dilakukan untuk memperkuat fondasi industri dan memperdalam struktur industri kita,” ujar Agus.

Jaminan energi, misalnya, menjadi salah satu isu yang paling banyak disorot industri selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah menilai stabilitas pasokan energi, terutama gas industri, menjadi syarat tumbuhnya sektor manufaktur berorientasi ekspor maupun substitusi impor.

Agus menambahkan, iklim industri perlu dijaga melalui kombinasi pendekatan kebijakan defensif dan ofensif. Dari sisi defensif, pemerintah memperkuat perlindungan industri nasional melalui pengetatan tata niaga impor, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), pengawasan perbatasan, serta penggunaan instrumen safeguard dan antidumping.

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengadaan pemerintah dan BUMN juga diperkuat untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Dari sisi ofensif, pemerintah terus memperluas fasilitas investasi, seperti tax holiday, investment allowance, super deduction tax, tax allowance, serta pembebasan bea masuk atas impor mesin dan barang modal.

Dukungan lain berupa insentif nonfiskal, termasuk penetapan Objek Vital Nasional Indonesia, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), restrukturisasi mesin dan peralatan, pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta penyederhanaan perizinan berbasis risiko.

“Dengan kerangka kebijakan tersebut, industri nasional memperoleh landasan yang lebih kuat untuk tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Agus.

Agus menekankan, jika negara menjadikan sektor manufaktur sebagai sektor terpenting perekonomian nasional, dimana pertumbuhan manufaktur ada di atas PE, maka otomatis akan menjawab kekhawatiran terhadap penciptaan lapangan kerja dan pelindungan lapangan kerja.

“Tapi lebih dari itu, dalam kacamata kami itu bisa membantu kita keluar dari middle income trap dengan konsistensi kita menjadikan manufaktur sebagai sektor terpenting. Makanya, manufaktur itu idealnya yang menarik pertumbuhan ekonomi, bukan sebaliknya.

Menurut Agus, SBIN pada akhirnya bertujuan agar ada perlindungan terhadap tenaga kerja dan menciptakan tenaga kerja baru.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama dalam Kompas100 CEO Forum, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat akselerasi investasi melalui penyempurnaan regulasi perizinan, penguatan diplomasi ekonomi, serta kolaborasi strategis dengan dunia usaha.

Sejumlah hambatan yang selama ini menghambat kegiatan usaha tengah diselesaikan melalui penerbitan aturan baru Online Single Submission (OSS) yang memuat perbaikan tata ruang, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hingga perizinan lingkungan.

Airlangga menyampaikan, percepatan itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk membuka jalan bagi investasi baru dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah persaingan global.

“Pemerintah terus mendorong program percepatan. Persoalan yang dihadapi dunia usaha akan kita perbaiki dengan PP baru terkait OSS. Masalah tata ruang, AMDAL, dan lingkungan sudah mendapat perhatian pemerintah,” ujarnya.

Airlangga menekankan, pentingnya dunia usaha menjaga soliditas dalam berbagai forum internasional. Konsep Indonesia Incorporated disebutnya sebagai kunci agar kepentingan nasional dapat terwakili dengan kuat dalam perundingan di tingkat global, baik di ASEAN, APEC, maupun G20.

“Indonesia Incorporated ini sangat penting saat kita bernegosiasi diberbagai fora internasional. Kehadiran Indonesia di dalam fora internasional baik itu ASEAN, Apec maupun yang terakhir G20 memang selalu mewarnai daripada kebijakan dan keputusan ataupun dalam leaders decretation dan ini tidak bisa terjadi kalau Kadin atau Apindo atau di G20 ada B20 itu tidak dikawal dengan baik,” kata Airlangga.

Ia menggarisbawahi bahwa periode kepemimpinan negara-negara Global South dalam G20, Indonesia, India, Brasil, dan Afrika Selatan, telah mempertegas arah agenda global yang lebih relevan bagi negara berkembang. Airlangga juga menyinggung meningkatnya dinamika kerja sama strategis, termasuk pengembangan mineral hijau antara China dan Afrika Selatan.

Menurut dia, para CEO Indonesia tidak boleh tertinggal dalam arus investasi mineral kritis, terutama karena rantai pasok kendaraan listrik (EV) dunia masih bertumpu pada logam strategis seperti litium yang banyak tersedia di China, Afrika, dan Australia. “Momentum ini harus kita jaga,” katanya.

Airlangga menyampaikan bahwa transisi energi dan penguatan ekonomi hijau menjadi agenda penting yang terus dipacu oleh pemerintah. Target Net Zero Emission pada 2060 telah ditetapkan, namun Presiden meminta agar target itu bisa dipercepat hingga 10 tahun.

Untuk itu, pemerintah mendorong pengembangan energi terbarukan, termasuk percepatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang kini ditenderkan oleh Danantara dengan target 33 unit. Airlangga mengingatkan bahwa landasan hukum PLTSa sudah dibuat sejak 2004, tetapi baru sekarang mulai memasuki tahap realisasi skala besar.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam  menilai, peningkatan kemudahan berusaha (ease of doing business) dan konsistensi kebijakan menjadi kunci untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

Bob menegaskan bahwa sejumlah hambatan struktural, seperti tingginya incremental capital output ratio (ICOR) dan kebijakan yang kerap berubah, masih membebani iklim investasi nasional.

Bob mengatakan, persoalan kemudahan berusaha telah berulang dibahas lintas pemerintahan, tetapi perbaikan di lapangan berjalan tidak secepat yang diperlukan. “Easy doing business ini sudah beberapa pemerintahan dibahas, terus di-link ke berbagai program. Ini yang harus dicermati dan perlu action nyata,” ujarnya.

Menurut dia, Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam, tenaga kerja, serta potensi pengembangan energi berbasis karbon. Namun, keunggulan itu belum optimal terkonversi menjadi daya tarik investasi karena proses perizinan, regulasi, dan kepastian usaha belum cukup mendukung.

“Kalau easy doing business ditingkatkan, otomatis potensi kita besar. Tinggal itu saja yang harus dibereskan. Konsistensi kebijakan sangat penting,” kata Bob.

Menurut ekonom Prasetyantoko, jika Indonesia ingin jadi negara maju, kuncinya salah satunya adalah penciptaan lap kerja. Untuk jadi negara maju itu pendapatan per kapita paling tidak harus 12.000 dollar AS per kapita per tahun.

“Dan hari ini Indonesia masih 4.900 dollar AS per kapita per tahun. Jadi kita kira-kira harus lompat 3 kali lipat pendapatan per kapitanya,” kata Prasetya.

Menurut Prasetya, Kemenperin memiliki peran penting untuk mendesain industri sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Seperti dalam penjelasan Agus Gumiwang terkait ABIN, bahwa ada perlindungan pasar domestik, ekspansi ekspor, investasi bernilai tinggi, dan lainnya.

“Itu harapan baru bagi kita utk mendapatkan peluang menghasilkan lapangan kerja dengan pendapatan yang layak,” katanya.