Daya Beli dan Stabilitas Harga Jadi  Tantangan Ekonomi 2025

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas inflasi agar tetap rendah sepanjang 2025. Langkah ini dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global serta indikator yang masih menunjukkan lemahnya permintaan domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sepanjang 2024, Indonesia berhasil menjaga inflasi di angka 1,57 persen secara tahunan. Inflasi tersebut berada di level rendah dalam sasaran inflasi 2024 sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen atau 1,5-3,5 persen.

”Untuk tahun 2025, pertama adalah menjaga inflasi di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya, dalam konferensi pers Hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Pemerintah, lanjut Airlangga, juga menyepakati komitmen untuk menjaga komponen inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) di kisaran 3-5 persen. Badan Pusat Statistik melaporkan, per Desember 2024, inflasi harga pangan bergejolak sebesar 2,04 persen secara bulanan. Adapun inflasi inti atau tingkat perubahan harga barang dan jasa di luar pangan dan energi sebesar 2,26 persen.

Airlangga pun mengimbau agar inflasi terus dijaga, baik oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah di bawah Kementerian Dalam Negeri maupun Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Pemerintah pusat dan daerah dalam peta jalan pengendalian inflasi 2025-2027, menurut dia, perlu terus berkoordinasi memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan, khususnya pada periode hari besar keagamaan nasional.

”Yang kedua, peningkatan produktivitas pangan untuk menjaga kesejahteraan pasokan antarwaktu dan antarwilayah. Ketiga, menjaga kelanjaran distribusi pangan antarwilayah, terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit. Keempat, memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan serta memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat," tuturnya.

Untuk menjaga inflasi pangan, Airlangga mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 144,6 triliun untuk berbagai strategi, yaitu diversifikasi pangan, stabilitas harga, dan peningkatan produktivitas petani.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga akan disalurkan dalam bentuk dana alokasi khusus untuk pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jalan pertanian, pemeliharaan pangan lestari, kemudian pelayanan penyuluh pertanian dan pusat kesehatan hewan.

Sementara itu, ia mengingatkan faktor global yang masih akan menjadi faktor yang akan terus memengaruhi perkembangan ekonomi ke depan. ”Nah, ini yang perlu kita perhatikan, terutama proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 itu diperkirakan sekitar 3,2 persen di bawah rata-rata historis,” kata Airlangga.

Risiko seperti volatilitas harga komoditas, kemudian tingkat suku bunga yang relatif tinggi, kebijakan perdagangan dari pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, serta kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim menjadi faktor yang tetap harus diantisipasi.

Kepala Center Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman berpendapat, capaian inflasi inti sepanjang Januari-Desember 2024 menunjukkan tren yang stabil.

”Stabilitas ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam mengelola harga kebutuhan pokok, didukung oleh pengelolaan pasokan pangan yang cukup baik, stabilitas harga komoditas global, serta kebijakan pemerintah yang menghindari pengurangan subsidi secara drastis,” katanya dalam rilis rangkuman diskusi publik Kinerja 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang diterima Kompas, Jumat (31/1/2025).

Meski demikian, Rizal mencatat, stabilitas inflasi ini juga mengindikasikan lemahnya permintaan domestik, yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Di sisi lain, disparitas inflasi antarwilayah masih besar karena tantangan distribusi barang. Wilayah seperti Papua dan Maluku mencatat inflasi di atas 4 persen, sementara Jawa, Bali, dan Sumatera lebih terkendali di bawah 2 persen.

”Jika daya beli masyarakat tidak mengalami perbaikan signifikan, konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama dalam struktur PDB (pendapatan domestik bruto) akan terus mengalami stagnasi,” ujarnya.

Peneliti Center Makroekonomi dan Keuangan Indef, Abdul Manap Pulungan, juga menanggapi, inflasi yang terkendali tidak didukung kondisi moneter yang positif. Bank Indonesia (BI) belum menurunkan suku bunga secara signifikan, bahkan cenderung bertahan tinggi di posisi akhir 5,75 persen. Suku bunga yang hampir menyentuh 6 persen itu, menurut dia, bisa berdampak langsung terhadap biaya pinjaman perbankan serta investasi di sektor riil.

Nilai tukar rupiah juga masih mengalami tekanan. Saat ini berada di kisaran Rp 16.200 per dollar AS, lebih tinggi dari asumsi APBN sebesar Rp 16.000 per dollar AS. Hal ini berpotensi meningkatkan biaya impor serta membebani pembayaran utang luar negeri.

”Selain itu, cadangan devisa perlu dikaji bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari kemampuannya dalam membiayai utang pemerintah dan swasta sehingga pemerintah memiliki daya intervensi yang lebih kuat dalam mengelola tekanan eksternal,” ucapnya.

Pemerintah pada 2025 menggelontorkan sejumlah stimulus ekonomi untuk meningkatkan daya beli dan menjaga inflasi barang dan jasa.

Airlangga menyampaikan, stimulus ini salah satunya melanjutkan diskon harga tiket pesawat pada libur Natal dan Tahun Baru lalu untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Diskon tarif tol juga akan diberlakukan tahun ini untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas logistik.

Tahun ini, ia melanjutkan, pemerintah juga akan kembali menyelenggarakan Hari Belanja Online Nasional 2025, program Every Purchase Is Cheap, atau Epic Sales 2025, hingga Beli di Indonesia Saja.

Program lain seperti skema kredit investasi usaha padat karya diharapkan akan terus didorong, dengan plafon pinjaman Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar, dengan waktu cicilan yang fleksibel 5-8 tahun. Ini juga dilengkapi dengan subsidi bunga untuk debitor masing-masing dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 20 triliun.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan paket stimulus ekonomi yang sudah berjalan, seperti bantuan pangan 16 juta keluarga penerima manfaat berupa beras 10 kilogram per bulan untuk Januari-Februari, diskon tarif listrik yang selama Januari-Februari. Kemudian, juga berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti dan otomotif, Pajak Penghasilan (PPh) sektor padat karya, serta penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di triwulan I.

”Hal-hal yang tadi diharapkan akan optimal lebih baik dari tahun yang lalu,” kata Airlangga.